Lewati ke konten utama
Logo JawaPos
Author avatar - Image
Penulis: Antara
Kamis, 19 November 2026 | 18.41 WIB

Ruang Lingkup Pidana dalam UU Perampasan Aset yang Disetujui DPR

Wamenkumham Edward Omar Sharif Hiariej (kiri) bersama Wamensesneg Bambang Eko Suhariyanto (kedua kiri) menyerahkan pendapat pemerintah kepada Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad (kedua kanan), Ketua Komisi III DPR Habiburokhman (kanan), Wakil Ketua Komisi III DPR Dede Indra Permana Soediro (ketiga kiri), dan Mohammad Rano Alfath (ketiga kanan) di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (18/11). (ANTARA/Rivan Awal Lingga) - Image

Wamenkumham Edward Omar Sharif Hiariej (kiri) bersama Wamensesneg Bambang Eko Suhariyanto (kedua kiri) menyerahkan pendapat pemerintah kepada Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad (kedua kanan), Ketua Komisi III DPR Habiburokhman (kanan), Wakil Ketua Komisi III DPR Dede Indra Permana Soediro (ketiga kiri), dan Mohammad Rano Alfath (ketiga kanan) di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (18/11). (ANTARA/Rivan Awal Lingga)

JawaPos.com - Ketua Komisi III DPR Habiburokhman menjelaskan ruang lingkup tindak pidana dalam Rancangan Undang-Undang tentang Perampasan Aset terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya yang telah disetujui parlemen.

Dalam Rapat Paripurna Ke-13 DPR Masa Persidangan II Tahun Sidang 2026–2027 di Gedung DPR, Jakarta, Kamis, ia mengatakan tindak pidana korupsi memang menjadi fokus, tetapi sejumlah tindak pidana lainnya juga ikut menjadi ranah perampasan aset.

"Selain korupsi, ada tindak pidana narkotika dan psikotropika, tindak pidana terorisme dan pendanaan terorisme, tindak pidana penyelundupan manusia, tindak pidana penyelundupan senjata, amunisi dan bahan berbahaya," katanya.

"Tindak pidana perdagangan orang dan terakhir tindak pidana penipuan dan/atau penggelapan yang menggunakan sarana teknologi informasi dan berdampak pada perekonomian masyarakat luas," sambung Habiburokhman.

Ruang lingkup tindak pidana yang diatur itu merupakan hasil dari masukan masyarakat.

Ihwal tindak pidana penipuan yang menggunakan sarana teknologi, Habiburokhman mencontohkan investasi bodong.

Menurut dia, korban investasi palsu kerap datang mengadu ke Komisi III DPR karena pemulihan kerugian tidak berjalan maksimal.

RUU Perampasan Aset mengedepankan asas keadilan dan pemulihan serta komitmen antipenyalahgunaan. RUU memperkuat protokol pengawasan agar beleid itu tidak disalahgunakan setelah resmi berlaku.

"Kita ada pengawas independen, kita bentuk satu pengawas independen yang ditunjuk oleh presiden dan disetujui oleh DPR. Lalu, ada beban pembuktian yang berimbang dan ada transparansi digital," kata Habiburokhman.

Editor: Dinarsa Kurniawan

Tags

Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!

Jawa Pos

Ikuti

Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210

Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022

      ©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA

      Download Aplikasi JawaPos.com

      Download PlaystoreDownload Appstore