Deal! DPR dan Pemerintah Bawa RUU Perampasan Aset ke Paripurna

Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad menyampaikan keterangan pers terkait harga bahan bakar minyak (BBM) di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (31/3/2026). (Dery Ridwansah/ JawaPos.com)
JawaPos.com - Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) bersama pemerintah menyepakati kelanjutan pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya ke tahap pengambilan keputusan tingkat II.
Dengan adanya kesepakatan tersebut, RUU Perampasan Aset akan segera dijadwalkan untuk dibawa ke Rapat Paripurna DPR terdekat. Agenda itu menjadi tahapan penting sebelum rancangan regulasi tersebut disahkan menjadi undang-undang.
Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad mempertanyakan kepada para anggota dewan dalam rapat di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (18/11).
"Komisi III DPR RI dan pemerintah, apakah naskah RUU tentang Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya dapat dilanjutkan pada pembicaraan tingkat dua, yaitu pengambilan keputusan atas RUU tentang Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya, yang akan dijadwalkan pada rapat paripurna DPR terdekat?" kata Dasco.
Baca Juga:Hadir di QS Higher Ed Summit: Asia Pacific 2026, Dua Mahasiswa BINUS University Suarakan Ini
Pertanyaan tersebut langsung disambut persetujuan dari para anggota DPR yang hadir. Mereka secara serentak menyatakan setuju terhadap kelanjutan pembahasan RUU tersebut ke tahap berikutnya.
"Setuju," seru para anggota dewan.
Dasco kemudian meminta penegasan persetujuan dari unsur pemerintah. Dia juga menginstruksikan agar perwakilan fraksi-fraksi di DPR dan pemerintah membubuhkan tanda tangan pada naskah RUU Perampasan Aset sebagai bentuk persetujuan bersama.
"Untuk lebih mempertegas persetujuan, diminta wakil dari fraksi-fraksi, perwakilan pemerintah, Wakil Menteri Hukum, Wakil Menteri Sekretaris Negara, Dirjen Kekayaan Negara Kementerian Keuangan, dan Staf Ahli Bidang Politik dan Hukum Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi sebagai perwakilan pemerintah untuk menandatangani naskah RUU Perampasan Aset," tegas Dasco.
Sementara, Ketua Komisi III DPR Habiburokhman mengungkapkan terdapat 10 poin utama yang menjadi substansi dalam RUU Perampasan Aset. Salah satu poin pentingnya adalah memastikan penerapan aturan tersebut tetap menjamin perlindungan hak asasi manusia (HAM).
Tags
Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!
Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!




