Lewati ke konten utama
Logo JawaPos
Author avatar - Image
Rabu, 18 November 2026 | 23.33 WIB

Deal! DPR dan Pemerintah Bawa RUU Perampasan Aset ke Paripurna 

Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad menyampaikan keterangan pers terkait harga bahan bakar minyak (BBM) di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (31/3/2026). (Dery Ridwansah/ JawaPos.com) - Image

Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad menyampaikan keterangan pers terkait harga bahan bakar minyak (BBM) di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (31/3/2026). (Dery Ridwansah/ JawaPos.com)

JawaPos.com - Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) bersama pemerintah menyepakati kelanjutan pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya ke tahap pengambilan keputusan tingkat II.

Dengan adanya kesepakatan tersebut, RUU Perampasan Aset akan segera dijadwalkan untuk dibawa ke Rapat Paripurna DPR terdekat. Agenda itu menjadi tahapan penting sebelum rancangan regulasi tersebut disahkan menjadi undang-undang.

Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad mempertanyakan kepada para anggota dewan dalam rapat di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (18/11).

"Komisi III DPR RI dan pemerintah, apakah naskah RUU tentang Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya dapat dilanjutkan pada pembicaraan tingkat dua, yaitu pengambilan keputusan atas RUU tentang Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya, yang akan dijadwalkan pada rapat paripurna DPR terdekat?" kata Dasco.

Pertanyaan tersebut langsung disambut persetujuan dari para anggota DPR yang hadir. Mereka secara serentak menyatakan setuju terhadap kelanjutan pembahasan RUU tersebut ke tahap berikutnya.

"Setuju," seru para anggota dewan.

Dasco kemudian meminta penegasan persetujuan dari unsur pemerintah. Dia juga menginstruksikan agar perwakilan fraksi-fraksi di DPR dan pemerintah membubuhkan tanda tangan pada naskah RUU Perampasan Aset sebagai bentuk persetujuan bersama.

"Untuk lebih mempertegas persetujuan, diminta wakil dari fraksi-fraksi, perwakilan pemerintah, Wakil Menteri Hukum, Wakil Menteri Sekretaris Negara, Dirjen Kekayaan Negara Kementerian Keuangan, dan Staf Ahli Bidang Politik dan Hukum Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi sebagai perwakilan pemerintah untuk menandatangani naskah RUU Perampasan Aset," tegas Dasco.

Sementara, Ketua Komisi III DPR Habiburokhman mengungkapkan terdapat 10 poin utama yang menjadi substansi dalam RUU Perampasan Aset. Salah satu poin pentingnya adalah memastikan penerapan aturan tersebut tetap menjamin perlindungan hak asasi manusia (HAM).

Editor: Sabik Aji Taufan

Tags

Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!

Jawa Pos

Ikuti

Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210

Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022

      ©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA

      Download Aplikasi JawaPos.com

      Download PlaystoreDownload Appstore