Yusril Tegaskan Tak Ada Gunanya Gibran Buktikan Keabsahan Ijazah Lewat PTUN 

JawaPos.com - Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Menko Kumham Imipas) Yusril Ihza Mahendra, menegaskan, langkah hukum yang direncanakan Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming Raka melalui Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN), guna membuktikan keabsahan ijazah SMA sederajat dinilai tak ada gunanya.

Musabanya, ketetapan dari Mahkamah Konstitusi (MK) serta Mahkamah Agung (MA) bersifat mutlak dan mengikat, sehingga menutup celah untuk jalur hukum lanjutan, termasuk upaya mengajukan Peninjauan Kembali (PK).

"Tidak ada gunanya karena putusan Mahkamah Agung kan sudah final karena materinya materi yang sama," kata Yusril di Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa (10/11).

Yusril menegaskan, putusan dari kedua lembaga peradilan tertinggi tersebut saling memperkuat satu sama lain.

"Memang ini sudah tidak bisa diapa-apakan lagi karena putusan dari Mahkamah Konstitusi itu bersifat final and binding, tidak ada upaya hukum lagi dan putusan Mahkamah Agung itu juga sudah final. Oleh karena tidak ada pihak yang bisa mengajukan PK atas putusan itu," tegasnya.

Ia menjelaskan, dalam putusan MA sebelumnya, pihak yang digugat adalah Dirjen Kemendikdasmen. Lantaran Gibran tidak berkedudukan sebagai pihak tergugat intervensi, sehingga tidak memiliki kewenangan untuk mengajukan banding. 

Di sisi lain, Kemendikdasmen diprediksi tidak akan menempuh jalur PK dan bersiap melaksanakan eksekusi putusan.

"Nah kalau sudah dieksekusi oleh Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah selaku atasan dari Dirjen Dikdasmen, maka putusan dari Mahkamah Agung itu juga final," beber dia.

Yusril menegaskan, persoalan ini murni ranah hukum yang ketetapannya berada di tangan pengadilan, di mana baik MK maupun MA telah mengeluarkan ketetapan final.