JawaPos.com - Ketua DPP PDI Perjuangan, Ahmad Basarah mengaku pernah diutus Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri untuk bertemu dengan Presiden RI terpilih Prabowo Subianto, pada 17 Oktober 2024. Megawati sempat menyatakan akan bekerja sama dengan Pemerintahan Prabowom

 

Pertemuan itu diwakilkan antara Basarah dan Sekjen DPP Gerindra, Ahmad Muzani. Saat itu, Basarah merupakan Wakil Ketua MPR RI dari fraksi PDIP. "Yang salah satu dari delapan amanat yang di Ibu Mega titipkan kepada saya untuk disampaikan ke Pak Prabowo lewat Pak Muzani adalah, pertama, Ibu Mega mengatakan bahwa PDI Perjuangan tidak menganut paham sistem pemerintahan presidensial. Sehingga, kita tidak mengenal istilah oposisi apalagi menggunakan sistem oposisi," kata Basarah di Sekolah Partai, Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Jumat (10/1).

 

"Ibu Mega mengatakan, dalam filosofi negara Pancasila, esensinya itu adalah gotong royong. Sehingga PDI Perjuangan akan menjalankan perintah ideologis Pancasila itu untuk menjalankan prinsip gotong royong," sambungnya.

 

Basarah menjelaskan, pada 17 Oktober 2024 itu, Megawati berpesan bahwa partainya akan bekerja sama dengan pemerintahan Prabowo Subianto. Namun, tidak akan mengirimkan kadernya masuk ke dalam kabinet.

 

"Bu Mega mengatakan, PDI Perjuangan akan bekerja sama dengan pemerintahan Prabowo Subianto, namun tidak mengirimkan kader garis miring anggota PDI Perjuangan sebagai anggota kabinet pemerintahan Prabowo," ucap Basarah.

 

Ia mengutarakan, Megawati juga menyampaikan, sikap PDIP ke pemerintahan Prabowo tidak akan sama saat Presiden ke-6 RI, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) berkuasa.

 

"Lalu Ibu menegaskan, posisi politik PDI Perjuangan yang demikian itu, tidak sama dengan posisi politik PDI Perjuangan saat berada di luar pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono pada tahun 2004-2014 yang lalu," ujar Basarah.

 

Sebab, Megawati dan Prabowo memiliki hubungan persahabatan yang baik. Bahkan, kedua tokoh nasional itu pernah berpasangan sebagai calon presiden dan calon wakil presiden pada Pemilu 2009.

 

"Persahabatan yang panjang dengan sangat baik hingga hari ini, akan menjadi fondasi sarana komunikasi dan koordinasi saya dengan Mas Bowo dalam kapasitas sebagai sesama tokoh bangsa," ungkap Basarah.

 

Meski demikian, lanjut Basarah, itu merupakan sikap politik PDI Perjuangan pada 17 Oktober 2025. Namun, terkait sikap politik PDIP ke depan, akan ditentukan pada Kongres VI PDI Perjuangan pada pertengahan 2025.

 

"Nah, mengenai bagaimana sikap politik selanjutnya PDI Perjuangan dalam pemerintahan Pak Prabowo Subianto, tentu karena kita adalah partai demokratis, dimana Kongres adalah instansi tertinggi partai, maka di Forum Kongres itulah keputusan lebih lanjut mengenai bagaimana posisi dan sikap politik PDI Perjuangan terhadap pemerintahan Pak Prabowo Subianto itu akan diputuskan di Kongres," pungkas Basarah.