Lewati ke konten utama
Logo JawaPos
Author avatar - Image
Penulis: Ilham Safutra
Rabu, 24 Agustus 2022 | 20.59 WIB

Kickoff Sosialisasi RKUHP Diprotes

DIWARNAI DEMO AKTIVIS: Dari kiri, Edward Omar Sharif Hiariej, Yasonna Laoly, Mahfud MD, dan Jhonny G. Plate dalam acara Kickoff Diskusi Publik RKUHP di Jakarta, Selasa (23/8). (MIFTAHULHAYAT/JAWA POS) - Image

DIWARNAI DEMO AKTIVIS: Dari kiri, Edward Omar Sharif Hiariej, Yasonna Laoly, Mahfud MD, dan Jhonny G. Plate dalam acara Kickoff Diskusi Publik RKUHP di Jakarta, Selasa (23/8). (MIFTAHULHAYAT/JAWA POS)

JawaPos.com – Kickoff sosialisasi Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) diwarnai aksi protes. Sejumlah perwakilan koalisi masyarakat sipil menentang agenda tersebut. Menurut mereka, sosialisasi itu menunjukkan bahwa pemerintah menutup ruang partisipasi publik.

Aksi protes tersebut disampaikan saat Wakil Menteri Hukum dan HAM (Wamenkum HAM) Edward Omar Sharif Hiariej menyampaikan paparannya. Beberapa anggota Aliansi Nasional Reformasi KUHP langsung membentangkan sejumlah spanduk. Di antaranya bertulisan: SEMUA BISA KENA.

Para aktivis itu meneriakkan seruan yang menyatakan bahwa forum sosialisasi bukanlah partisipasi. Di luar tempat acara, aliansi tersebut juga melakukan demonstrasi.

DIWARNAI DEMO AKTIVIS: Para aktivis yang tergabung dalam Aliansi Nasional RKUHP melakukan aksi protes. (MIFTAHULHAYAT/JAWA POS)

DIWARNAI DEMO AKTIVIS: Dari kiri, Edward Omar Sharif Hiariej, Yasonna Laoly, Mahfud MD, dan Jhonny G. Plate dalam acara Kickoff Diskusi Publik RKUHP di Jakarta, Selasa (23/8). (MIFTAHULHAYAT/JAWA POS)

Menanggapi aksi protes tersebut, Wamenkum HAM Edward Omar Sharif Hiariej menyatakan bahwa hal itu biasa dan merupakan bagian dari demokrasi. ”Di satu sisi mereka meminta untuk didengarkan. Tapi, mereka tidak mau mendengarkan apa yang kami sampaikan,” jelas Edward. Dia mengaku juga pernah menjadi mahasiswa dan menyampaikan kritik kepada pemerintah. Namun, caranya beda. ”Saya dulu menawarkan solusi,” ujarnya.

Di sisi lain, Menteri Hukum dan HAM (Menkum HAM) Yasonna H. Laoly mengatakan, agenda kickoff akan dilanjutkan dengan sosialisasi ke sebelas kota di Indonesia. ”Kami akan kunjungi untuk menampung masukan-masukan tentang 14 poin yang kemarin membuat pembahasan Undang-Undang KUHP terhenti,” ungkapnya.

Editor: Ilham Safutra

Tags

Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!

Jawa Pos

Ikuti

Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!

Artikel Terkait

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210

Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022

      ©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA

      Download Aplikasi JawaPos.com

      Download PlaystoreDownload Appstore