KPK Minta IDI Periksa Kesehatan Lukas Enembe

27 September 2022, 11:02:19 WIB

Juga Ingatkan Penasihat Hukum Bisa Kena Obstruction of Justice

JawaPos.com – Pemeriksaan Gubernur Papua Lukas Enembe sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi berupa penerimaan gratifikasi Rp 1 miliar tidak terlaksana kemarin. Untuk kali kedua, Enembe absen dari jadwal pemeriksaan.

Dia tidak datang ke Gedung Merah Putih Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Jakarta. Menurut tim penasihat hukumnya, Enembe masih sakit sehingga tidak bisa datang ke ibu kota.

Salah seorang penasihat hukum Enembe, Stefanus Roy Rening, menyatakan bahwa dokter pribadi kliennya telah bertemu dengan perwakilan dokter KPK pada Jumat (23/9) pekan lalu. ”Kondisi menurun, kaki mulai bengkak,” ujarnya dalam jumpa pers di Jakarta kemarin.

Bukan hanya itu, suara Enembe disebut terus mengecil dan tidak terdengar jelas ketika bicara. Berdasar catatan medis, yang bersangkutan memiliki riwayat stroke. Dia juga pernah mengalami operasi besar di bagian jantung, pankreas, dan mata.

Menurut Roy, dua bulan belakangan kesehatan kliennya menurun. Untuk itu, pekan lalu dokter pribadi Enembe turut serta bersama timnya bertemu dengan perwakilan KPK.

Dalam kesempatan itu disampaikan, Enembe belum bisa datang ke Jakarta untuk diperiksa sebagai tersangka. ”Bapak Lukas Enembe sakit, tidak bisa hadir hari ini (kemarin, Red). Referensi kami adalah dokter pribadi beliau,” kata dia.

Berdasar informasi yang diterima Roy dan timnya, Enembe sudah dihubungi dokter di Singapura. ”Meminta agar Pak Gubernur segera ke Singapura untuk mendapatkan pengobatan intensif,” jelasnya.

Dia berharap, setelah pertemuan antara dokter pribadi Enembe dan perwakilan KPK, ada solusi untuk memulihkan kesehatan kliennya sebelum pemeriksaan dilanjutkan. Dia memastikan bahwa Enembe punya niat baik untuk menjalani proses hukum.

Berkenaan dengan video dan foto Enembe yang diperoleh Masyarakat Antikorupsi Indonesia (MAKI), Roy menyebutkan, hal itu sama sekali tidak ada kaitannya dengan kasus dugaan korupsi di KPK. Dia menilai informasi tersebut disebar untuk mem-framing kliennya. ”Kami melihat itu pembunuhan karakter saja,” ujar dia.

Sebab, Enembe pergi ke luar negeri untuk berobat. Kalaupun sempat berjudi, lanjut dia, hal itu tidak bisa diproses hukum oleh KPK.

Bahkan, lanjut Roy, Bareskrim Polri yang memiliki kewenangan memberantas judi juga tidak bisa menyidik tindakan tersebut. ”Karena itu sudah masuk wilayah yurisdiksi negara lain di mana perbuatan (judi) itu legal,” imbuhnya.

Dia menyadari akan ada sanksi sosial dan moral bagi pejabat Indonesia yang kedapatan berjudi. Namun, saat ini pihaknya memilih untuk berfokus menangani persoalan hukum yang menjerat Enembe di KPK.

Terpisah, Wakil Ketua KPK Alexander Marwata menyampaikan, pihaknya memang sudah mendapat informasi bahwa Enembe masih sakit. Namun, KPK perlu memeriksa secara langsung.

Itu penting bagi penyidik guna memastikan Enembe benar-benar sakit dan tidak bisa menjalani pemeriksaan sebagai tersangka. ”Harus ada second opinion. Kami sudah memerintahkan agar berkoordinasi dengan IDI untuk memeriksa Pak Lukas,” ujar dia.

Sejauh ini, lanjut Alex, KPK baru mendapat informasi Enembe sakit dari dokter pribadi yang bersangkutan. Sementara itu, instansinya belum bisa memeriksa secara langsung. ”Apakah sakitnya itu sedemikian parah sehingga harus berobat ke luar negeri. Nggak ada dokter di Indonesia yang mampu mengobati,” ungkapnya.

Alex menjamin Enembe akan diizinkan berobat ke luar negeri bila dokter menyatakan bahwa yang bersangkutan tidak bisa ditangani di Indonesia. ”Pasti akan kami fasilitasi. Dengan pengawalan tentu saja,” imbuhnya.

Menurut dia, informasi tersebut telah disampaikan KPK kepada penasihat hukum Enembe. Sementara itu, Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri menyampaikan bahwa perwakilan tim medis dari lembaga antirasuah tersebut tidak mendapatkan data dan informasi lengkap dari dokter pribadi Enembe. ”Ketika (tim medis KPK) bertanya kepada tim medisnya (Enembe), ternyata juga tidak bisa menjawab dengan apa yang dibutuhkan,” sesal Ali.

Dia berharap penasihat hukum yang bersangkutan menjadi perantara yang baik. Bukan malah sebaliknya. Yakni, menyampaikan pernyataan yang tidak didukung fakta. ”Sehingga bisa masuk kriteria menghambat atau merintangi penyidikan yang tengah KPK lakukan,” terang Ali.

Dia mengingatkan, KPK tidak segan menerapkan Pasal 221 KUHP atau Pasal 21 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 kepada para pihak yang diduga menghalang-halangi proses hukum atau obstruction of justice.

Sementara itu, Koordinator MAKI Boyamin Saiman menjawab tudingan kuasa hukum Enembe. Menurut dia, yang dilakukannya bukanlah framing, melainkan ikhtiar untuk membantu penegakan hukum dan menegakkan keadilan. ”Itu saja kalau saya,” ujarnya.

Dari Jayapura, Juru Bicara Gubernur Papua M. Rifai Darus menyebutkan, hingga kini penyidik KPK masih dapat berkomunikasi dengan baik dan lancar dengan Gubernur Lukas Enembe melalui tim hukumnya.

”Gubernur Papua Lukas Enembe sudah tegas menyampaikan bahwa beliau akan menghadapi kasus ini dan tidak akan kabur ataupun hilang. Bapak Lukas Enembe konsisten untuk memilih terus kooperatif. Dengan catatan, negara juga memperhatikan kondisi kesehatan beliau dalam rangka mempertahankan hak hidupnya sebagaimana yang dijamin konstitusi,” kata M. Rifai dalam rilis yang diterima Cenderawasih Pos kemarin (26/9).

Menurut dia, proses hukum yang sedang dijalani Lukas Enembe sedikit mengalami distorsi peristiwa. Api pemantik distorsi tersebut tentu datang dari konferensi pers yang dilakukan Menko Polhukam Mahfud MD.

Rifai mencontohkan, beberapa waktu lalu Menko polhukam yang dikutip berbagai media menyebutkan ada Rp 1.000 T ”dana otsus” sejak 2001 yang dikeluarkan pemerintah pusat dan tidak terserap rakyat Papua.

Menurut dia, hal itu benar-benar keliru. Data yang disampaikan berpotensi misinformasi. ”Perlu dijelaskan lebih spesifik oleh Bapak Mahfud soal perincian dana apa saja yang dimaksud. Apabila penghitungan yang dilakukan hanya pada anggaran kepada Pemprov Papua, angka yang disebut Mahfud jelas keliru dan tidak benar,” katanya.

Editor : Ilham Safutra

Reporter : idr/syn/fia/wen/c19/ttg

Saksikan video menarik berikut ini:


Close Ads