alexametrics

Parpol Koalisi-Nonkoalisi Desak Buktikan Ancaman Reshuffle

30 Juni 2020, 11:36:40 WIB

JawaPos.com – Kalangan partai politik di koalisi pemerintah maupun di luar pemerintah angkat bicara terkait wacana reshuffle yang disampaikan Presiden Joko Widodo (Jokowi). PDI Perjuangan (PDIP), misalnya, menyebutkan bahwa kemarahan dan teguran Jokowi kepada jajaran Kabinet Indonesia Maju merupakan hal wajar.

Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto menyatakan, sejak awal Jokowi sudah mengingatkan pentingnya penanganan Covid-19.

Karena itu, kata Hasto, jajaran kabinet seharusnya memiliki sense of crisis dan berani mengambil tanggung jawab melalui kebijakan terobosan untuk membantu rakyat. ”Bahkan, keluarnya perppu menunjukkan adanya hal ihwal kegentingan yang memaksa,” ujar dia kemarin.

Terkait reshuffle kabinet, terang Hasto, itu merupakan hak prerogatif presiden. Menurut dia, reshuffle juga menjadi instrumen yang dipakai untuk melakukan evaluasi atas kinerja menteri. PDIP berharap apa yang disampaikan presiden bisa makin memacu kinerja dan kekompakan seluruh jajaran kabinet serta seluruh lembaga negara yang berkaitan dengan fungsi perekonomian negara. ”Untuk secepatnya mencari solusi komprehensif dan efektif di dalam mempercepat gerak pertumbuhan perekonomian nasional,” tutur Hasto.

Wakil Ketua Fraksi PAN DPR Saleh Partaonan Daulay mengatakan, tugas presiden ialah mengevaluasi kinerja para pembantunya. Jika ada yang tidak memuaskan, presidenlah yang berhak memberikan teguran dan peringatan. Presiden sudah menyebut akan melakukan tindakan, termasuk reshuffle. ”Berarti presiden sudah merasakan ada yang tidak beres dalam kabinetnya,” ulas dia.

PKS juga ikut merespons pidato teguran tersebut. Mardani Ali Sera, anggota DPR dari Fraksi PKS, berharap ketegasan presiden tidak berhenti sebatas pernyataan. Paling lambat sepekan, kata dia, ada tindak lanjut aksi dan keputusan tegas serta jelas dari pernyataan itu. ”Jika tidak ada aksi, Pak Jokowi justru yang disebut tidak punya sense of crisis,” ucap dia.

Dari istana, Kepala Kantor Staf Presiden Moeldoko enggan bicara eksplisit terkait reshuffle kabinet. Memang benar, presiden menyatakan bakal mempertaruhkan reputasi politiknya dalam pernyataan kepada para menteri. ”Maknanya, presiden mengambil langkah-langkah yang memberikan contoh kepada bawahannya,” ujar dia di Bina Graha kemarin.

Moeldoko mengibaratkan langkah presiden seperti para panglima di medan perang. Dalam dunia militer, ada tiga langkah yang harus diambil seorang panglima untuk mengatasi krisis. Pertama, panglima atau komandan harus hadir di lapangan. ”Kita lihat Bapak Presiden. Surabaya, Jawa Timur, masih merah, (tetap) ke lapangan. Itu ciri-ciri panglima, selalu hadir dalam situasi kritis,” lanjut mantan panglima TNI tersebut.

Langkah kedua ialah mengerahkan senjata bantuan. Dalam hal ini, yang digunakan presiden adalah bansos. Sementara langkah ketiga ialah mengerahkan kekuatan cadangan. Kekuatan cadangan hanya dikeluarkan pada saat-saat terakhir. Jika kekuatan cadangan keluar, artinya kondisi memang buruk.

Yang saat ini berusaha dicegah, tambah Moeldoko, adalah jangan sampai presiden mengeluarkan kekuatan cadangan itu. Namun, dia enggan memastikan bahwa bentuk kekuatan cadangan tersebut salah satunya adalah kocok ulang kabinet.

Dari kacamata pengamat, tindakan presiden yang marah itu tidak tepat. Direktur Eksekutif Pusat Studi Hukum dan Kebijakan (PSHK) Gita Putri Damayana menjelaskan, menteri hanya merumuskan, menetapkan, dan melaksanakan kebijakan terbatas di bidang masing-masing. Tanggung jawab pengambilan keputusan umum dan memastikan orkestrasi kebijakan berjalan harmonis ada di presiden. Apabila menteri dirasa kurang maksimal dalam tugasnya, seharusnya presiden sudah mengambil tindakan sejak awal. ”Seharusnya Presiden Jokowi dapat bertindak lebih awal untuk memberhentikan para menteri yang tidak bekerja dengan baik dalam menangani situasi darurat,” tegasnya.

Karena itu, PSHK memberikan masukan agar presiden segera memberhentikan menteri atau pejabat eksekutif yang capaiannya minim dan buruk. Juga masukan agar dalam jangka waktu ke depan memperbaiki kelemahan manajemen regulasi secara menyeluruh. ”Terutama dalam hal perencanaan serta monitoring dan evaluasi setiap peraturan perundang-undangan dalam lingkup eksekutif,” lanjutnya.

Refleksi Kekuatan yang Memudar

Lembaga Penelitian, Pendidikan, dan Penerangan Ekonomi dan Sosial (LP3ES) menyayangkan munculnya ekspresi kemarahan Jokowi yang ditampakkan secara gamblang ke publik. Direktur Pusat Media dan Demokrasi LP3ES Wijayanto mengatakan, sikap pemimpin yang tidak terkendali bisa mencerminkan kelemahan dirinya. ’’Ini justru merefleksikan kekuatan Jokowi cendrung memudar,’’ katanya.

Menurut dia, selama ini fatsun politik Presiden Jokowi tidak terlepas dari budaya Jawa. Dalam perspektif budaya politik Jawa, kekuatan seseorang terefleksi dalam kehalusan penampakan lahirnya. Semakin berkuasa seseorang, semakin halus penampakan lahirnya.

Nah, video kemarahan Presiden Jokowi itu adalah refleksi bahwa posisinya semakin lemah secara politik. Itulah salah satu alasan dia harus menampakkan kekecewaan dan kemarahan di hadapan para menterinya.

Wijayanto menambahkan, kelemahan yang dimaksud bukan karena Jokowi kehilangan dukungan dari parpol pendukung. Melainkan, kelemahan itu dimaknai sebagai ketidakberdayaan presiden dalam mengendalikan para menteri di bawahnya. ’’Sehingga presiden harus marah-marah dulu agar bisa sejalan dengan garis komando,’’ ucapnya.

Di mengungkapkan, ketidakpatuhan para menteri Jokowi sebenarnya tampak selama pandemi Covid-19 merebak sejak awal Maret lalu. Dari temuan LP3ES, sebut Wijayanto, banyak pernyataan presiden yang justru dianulir bawahannya sendiri. Misalnya, saat Presiden Jokowi meminta mudik dilarang, menterinya mengatakan mudik diperbolehkan. Ketika Jokowi menyampaikan istilah mudik dan pulang kampung adalah dua hal yang berbeda, menterinya mengatakan sama saja. Saat Jokowi mengatakan kredit kendaraan bisa ditunda saat Covid-19, jubirnya menyebutkan hanya berlaku untuk para penderita virus korona saja. ’’Ini beberapa anomali yang mengindikasikan menteri berjalan sendiri-sendiri,’’ paparnya.

Terlepas dari isu reshuffle yang digulirkan, kata Wijayanto, Presiden Jokowi seharusnya tak perlu menampakkan kemarahannya ke publik. Dalam perspektif budaya Jawa, ekspresi kemarahan itu merefleksikan bahwa dia kehilangan kendali atas para pembantunya. Seorang presiden yang cukup kuat, lanjut Wijayanto, bisa tersenyum dan menyampaikan kepada menterinya bahwa dia dicopot karena kinerja tidak memenuhi ekspektasi. ’’Itulah yang semestinya dilakukan presiden yang yakin dengan kekuasaannya,’’ ujarnya.

 

Saksikan video menarik berikut ini:

 

 

 

Editor : Ilham Safutra

Reporter : lum/byu/deb/mar/c9/c7/oni



Close Ads