Sah! DPR Resmi Sahkan RUU Perampasan Aset Jadi Undang-Undang

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI resmi mengesahkan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya menjadi undang-undang. (Dery Ridwansyah/JawaPos.com).
JawaPos.com - Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI resmi mengesahkan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya menjadi undang-undang.
Pengesahan tersebut dilakukan dalam Rapat Paripurna DPR RI, setelah melalui serangkaian pembahasan dan proses panjang.
Ketua DPR RI Puan Maharani menegaskan, pengesahan RUU Perampasan Aset merupakan hasil dari proses legislasi yang telah dijalankan secara matang. Ia membantah keputusan DPR mengesahkan RUU Perampasan Aset dilakukan semata-mata karena adanya tekanan atau desakan dari pihak tertentu.
"Insyaallah pada hari ini kita akan memutuskan dan mengesahkannya menjadi undang-undang. Tadi juga sudah disampaikan bahwa hari ini kita mengesahkan undang-undang ini bukan karena desakan, bukan karena dipaksa, namun karena memang sudah dilaksanakan dengan sebaik-baiknya," kata Puan dalam rapat paripurna di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (19/11).
Puan menjelaskan, selama proses pembahasan, DPR telah mengedepankan prinsip partisipasi publik yang bermakna. Langkah tersebut dilakukan untuk memastikan berbagai masukan dari masyarakat dapat menjadi bagian dari penyusunan regulasi, sehingga substansi undang-undang tidak hanya mengakomodasi kepentingan pemerintah dan parlemen.
Menurut Puan, proses penyerapan aspirasi dilakukan melalui 87 kegiatan RDPU, kunjungan kerja ke 15 provinsi, hingga mendatangi 46 daerah pemilihan (dapil). Berbagai kegiatan tersebut bertujuan menghimpun pandangan dan masukan dari beragam elemen masyarakat, termasuk menyerap aspirasi langsung dari tingkat akar rumput.
"Juga sudah dilakukan apa penelitian, penelaahan, evaluasi supaya tidak tumpang tindih dengan undang-undang yang lain seperti KUHAP dan KUHAP," ujarnya.
Lebih lanjut, Puan berharap undang-undang tersebut nantinya dapat memberikan manfaat bagi bangsa dan negara, terutama dalam mendukung upaya pemberantasan tindak pidana korupsi serta tindak pidana lainnya.
"Jadi insyaallah bahwa undang-undang ini nantinya akan bermanfaat dan bisa berguna bagi bangsa dan negara, dan khususnya bagi tujuan awal yang tadi sudah disampaikan bahwa tidak ada lagi keterkaitan atau kemudian maksud-maksud lain dari hal yang diinginkan oleh kita semua atau masyarakat," tutur Puan.
Setelah menyampaikan penjelasan tersebut, Puan meminta persetujuan seluruh fraksi dan anggota DPR RI terhadap pengesahan RUU Perampasan Aset menjadi undang-undang. Persetujuan disampaikan melalui mekanisme pengambilan keputusan dalam rapat paripurna.
"Jadi sekarang saya akan menanyakan kepada setiap fraksi, apakah RUU tentang Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya dapat disetujui dan disahkan jadi undang- undang?," tanya Puan.
"Setuju," jawab anggota dewan yang hadir.
Dengan adanya persetujuan tersebut, RUU Perampasan Aset resmi disahkan menjadi undang-undang dan mendapat persetujuan DPR RI.
Tags
Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!
Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!




