Kemendikdasmen Resmi Cabut Suket Penyetaraan Pendidikan Gibran

Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka tiba di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (12/11/2026). (Dery Ridwansah/ JawaPos.com)

JawaPos.com - Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) resmi mencabut Surat Keterangan (Suket) penyetaraan pendidikan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka pada 11 November 2026. Pencabutan tersebut merupakan tindak lanjut putusan kasasi Mahkamah Agung (MA) yang memenangkan gugatan Subhan Palal.

Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Menko Kumham Imipas) Yusril Ihza Mahendra menyatakan, keputusan pencabutan itu membuat Suket penyetaraan pendidikan yang diterbitkan pada 2019 tidak lagi memiliki kekuatan hukum mengikat.

Yusril menjelaskan, pencabutan tersebut tertuang dalam Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus Kemendikdasmen Nomor 206 Tahun 2026 tentang Pencabutan Surat Keterangan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 9149/D.D1/KS/2019.

"Surat Keterangan itu sudah dicabut dan putusan MA sudah final. Dengan demikian, penyetaraan pendidikan Pak Gibran batal dan surat keterangan tersebut tidak lagi mempunyai kekuatan hukum mengikat," ujar Yusril melalui keterangan tertulis, Kamis (12/11).

Menurut Yusril, pencabutan tersebut bukan sekadar tindakan administratif. Langkah itu merupakan konsekuensi kewajiban pejabat pemerintahan untuk melaksanakan putusan pengadilan sebagaimana diatur dalam Pasal 53 ayat (6) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.

Dengan begitu, ia juga menilai tidak ada lagi upaya hukum yang bisa ditempuh untuk mempertahankan keberlakuan Suket tersebut melalui perkara yang telah diputus MA. Sebab, berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi, hak mengajukan peninjauan kembali (PK) dalam perkara Tata Usaha Negara (TUN) hanya dimiliki pihak penggugat.

"Berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi, hak mengajukan PK dalam perkara TUN hanya diberikan kepada pihak penggugat. Pejabat TUN yang menjadi tergugat tidak dapat mengajukan PK. Karena itu, dalam perkara ini tidak ada lagi jalan hukum untuk mempertahankan surat keterangan yang sudah dibatalkan oleh MA," katanya.

Yusril menambahkan, pencabutan Suket tersebut turut memunculkan persoalan terkait persyaratan konstitusional jabatan Wakil Presiden. Menurutnya, apabila persyaratan pendidikan Gibran dinyatakan tidak terpenuhi akibat batalnya penyetaraan, konsekuensi terhadap jabatan yang bersangkutan perlu dilihat berdasarkan ketentuan konstitusi.