3 Alasan Hukum MUI Haramkan Vape, Berkaitan Narkotika

Tak hanya penggunaan, MUI juga secara tegas mengharamkan produksi dan/atau perdagangan rokok elektrik. Penyalahgunaan vape untuk mengonsumsi narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya juga dinyatakan haram.

MUI Minta Pemerintah Larang Vape

Selain menetapkan fatwa, MUI mengeluarkan 12 rekomendasi kepada pemerintah dan masyarakat. Salah satunya meminta Presiden bersama DPR segera menyusun undang-undang yang mengatur pelarangan vape beserta sanksinya.

MUI juga meminta Presiden mengambil langkah cepat untuk mengendalikan peredaran rokok elektrik. Pemerintah perlu memperkuat koordinasi lintas kementerian dan lembaga agar kebijakan pelarangan tersebut berjalan secara terkoordinasi.

Kementerian Kesehatan diminta menyusun kebijakan larangan penggunaan vape berdasarkan prinsip perlindungan kesehatan masyarakat. Sementara itu, BPOM diminta memperketat pengawasan produk rokok elektrik dan memperkuat koordinasi dengan BNN serta aparat penegak hukum.

MUI turut merekomendasikan Kementerian Perindustrian melarang izin industri vape. Adapun BNN dan aparat penegak hukum diminta menutup celah peredaran narkoba melalui perangkat rokok elektrik serta melakukan penindakan sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Di tingkat masyarakat, MUI mengajak organisasi masyarakat Islam, lembaga pendidikan, pesantren, dan keluarga meningkatkan edukasi mengenai keharaman vape serta bahaya kesehatannya.

Masyarakat juga diimbau menghindari penggunaan rokok elektrik dan berperan aktif melindungi anak-anak serta remaja dari paparan dan ketergantungan nikotin.