Lebih 90% Penduduk Terjamin JKN, BPJS Kesehatan Kawal UHC di Indonesia

JawaPos.com - Direktur Utama BPJS Kesehatan Ali Ghufron Mukti mengungkapkan bahwa pihaknya akan terus melakukan kerja sama dengan fasilitas kesehatan untuk memperluas  program Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS). Hal itu dilakukan untuk mendorong terwujudnya Cakupan Kesehatan Semesta atau Universal Health Coverage (UHC) di Indonesia.

“BPJS Kesehatan juga berupaya memperluas akses layanan kesehatan tersebut dengan bekerja sama dengan fasilitas kesehatan baik tingkat pertama maupun tingkat lanjutan (rumah sakit)," ujarnya dalam acara Pemberian Penghargaan Universal Health Coverage (UHC), Selasa (14/3).

"BPJS Kesehatan mendorong Kementerian dan Pemda terkait dalam hal pemenuhan sarana dan prasarana di daerah agar mutu layanan kesehatan dapat dirasakan sama, dimanapun peserta itu berada,” sambung Ghufron.

Sampai dengan 1 Maret 2023, ia mengatakan bahwa jumlah penduduk Indonesia yang sudah dijamin akses layanan kesehatan melalui Program JKN-KIS sudah mencapai sebanyak 252,1 juta jiwa atau lebih dari 90% dari seluruh penduduk Indonesia.

Oleh karena itu, Wakil Presiden Republik Indonesia Ma’ruf Amin memberikan penghargaan kepada 22 Provinsi, 334 Kabupaten dan Kota yang telah mendukung program JKN-KIS sebagai program strategis nasional dengan mendorong terwujudnya UHC di Indonesia.

Dengan tercapainya UHC di setiap daerah, Ma'ruf Amin mengapresiasi komitmen pemerintah daerah khususnya dalam melaksanakan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2022 tentang Optimalisasi Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).

Sementara itu, Ghufron mengungkapkan bahwa pihaknya terus-menerus berusaha agar seluruh penduduk di masing-masing wilayah dapat diintegrasikan dengan Program Jaminan Kesehatan Nasional Kartu Indonesia Sehat  (JKN-KIS).

Hingga sejauh ini, ia mengaku bahwa penyelenggaraan program JKN-KIS sudah on the track dan telah terbangun sebuah ekosistem yang kuat dan andal. Oleh karena itu, pihaknya akan menjamin pelaksanaan kewajibannya sebagai Badan Penyelenggara Jaminan Sosial yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden.

Ghufron memastikan dengan kondisi finansial BPJS yang sehat, tidak akan ada gagal bayar klaim kepada fasilitas kesehatan di Indonesia.

"Bahkan BPJS Kesehatan memberikan uang muka layanan untuk memastikan terjaganya cashflow rumah sakit," ucapnya.

Dengan begitu, ia berharap fasilitas dan layanan yang lebih nyaman dapat diberikan  kepada peserta tanpa ribet dan tanpa diskriminasi.

"Sebab, salah satu keuntungan Program JKN-KIS adalah memiliki asas portabilitas dan dapat dimanfaatkan meskipun dalam keadaan sehat," tegasnya.

"Masyarakat bisa berobat di seluruh wilayah Indonesia ketika membutuhkan. Perwakilan kantor kami di tiap kabupaten/kota diharapkan mempermudah sinergi dengan Pemda, kami sangat siap berkolaborasi dan bersama mewujudkan UHC di Indonesia,” pungkas Ghufron.