Lewati ke konten utama
Logo JawaPos
Author avatar - Image
Jumat, 10 Februari 2023 | 16.00 WIB

DPR RI Perpanjang Pembahasan Dua RUU

BUTUH KECERMATAN: Wakil Ketua DPR RI Lodewijk F. Paulus (kanan) dan Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad melakukan konferensi pers usai rapat paripurna DPR RI pada Selasa (7/2). TARI/MAN DPR.GO.ID - Image

BUTUH KECERMATAN: Wakil Ketua DPR RI Lodewijk F. Paulus (kanan) dan Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad melakukan konferensi pers usai rapat paripurna DPR RI pada Selasa (7/2). TARI/MAN DPR.GO.ID

JawaPos.com - Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI menyetujui perpanjangan pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Hukum Acara Perdata dan Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sampai pada masa persidangan IV. Hal itu dilakukan saat rapat paripurna yang berlangsung di ruang rapat paripurna Gedung Nusantara II, Selasa (7/2).

”Kita ada perpanjangan tentang rancangan undang-undang yang dibahas oleh komisi-komisi dan ada beberapa hal surat-surat yang memang sudah kita bacakan, tetapi akan ditindaklanjuti pada masa sidang berikutnya. Itulah yang kira-kira kita lakukan pada hari ini dan mudah-mudahan ke depan yang dibacakan Pak Dasco tadi akan ditindaklanjuti sesuai dengan tata tertib yang berlaku di DPR RI,” ujar Wakil Ketua DPR RI Lodewijk F. Paulus saat konferensi pers seusai rapat paripurna.

Dia mengatakan, pada rapat itu ada beberapa agenda yang dibahas dan perpanjangan pembahasan RUU adalah salah satunya. Persetujuan perpanjangan tersebut diputuskan saat Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad memimpin rapat paripurna didampingi oleh Lodewijk.

”Sehubungan dengan itu, dalam rapat paripurna hari ini apakah kita dapat menyetujui perpanjangan waktu pembahasan terhadap dua rancangan undang-undang tersebut sampai dengan masa persidangan IV yang akan datang?” tanya Dasco yang serentak dijawab ’’setuju” oleh para anggota dewan yang bersidang.

Perpanjangan masa pembahasan itu berdasar laporan pimpinan komisi III pada rapat konsultasi pengganti rapat bamus pada 18 Januari 2023. Peraturan perundang-undangan hukum acara perdata yang ada dan berlaku sampai saat ini tersebar dalam berbagai peraturan perundang-undangan, baik peraturan perundang-undangan peninggalan pemerintah Hindia Belanda maupun peraturan perundang-undangan produk Negara Kesatuan Republik Indonesia.

’’Tadi komisi III mengatakan, revisi KUHAP dan narkotika waktunya dirasa kurang. Masih ada banyak pasal substansi yang harus dibahas,” ujar Dasco.

Adapun peraturan perundang-undangan produk pemerintah Hindia Belanda masih bersifat dualistis atau mengandung dualisme hukum acara yang berlaku untuk pengadilan di Jawa dan Madura dan hukum acara yang berlaku untuk pengadilan di luar Jawa dan Madura. Sementara itu, dalam revisi Rancangan Undang-Undang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika saat ini ada enam poin.

Pertama, zat psikoaktif baru (new psychoactive substance). Kedua, penyempurnaan terhadap ketentuan mengenai rehabilitasi. Ketiga, tim asesmen terpadu. Keempat, penyidik Badan Narkotika Nasional serta kewenangannya. Kelima, syarat dan tata cara pengambilan dan pengujian sampel di laboratorium tertentu serta penetapan status barang sitaan. Keenam, penyempurnaan ketentuan pidana.

Pembahasan Krusial
Sementara itu, anggota Komisi III DPR Santoso menerangkan, pembahasan revisi UU Narkotika masih berjalan alot dan dibutuhkan kecermatan oleh setiap anggota. Salah satu pembahasan yang krusial adalah tentang penguatan Badan Narkotika Nasional (BNN) sebagai pusat penindakan dan pencegahan narkotika di Indonesia. Selama ini peran BNN dinilai tidak bertaring karena kewenangannya yang dibatasi lantaran terjadi ego sektoral.

’’Sedang dibahas peran BNN yang sekarang ini seperti mati segan hidup tidak mau, ada tapi tidak bisa represif. Jadi, kami membahas klasifikasi dan penguatan BNN dan juga anggarannya,” ujarnya.

Dalam revisi tersebut juga dibahas penambahan nomenklatur dari RUU Narkotika menjadi narkotika dan psikotropika. Hal tersebut usulan pemerintah yang menilai kegentingan terhadap pengaturan zat psikotropika dan perkembangannya, termasuk metode pembuatannya yang sudah sangat berkembang.

’’Perpanjangan ini memang ada penambahan nomenklatur dari RUU Narkotika menjadi psikotropika karena soal psikotropika ini sudah urgen untuk dimasukkan dalam UU. Jadi, dibuat lebih terperinci dan perkembangan psikotropika sudah bahaya. Bahan ini kapan saja bisa diproduksi dari unsur pembuatan yang lama dan baru, maka perlu diantisipasi,” ungkapnya.

Dinamika pembahasan pun, lanjut dia, terjadi pada setiap anggota DPR. Hal itu bertujuan untuk menjadikan revisi UU Narkotika visioner dan mengatur secara sanksi dan pencegahan narkoba. Berbagai usulan disampaikan untuk menguatkan peran BNN dalam menangani narkoba, termasuk usulan tidak merekrut pegawai BNN yang bukan dari Polri.

’’Kalau BNN mau seperti polisi jumlahnya, harus ada perubahan radikal pada sistem ketatanegaraan kita. Ini juga jadi bahan diskusi. Tapi, memang tidak gampang kalau kita memperbaiki harus radikal, bahkan diusulkan kepala BNN dipilih oleh DPR,” jelasnya. (als/c6/wir)

Editor: Mohamad Nur Asikin

Tags

Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!

Jawa Pos

Ikuti

Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210

Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022

      ©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA

      Download Aplikasi JawaPos.com

      Download PlaystoreDownload Appstore