Radikalisme Masuk Area Pendidikan, MUI Bilang Begini

JawaPos.com - Majelis Ulama Indonesia (MUI) turut menyoroti soal mulai masuknya paham radikalisme ke area pendidikan. Kondisi ini harus ditangani dengan tepat supaya tak semakin parah.

Ketua MUI, Cholil Nafis mengatakan, perlu adanya perlawanan atas penyebaran radikalisme di area pendidikan. Seperti pemberian pembelajaran agama yang mendalam kepada para siswa. "Pendidikan agama yang komprehensif itu perlu juga diintensifkan di sekolah-sekolah," kata Nafis kepada JawaPos.com, Kamis (23/6).

Selain itu, harus ada penaman cinta tanah air kepada para siswa. Sehingga terbangun mental siswa yang humanis.

Di sisi lain, aspek kesejahteraan dan pemerataan pembangunan juga harus diperhatikan pemerintah. Pasalnya, aksi terorisme tidak hanya persoalan agama, melainkan adanya rasa ketidakadilan sehingga bertindak atas nama keagamaan untuk aksi teror.

"Seringkali dengan dalih agama itu orang berani mati, bunuh diri, oleh karena itu tidak cukup kita berbicara hanya keagamaan, tanpa memberantas dari kedzaliman, menyebarkan pemerataan pembangunan dan kesejahteraan," pungkas Nafis.

Sebelumnya, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA) menyoroti adanya doktrin ideologi khilafah yang menyesatkan di lingkungan satuan pendidikan khususnya pondok pesantren. Deputi Bidang Perlindungan Khusus Anak KemenPPPA, Nahar menilai, bahaya radikalisme sudah menyusup di satuan pendidikan.

“Kami sangat prihatin dan khawatir atas hadirnya doktrin ideologi khilafah yang dapat mempengaruhi keyakinan anak-anak terhadap ideologi Pancasila serta Negara Kesatuan Republik Indonesia. Hal ini tentu saja akan memberikan dampak buruk terhadap sikap toleransi dan cinta tanah air yang dimilikinya," ungkap Nahar kepada wartawan, Kamis (23/6).

KemenPPPA turut mengecam berbagai sikap dan budaya yang disebarkan oleh doktrin tersebut. Seperti dilarang hormat pada bendera Merah Putih, tidak diajarkan mengenai Pancasila sebagai ideologi di Indonesia, tidak pernah ada bendera dan menghormati ke bendera selain bendera KM sampai larangan sekolah dalam memasang foto Presiden.