Lewati ke konten utama
Logo JawaPos
Author avatar - Image
Penulis: Edy Pramana
Jumat, 16 September 2022 | 02.02 WIB

Data Pribadi Bocor di Internet, Begini Respons Wapres Ma'ruf Amin

Photo - Image

Photo

JawaPos.com - Beberapa hari terakhir publik dihebohkan soal kasus pembobolan data pribadi sejumlah pejabat oleh peretas bernama Bjorka. Di antara yang dibocorkan adalah data pribadi Wakil Presiden Ma'ruf Amin. Merespons kasus pembobolan data tersebut, Ma'ruf mengatakan pemerintah sudah membentuk tim cyber emergency.

Dia mengatakan pembentukan tim Cyber Emergency tersebut untuk penataan. "Terutama terhadap pengamanan cyber di masing-masing lembaga," kata Wapres di sela kunjungan ke Batamindo Green Farm di Karawang pada Kamis (15/9).

Ma'ruf mengatakan tim tersebut terdiri dari berbagai kementerian. Diantaranya adalah Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) dan Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Polhukam).

Selain itu juga melibatkan tim dari Kepolisian, Badan Sandi dan Siber Negara (BSSN), serta Badan Intelejen Negara (BIN). Ma'ruf mengatakan tim Cyber Emergency itu nantinya mengkaji ulang dan meneliti sejauh mana kemungkinan mengantisipasi serangan siber atau peretasan. Selain itu juga bertugas untuk melakukan reaksi cepat jika terjadi pembobolan atau hacking.

"Disiapkan juga langkah-langkah (antisipasi) nanti tim yang melakukan kajian," katanya.

Ma'ruf tidak secara khusus menjawab dampak yang dia rasakan setelah data pribadinya bocor. Meski di dalam data yang beredar itu ada nomor ponsel dan NIK-nya. Selain data Wapres, data Presiden Joko Widodo juga bocor. Kemudian data milik Menkominfo Johnny G. Plate, Menko Polhukam Mahfud MD, hingga Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan.

Sementara itu, RUU tentang Perlindungan Data Pribadi (PDP) tidak lama lagi akan disahkan. Salah satu amanah dalam RUU PDP itu adalah pembentukan Lembaga Perlindungan Data Pribadi. Dirjen Aplikasi Informatika (Aptika) Kementerian Kominfo menyebutkan lembaga tersebut akan berada di bawah Presiden.

Pengamat kebijakan publik dari Universitas Indonesia (UI) Lina Miftahul Jannah mengaskan membuat lembaga baru, bukan berarti menyelesaikan masalah. Dalam konteks perlindungan data pribadi, dia mengatakan sudah ada Badan Sandi dan Siber Negara (BSSN) serta Kementerian Kominfo. Menurutnya dua badan tersebut sudah cukup untuk mengamankan data masyarakat dari serangan peretas.

Dia justru menghawatirkan ketika terlalu banyak lembaga atau badan, nanti yang terjadi lempar tanggung jawab. Lina mengatakan di tengah serangan peretas atas nama Bjorka, publik baru saja disuguhkan saling lempar tanggung jawab di internal pemerintah. Yaitu antara Kemenkominfo dengan BSSN.

’’Kejadian seperti itu jangan terulang kembali,’’ kata Lina.

Dia menegaskan publik tidak mau tahu soal perlindungan data mereka jadi tanggung jawab Kementerian Kominfo atau BSSN. Masyarakat tahunya data mereka harus aman di tangan pemerintah.

Selain itu Lina mengatakan masyarakat tidak mau tahu motif dari peretas itu apa. Apakah motif ekonomi, politik, atau sebaginya. Seperti yang diucapkan Menteri Mahfud MD bahwa motif peretas Bjorka gado-gado. ’’Masyarakat tidak peduli motifnya apa. Yang penting datanya aman,’’ tandasnya.

Editor: Edy Pramana

Tags

Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!

Jawa Pos

Ikuti

Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210

Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022

      ©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA

      Download Aplikasi JawaPos.com

      Download PlaystoreDownload Appstore