Luhut: Masuk Pelabuhan Harus Sudah Vaksin!

JawaPos.com - Menteri Koordinator bidang Maritim dan Investasi (Menkomarves) Luhut Binsar Pandjaitan akan mempercepat implementasi Instruksi Presiden Nomor 5 tahun 2020 tentang Penataan Ekosistem Logistik Nasional. Ini supaya pihaknya bisa membahas perkembangan National Logistic Ecosystem (NLE) atau Ekosistem Logistik Nasional dengan kementerian dan lembaga.

Luhut meminta agar seluruh pihak bekerja sama memantau perkembangan NLE setiap bulannya, agar kendala bisa segera dibereskan.

"Target kita 10 pelabuhan setelah Batam. Coba disusun time table-nya dan kendalanya apa. Akan kita address (selesaikan) satu-satu supaya semuanya jalan," ungkapnya dalam keterangannya, Jumat (20/8).

Luhut juga mengusulkan agar layanan PeduliLindungi bisa diintegrasikan di pelabuhan guna menjamin keamanan di tengah pandemi. “Integrasikan semua itu. Karena ini sedang pandemi, Pedulilindungi akan dimasukkan ke situ (pelabuhan) agar bila ada orang mau masuk harus pakai barcode. Setiap pelabuhan harus ada barcode-nya dan harus bertanggung jawab. Kalau dia positif Covid-19 dan belum vaksin, gak boleh masuk,” tuturnya.

Sementara, Staf Ahli Bidang Manajemen Konektivitas Sahat Panggabean mengemukakan beberapa permasalahan yang dihadapi.

"Kalau kita lihat permasalahannya adalah belum terjalin konektivitas sistem transportasi laut, darat, udara untuk perpindahan barang dan juga perkembangan teknologi IT," ucapnya.

Meskipun demikian, saat ini pemerintah telah melakukan sejumlah upaya, seperti simplifikasi proses bisnis di pemerintahan, integrasi sistem layanan logistik di pemerintah maupun swasta, hingga kemudahan transaksi pembayaran. Hal tersebut sejalan dengan telah diluncurkannya Batam Logistic Ecosystem (BLE) pada 18 Maret 2021 oleh Kemenko Marves.

Pada masa mendatang, terdapat beberapa isu yang perlu dikoordinasikan, seperti percepatan penerapan NLE di seluruh Pelabuhan Pelindo 1, 2, 3 dan 4 yang berjumlah 112 buah, penataan Tenaga Kerja Bongkar Muat (TKBM), penataan Kelembagaan Kekarantinaan, serta penataan tata ruang pelabuhan.

Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi juga melaporkan sejumlah upaya yang telah dilakukan, seperti implementasi Kartu Identifiksi Truk (TID), pembatasan usia truk dibawah 20 tahun, penerapan sistem gerbang otomatis, surat himbauan dan pengawasan terkait pungli di pelabuhan, surat tindak lanjut rencana pelaksanaan Ramp Check Truck, serta rencana kolaborasi aksi Inaportnet dengan INSW.

"Kita juga sudah memperketat pengawasan dalam 24 jam selama 7 hari penuh dan efisiensi pergerakan truk melalui skema container consolidation," sambung Budi.

Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah juga mengungkapkan sudah disusun peraturan atau SKKNI untuk perlindungan kepada pekerja. Selain itu, sudah disiapkan pula sertifikasi untuk 5.000 pekerja di tahun 2022. Ia memastikan agar setiap pekerja siap dengan perubahan digitalisasi dan perlindungan kepada pekerja.

“Tidak ketinggalan, dialog dengan serikat pekerja di kawasan pelabuhan juga sudah dibangun guna menyosialisasikan UU Ketenagakerjaan,” pungkasnya.