Kritik Kondisi Covid-19, Profesi Dokter Serukan 8 Evaluasi

JawaPos.com - Profesi dokter yang tergabung dalam Koalisi Masyarakat Profesi dan Asosiasi Kesehatan (KoMPAK) Lawan Covid-19 menyatakan keprihatinannya atas kondisi Covid-19 di Indonesia. Catatan 1,5 (satu setengah) tahun Indonesia berjuang melawan pandemi Covid-19 menunjukkan angka kematian tinggi dan testing rendah.

Menurut koalisi yang ditandatangani oleh Ketua Umum Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia (PB IDI) Daeng M Faqih, pemerintah tampak masih belum konsisten dalam memprioritaskan masalah kesehatan sebagai fokus
penanganan pandemi Covid-19. Menurut mereka, kasus konfirmasi Covid-19 masih tinggi.

Berdasarkan data tanggal 17 Agustus 2021, ada penambahan kasus harian sebanyak 20.741 kasus. Sehingga jumlah total kasus konfirmasi Covid-19 telah mencapai 3.892.479 kasus, dimana Indonesia saat ini menduduki peringkat ke-13 dunia.

Angka kematian harian akibat Covid-19 sebanyak 1.180 orang. Sehingga total angka kematian akibat Covid-19 sebanyak 120.013 orang. Sekalipun kasus konfirmasi sudah mengalami penurunan akan tetapi angka kematian masih tinggi, bahkan Indonesia beberapa kali mencatat rekor kasus kematian harian tertinggi di dunia.

Positivity rate juga masih sangat tinggi, selalu di atas 20 persen dalam beberapa pekan terakhir, jauh lebih tinggi dari standar WHO 5 persen. Banyak dokter dan tenaga kesehatan yang telah gugur dalam perjuangan menghadapi pandemi Covid-19. Diantaranya 640 dokter, 98 dokter gigi, 637 perawat, 377 Bidan, 59 Apoteker, 34 Ahli Gizi, 13 Ahli Kesehatan masyarakat, dan 33 Ahli Teknologi Laboratorium. Padahal Sumber Daya Manusia esehatan merupakan kunci dari ketahanan Sistem Kesehatan dalam menghadapi pandemi Covid-19.

Menurut mereka, capaian vaksinasi juga masih rendah. Pemerintah telah menetapkan target sasaran vaksinasi sebanyak 208.265.720 orang. Namun, sampai 17 Agustus 2021 capaian vaksinasi dosis 1 baru mencapai 26,40 persen dan dosis 2 hanya 14,00 persen. Capaian ini masih sangat jauh dari target yang ditetapkan.

"Pelaksanaan 3T (Testing, Tracing, dan Treatment) masih belum maksimal. Testing jika mengacu ke standar WHO, dengan melihat positivity rate Indonesia (15 hingga <25 persen), maka seharusnya dilakukan testing 10 per 1.000 penduduk atau sekitar 400.000 orang per hari, target ini masih belum tercapai," kata pernyataan tersebut, Rabu (18/8).

Testing di Indonesia juga masih belum berbasis hasil tracing (testing epidemiologi), akan tetapi masih di dominasi testing yang bersifat screening seperti untuk perjalanan dinas atau luar kota. Harga testing Covid-19 di Indonesia juga masih dianggap terlalu mahal jika dibandingkan dengan negara lain. Terkait pelaksanaan Tracing juga demikian masih jauh dari target yang ditetapkan WHO.

Ada 8 catatan evaluasi yang diberikan para profesi dokter untuk pemerintah, yaitu :

1. Meminta Presiden Republik Indonesia untuk membuat sebuah platform penanganan Pandemi Covid-19 yang terpusat yang dikendalikan langsung oleh Presiden dengan pendanaan APBN yang memprioritaskan kepada masalah Kesehatan dan dampak langsung yang timbul akibat Covid-19 mengacu kepada Undang-Undang yang berlaku. Penanganan Pandemi harus dikembalikan kepada tatanan sistem kesehatan.

2. Meminta Presiden Republik Indonesia agar segera menyusun dan menetapkan roadmap penanganan Pandemi Covid-19. Pandemi merupakan masalah global, sehingga standar penanganan juga harus mengikuti standar global. Badan Kesehatan Dunia (WHO) telah menetapkan 6 indikator penanganan Covid-19, yaitu transmisi komunitas, angka kasus baru, angka kasus yang dirawat di RS, angka kematian, kapasitas respon, dan treatment. Indikator tersebut harus menjadi perhatian kita bersama dan tidak boleh ada yang dihilangkan sebagai alat ukur penanganan pandemi.

3. Meminta Presiden Republik Indonesia untuk mempercepat pencapaian target vaksinasi nasional.yang efektif. Pemerintah harus bekerja keras untuk memastikan ketersediaan vaksin, distribusi vaksin, dan pelaksanaan vaksinasi agar berjalan dengan baik dengan mengoptimalkan sumber daya kesehatan yang ada.

4. Meminta Presiden Republik Indonesia untuk memperkuat pelaksanaan testing, tracing, dan treatment (3T) mengacu kepada standar global yang telah ditetapkan oleh WHO. Inkonsistensi pelaksanaan 3T sesuai standar menjadi penyebab masih meningkatnya kasus Covid-19 di Indonesia. Pelaksanaan 3T ini merupakan kunci pengendalian pandemi sehingga harus dilakukan dengan baik, benar, komprehensif, dan jujur.

5. Meminta Presiden Republik Indonesia agar lebih memperhatikan perlindungan bagi dokter dan tenaga kesehatan, baik masalah perlindungan dalam pekerjaan (APD, jam kerja, beban kerja, insentif) maupun perlindungan hukum serta keamanan selama menjalankan tugas profesi kesehatan. Terkait dengan insentif tenaga Kesehatan agar dibagikan kepada semua tenaga Kesehatan di fasilitas kesehatan secara proporsional dan tepat waktu, dengan mekanisme dan prosedur administrasi yang lebih sederhana, baik di pusat maupun daerah.

6. Meminta Presiden Republik Indonesia agar meningkatkan alokasi anggaran untuk memperkuat ketahanan sistem kesehatan, termasuk untuk memperkuat program 3T (testing, tracing dan treatment) guna percepatan penanganan Pandemi Covid-19. Alokasi anggaran harus proporsional baik untuk Upaya Kesehatan Perorangan (UKP) maupun Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM).

7. Meminta Presiden Republik Indonesia untuk memperkuat ketahanan sistem Kesehatan. Pelayanan Kesehatan primer, skunder, tersier harus diperkuat sehingga Indonesia lebih tangguh dalam menghadapi goncangan bencana kesehatan. Pembangunan Kesehatan harus diprioritaskan pada pembangunan sektor hulu yang menitikberatkan pada upaya promotif dan preventif dengan memberdayakan peran serta masyarakat.

8. Meminta Presiden Republik Indonesia untuk memperbaiki sektor hilir penanganan covid-19 dengan menjamin tersedianya tempat perawatan, obat, oksigen, alkes, kelengkapan diagnostik, vaksin dan rantai dinginnya, serta sarana pendukung lainnya. Jejaring pelayanan terintegrasi juga harus diperkuat sejak pemantauan isoman/isoter, RS lapangan/darurat, RS rujukan Covid-19 dengan sistem komunikasi dan informasi yang terpadu serta sistem pelaporan data yang akurat dan real-time sehingga dapat dijadikan dasar penentuan kebijakan. Edukasi kepada masyarakat tentang pelaksanaan isoman juga harus diperkuat untuk mencegah perburukan penyakit dan mengetahui tanda-tanda kapan harus segera ke Rumah Sakit.