26 Desa di Kalbar Masih Terendam Banjir

JawaPos.com - Sebanyak 26 desa yang tersebar di empat kecamatan Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat, masih terdampak banjir sejak Rabu (14/7) lalu. Banjir dipicu oleh hujan berintensitas tinggi.

Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Sintang mencatat adanya kenaikan TMA di Kawasan hilir setinggi 200 cm. Saat banjir terjadi, tinggi muka air (TMA) terpantau antara 2 hingga 3 meter. Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Pusat Data, Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB Abdul Muhari menyampaikan, di hulu TMA turun setinggi 100 cm. Dia menuturkan, darurat di lokasi terdampak, antara lain koordinasi dengan instansi terkait dan kaji cepat.

"Sebanyak 13 desa terdampak di Kecamatan Kayan Hulu. Desa terdampak yaitu Desa Nanga Masau, Merah Arai, Tanah Merah, Lintang Tambok, Empakan, Topan Nanga, Nanga Tebidah, Entegong, Landau Bara, Kebarau, Tanjung Bunga, Emponyang dan Nanga Payak," kata Muhari dalam keterangannya, Jumat (16/7).

Sedangkan di Kecamatan Kayan Hilir, sebanyak 13 desa terdampak banjir. Dia menyebut, ketiga belas desa tersebut antara lain Desa S. Buaya, Neran Baya, Melingkat, Kempas Raya, Buluk Panjang, Pelaik, Tanjung Putar, Nyangkom, Tuguk, Landau Beringin, Lalang Inggar, Pakak dan Sungai Meraya.

Dua kecamatan lain yang terdampak banjir yaitu Kecamatan Serawai dan Dedai. BPBD Kabupaten Sintang masih melakukan pendataan desa-desa terdampak di dua kecamatan ini.

Berdasarkan laporan dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Sintang Kamis lalu (15/7) pukul 21.00 WIB, sebanyak 751 KK terdampak banjir di Kecamatan Kayan Hilir dan 377 jiwa mengungsi. Saat ini tim lapangan masih terus melakukan proses pendataan.

"Dari pendataan sementara, banjir juga menyebabkan kerugian material berupa 751 unit rumah terendam," ucap Muhari.

Muhari menjelaskan, perkembangan laporan di lapangan saat ini, sebagian wilayah terdampak banjir tersebut merupakan area yang sulit diakses. Hal tersebut disebabkan alur sungai sangat sempit dan arus air sungai sangat deras.

Oleh karena itu, BNPB juga mengimbau agar pemerintah daerah maupun masyarakat dapat memantau perkembangan prakiraan cuaca dari Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG). "Serta melihat wilayah kajian risiko bencana melalui inaRISK BNPB," pungkasnya.