Lewati ke konten utama
Logo JawaPos
Author avatar - Image
Penulis: Ilham Safutra
Selasa, 13 September 2022 | 19.30 WIB

Antisipasi Pembobolan Data, KPU Siap Upgrade Sistem Pemilu

Anggota KPU RI Idham Holik (tengah) bersama para anggota KPU RI saat memberikan keterangan persnya, di kantor KPU RI, Jakarta, Senin (1/8/2022). Dalam keterangan persnya Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI menyatakan dokumen pendaftaran dari enam partai politi - Image

Anggota KPU RI Idham Holik (tengah) bersama para anggota KPU RI saat memberikan keterangan persnya, di kantor KPU RI, Jakarta, Senin (1/8/2022). Dalam keterangan persnya Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI menyatakan dokumen pendaftaran dari enam partai politi

JawaPos.com - Maraknya kasus pembobolan data menjadi perhatian Komisi Pemilihan Umum (KPU). Meski KPU mengklaim belum ada data yang bobol, upaya antisipasi tetap dipersiapkan.

Komisioner KPU Idham Holik menyatakan, salah satu prinsip manajemen pemilu adalah antisipatif.

”Pendekatannya bukan reaktif, tapi mitigatif,” ujarnya saat ditemui di kantornya kemarin. Karena itu, menyikapi maraknya kasus kebocoran, upaya preventif tetap dipersiapkan. ”Kami akan meningkatkan keamanan siber pada aplikasi,” katanya. Hal itu menjadi salah satu program prioritas yang akan dipersiapkan menjelang Pemilu 2024.

Terkait dengan penguatan sistem, Idham menyebut akan dilakukan secara bertahap sesuai dengan rentang tahapan yang berjalan. Yang terdekat, misalnya, sistem informasi daerah pemilihan (sidapil). Sistem itu akan memetakan persebaran daerah pemilihan di seluruh Indonesia. Dalam penggunaan sidapil, keamanan akan di-upgrade.

Contoh lainnya adalah rencana penerapan sistem informasi pencalonan atau silon pada awal tahun nanti. Penggunaan silon akan mengadopsi sistem teknologi terbaru. Praktik serupa bakal disiapkan pada sistem informasi logistik (silog), sistem informasi rekapitulasi (sirekap), dan sebagainya.

”Jadi, semua aplikasi yang digunakan untuk pelaksanaan tahapan penyelenggaraan pemilu akan kami upgrade teknologinya, termasuk keamanannya,” tuturnya.

Untuk teknisnya, Idham belum bisa menjelaskan. Sebab, persoalan teknis akan dibahas tim TI yang berkoordinasi dengan gugus tugas pengamanan siber yang melibatkan Siber Polri, Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo), hingga Badan Intelijen Negara (BIN).

Dia memastikan semua sistem yang digunakan akan melalui serangkaian tes dan sertifikasi. Termasuk meminta masukan masyarakat. ”Kami akan menyertifikasi aplikasi tersebut seperti sipol tersertifikasi oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika,” terangnya.

Editor: Ilham Safutra

Tags

Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!

Jawa Pos

Ikuti

Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!

Artikel Terkait

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210

Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022

      ©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA

      Download Aplikasi JawaPos.com

      Download PlaystoreDownload Appstore