Ini Tanjung Tani

&nbsp; &nbsp; 6 Deretan Kasus Pelanggaran HAM di Indonesia yang Terjadi di Bulan September, Sebagian Belum Dapatkan Penyelesaian &nbsp; <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/09/11/Munir2-867032380.jpg" alt="Munir, sebagai salah satu korban pelanggaran HAM berat. (Indonesia at Melbourne)" width="100%">
<figcaption>Munir, sebagai salah satu korban pelanggaran HAM berat. (Indonesia at Melbourne)</figcaption>
</figure> &nbsp; JawaPos.com - Memasuki bulan September, masyarakat Indonesia seringkali diingatkan dengan tagar #SeptemberHitam. Kemunculan tagar tersebut menjadi pengingat bahwa banyak terjadi kasus pelanggaran HAM di bulan September. Meskipun kasus-kasus pelanggaran HAM di Indonesia juga banyak terjadi di luar bulan ini, nyatanya September selalu menjadi pengingat masyarakat terhadap peristiwa-peristiwa kelam. Berikut 6 kasus pelanggaran HAM di Indonesia yang terjadi pada bulan September yang dikutip dari beberapa jurnal. <ol> <li dir="ltr"> G30S/PKI (Gerakan 30 September/PKI) </li> </ol> Meskipun terjadi pada tahun 1965, G30S/PKI masih menjadi kasus pelanggaran HAM yang tidak bisa dilupakan oleh masyarakat Indonesia. Kasus ini banyak memakan korban serta sarat dengan kekejaman dan kekerasan, sehingga menjadi peristiwa kelam dalam sejarah perpolitikan Indonesia. Bermula dari gagasan Soekarno mengenai Nasakom (Nasionalis, Agama dan Komunis) memberikan Partai Komunis Indonesia (PKI) ruang untuk memperkuat pengaruhnya. Hingga saat ini, masih banyak kontroversi cerita mengenai dalang dibaliknya peristiwa ini. Namun, menurut versi Orde Baru peristiwa ini didalangi oleh PKI yang sudah memiliki pengaruh kuat di masyarakat. Mereka diyakini menjadi dalang dari penculikan para jenderal yang dilakukan pada malam 30 September. Ketujuh jenderal TNI yang diculik tersebut tewas pada 1 Oktober 1965 dan jasadnya ditemukan pada sebuah lubang sedalam 15 meter. Para jenderal TNI yang menjadi korban penculikan antara lain Mayjen R. Soeprapto, Jenderal Ahmad Yani, Mayjen Harjono, Mayjen S. Parman, Brigjen Panjaitan, Brigjen Soetojo, dan Lettu Pierre Tendean. Kasus G30S/PKI ternyata tidak berhenti sampai disitu. Kasus pelanggaran HAM tersebut berbuntut panjang hingga beberapa tahun setelahnya. Dampak yang ditimbulkan setelah peristiwa ini meliputi hampir ke seluruh aspek kehidupan masyarakat Indonesia. <ol start="2"> <li dir="ltr"> Tragedi Tanjung Priok 12 September 1984 </li> </ol> Berawal dari bentrokan antara massa Islam dengan oknum aparat TNI&nbsp; yang sebelumnya sempat cekcok dua hari sebelum kejadian. Salah satu oknum yang merupakan warga Tanjung Priok sempat beradu mulut dengan aparat TNI yang berujung pada kerusuhan. Akibatnya, sebanyak terdapat 24 korban tewas dan 54 orang luka-luka, namun menurut Tim Investigasi Solidaritas Nasional, korban dari tragedi ini mencapai 400 orang. Hal ini menjadikan Tragedi Tanjung Priok sebagai salah satu kasus pelanggaran HAM berat yang ada di Indonesia dimana terjadi pembunuhan, penangkapan, penghilangan serta penyiksaan terhadap warga sipil. <ol start="3"> <li dir="ltr"> Tragedi Semanggi II 24 September 1999 </li> </ol> Tragedi Semanggi II menjadi kasus pelanggaran HAM berat,&nbsp; bermula dari pengesahan RUU PKB yang mendapat respon kontradiktif dari para demonstran. Demonstran yang terdiri dari para mahasiswa, buruh, aktivis politik, dan lembaga non pemerintah tersebut menuntut agar RUU PKB dibatalkan. Namun, demonstrasi tersebut berujung pada kerusuhan sehingga mengakibatkan korban jiwa. Meskipun telah dibentuk Tim Pencari Fakta guna mengusut tuntas kasus ini, nyatanya kasus ini belum sepenuhnya tuntas. <ol start="4"> <li dir="ltr"> Pembunuhan Munir 7 September 2004 </li> </ol> Kasus pembunuhan Munir masih hangat dibicarakan oleh masyarakat Indonesia walaupun sudah berlalu 20 tahun. Kasus yang ditetapkan sebagai pelanggaran HAM berat tersebut hingga kini masih belum menemui titik terang. Munir, seorang aktivis Hak Asasi Manusia (HAM) tewas akibat racun saat melakukan perjalanan ke Amsterdam menggunakan pesawat. Hingga saat ini,&nbsp; belum diketahui secara pasti siapa dalang dibalik pembunuhan Munir meskipun beberapa orang telah dijatuhi hukuman. <ol start="5"> <li dir="ltr"> Pembunuhan Salim Kancil 26 September 2015 </li> </ol> Kasus pelanggaran HAM berat lainya juga menimpa Salim Kancil yang merupakan warga Selo Awar-awar, Pasirian, Lumajang. Salim Kancil diketahui dibunuh setelah memprotes aktivitas penambangan pasir ilegal di desanya. Protes yang dilakukan Salim Kancil bersama beberapa aktivis lainya dilakukan karena merasa bahwa penambangan pasir di desanya merusak lingkungan setempat. Akibat protes tersebut, Salim Kancil bersama rekanya mendapatkan penganiayaan dari oknum yang diduga kelompok dari penambang pasir. <ol start="6"> <li dir="ltr"> Reformasi Dikroupsi 24 September 2019 </li> </ol> Gerakan Reformasi Dikorupsi yang terjadi lima tahun lalu juga menjadi salah satu kasus dugaan pelanggaran HAM. Berawal dari protes mahasiswa, buruh serta para aktivis mengenai Revisi Undang-Undang Pemberantasan Korupsi. Undang-undang yang direvisi tersebut dinilai melemahkan KPK sebagai sebuah badan pemberantas korupsi. Akibatnya, terjadi demo besar-besaran yang menyebar di beberapa wilayah Indonesia dan berujung pada kekerasan yang mengakibatkan lima orang tewas. Melansir website&nbsp;<a href="http://komnasham.go.id/" target="_blank" rel="noopener noreferrer" data-saferedirecturl="https://www.google.com/url?q=http://Komnasham.go.id&amp;source=gmail&amp;ust=1726116689664000&amp;usg=AOvVaw27Gic_mAKWulTqN2Rf6Ibu">Komnasham.go.id</a>&nbsp;melalui Tim Pemantauan Komnas HAM, diduga terjadi adanya dugaan pelanggaran HAM yang dilakukan oleh aparat. Komnas HAM juga meminta kepada seluruh pihak terkait agar bertanggung jawab menuntaskan kasus yang mengakibatkan lima orang tewas. ***

Bulan september selalu menjadi pengingat bagi masyarakat Indonesia mengenai kasus-kasus pelanggaran HAM yang belum tuntas.

Novia Tri Astuti

September Kelam Belum Tuntas! Deretan Kasus Pelanggaran HAM di Indonesia yang Sebagian Belum Dapatkan Penyelesaian

head

top_banner

skyscrapper

half_page

leaderboard1

leaderboard2

rectangle1

rectangle2

bottom_banner

interstitial

amp_top_banner

amp_rectangle1

amp_rectangle2

amp_rectangle3

amp_rectangle4

amp_rectangle5

amp_native

amp_bottom_banner

<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari, Candra Mega SariAsisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga, Novia Herawati&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Jatu Rahendarto, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Karir&nbsp;</h1><h1>Selalu Ada yang Baru!</h1>Selamat datang di situs resmi Rekrutmen Jawa Pos&nbsp;Jawa Pos merupakan perusahaan media massa terbesar di Indonesia. Memiliki lebih dari 200 media yang tersebar di seluruh Nusantara. Berbasis di Surabaya dengan sirkulasi lebih dari 400 ribu eksemplar per hari, Jawa Pos telah menjadi media massa yang kreatif, mencetak tren baru, serta mendapatkan berbagai penghargaan nasional dan internasional.&nbsp;Di 2016, Jawa Pos (PT Jawa Pos Koran) untuk kali pertama dalam sejarah membuka rekrutmen secara online. Situs resmi Rekrutmen Jawa Pos ini dapat diakses sepanjang tahun. Berbagai posisi yang tersedia dapat dilihat updatenya di situs ini. Berbagai pengumuman terkait program rekrutmen juga akan hadir. Tim rekrutmen Jawa Pos hanya akan memproses lamaran yang diajukan secara online. Let’s join us!&nbsp;Beberapa posisi telah dibuka! Buruan cek!

karir

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Moch. Rizky Pratama Putra

Iran mundur dari Piala Dunia 2026 setelah konflik dengan AS. FIFA dan Trump tetap menjamin partisipasi, tapi keamanan menjadi alasan penolakan Iran.

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

September Kelam Belum Tuntas! Deretan Kasus Pelanggaran HAM di Indonesia yang Sebagian Belum Dapatkan Penyelesaian

Tags

Artikel Terkait

Download Aplikasi JawaPos.com

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

September Kelam Belum Tuntas! Deretan Kasus Pelanggaran HAM di Indonesia yang Sebagian Belum Dapatkan Penyelesaian

Tags

Artikel Terkait

Tiga Pekan Operasi, Satgas Saber Pangan Temukan 350 Pelanggaran dan 4 Perkara Diproses Hukum

9 Target Pelanggaran pada Operasi Keselamatan Jaya 2026

Song Mino Resmi Didakwa, Jaksa Tindak Lanjut Dugaan Pelanggaran Selama Wamil

Download Aplikasi JawaPos.com