Main Mata Penggawa KPK

Petugas KPK menunjukkan barang bukti berupa uang tunai saat konferensi pers terkait operasi tangkap tangan (OTT) kasus dugaan korupsi pengurusan hak guna bangunan (HGB) Summarecon di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Selasa (15/9/2026). (Dery Ridwansah/ JawaPos.com)
JawaPos.com - Sejumlah mata uang rupiah pecahan seratus ribuan dan valuta asing senilai total Rp 106,3 miliar dibungkus rapih dalam plastik putih transparan dan dimasukan ke dalam kardus, koper, serta tas berbagai merk. Tumpukan uang itu kemudian ditaruh di atas meja panjang ditutup kain hitam, Selasa (15/9) malam.
Tak lama kemudian, empat penyidik laki-laki dan satu penyidik perempuan yang mengenakan baju hitam dibalut rompi cream dan topi serta masker hitam, memperlihatkan berbagai barang bukti operasi tangkap tangan (OTT) penyuapan sejumlah pejabat Badan Pertanahan Nasional (BPN), terkait pengurusan Hak Guna Bangunan (HGB) PT. Summarecon Bogor.
Di lokasi terpisah, di saat koleganya tengah bekerja keras mengungkap rasuah yang menyeret nama Menteri ATR/BPN Nusron Wahid, mengingat empat orang kaki tangannya sudah terciduk, diam-diam ternyata beberapa oknum penggawa lembaga antirasuah lain tengah menggunting dalam lipatan.
Musababnya, bukannya mendukung operasi senyap yang tengah dilakukan rekan sejawatnya, para musuh dalam selimut ini justru diduga tengah beroperasi membocorkan informasi terkait operasi kedap rekannya, kepada para pihak yang diduga terkait perkara.
Tujuannya, tak lain dan tak bukan diduga untuk mengaburkan proses penanganan perkara yang kini tengah dikaitkan dengan suap pengondisian para muktamirin dalam gelaran Muktamar ke-35 Nahdlatul Ulama(NU), di Jombang beberapa waktu lalu.
“Saat penyelidik sedang OTT banyak pihak yang melakukan komunikasi via telepon, diantaranya A (Eks Pegawai). T (pejabat di KPK) sempat komunikasi dangan A maupun orang-orang NU supaya info soal pengantaran duit pinjeman ratusan miliar buat muktamar jangan sampai dibuka,” tutur seorang sumber penegak hukum bercerita kepada JawaPos.com, Kamis (12/11).
Adapun salah satu orang NU yang diduga berkomunikasi dengan para pembocor itu di antaranya Gus Ipul.
Selain komunikasi via telepon, orang-orang pembocor dari ‘kuningan’-markas KPK- ini juga terdeteksi melakukan pertemuan di sebuah posko yang letaknya hanya sepelemparan batu dari markas lembaga antirasuah.
“Di Patra Kuningan” imbuh sumber tersebut.
Patra Kuningan merupakan nama sebuah jalan yang berada di dalam komplek atau hunian elit di Kelurahan Kuningan Timur, Kecamatan Setiabudi, Jakarta Selatan. Kawasan nan asri ini menjadi salah satu tepat tinggal pejabat seperti menteri hingga diplomat atau kedutaan besar.
Sumber tersebut melanjutkan jika ada juga posko lain di Kawasan Denpasar. Sama seperti Patra Kuningan, Denpasar ini merujuk pada kawasan elit di Kelurahan Kuningan Timur, Kecamatan Setiabudi, Jakarta Selatan. Kawasan ini juga menjadi salah satu tepat tinggal pejabat seperti menteri hingga kantor kedutaan besar.
Lebih lanjut, posko lain juga berada di Komplek Widya Chandra, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, yang menjadi kawasan rumah dinas menteri, pejabat setingkat menteri, hingga tamu negara.
Menteri Sosial (Mensos) yang juga Waketum PBNU Saifullah Yusuf atau Gus Ipul. (Salman Toyibi/Dok.Jawa Pos)
Soal adanya informasi yang mengaitkan dirinya berkomunikasi atau bertemu dengan para pembocor dari KPK, serta dugaan aliran duit panas ke Muktamar NU, JawaPos.com telah meminta konfirmasi kepada Gus Ipul. Namun hingga berita ini dipublikasikan, permintaan wawancara serta beberapa pertanyaan yang telah dikirimkan melalui nomor WhatsApp tidak mendapatkan respons.
Bantahan terkait adanya rasuah dalam Muktamar NU, diperoleh melalui keterangan Gus Ipul dalam konferensi pers yang juga disiarkan oleh TV NU pada Kamis (12/11).
Dalam keterangan tersebut, Gus Ipul menepis berbagai isu dan kabar yang menyebut-nyebut ada aliran uang hasil korupsi dalam Muktamar ke-35 NU. Dia tegas menyatakan bahwa tidak pernah ada uang hasil korupsi yang mengalir dalam agenda besar NU tersebut.
”Saya ingin menyatakan sekali lagi bahwa Nahdlatul Ulama, khususnya yang berkaitan dengan Muktamar ke-35 Nahdlatul Ulama, tidak ada kaitannya dengan uang hasil korupsi. Sekali lagi, saya tegaskan tidak ada kaitannya dengan uang hasil korupsi,” ujarnya.
Menurut Gus Ipul, apabila ada yang mengaku-ngaku atau mengatasnamakan NU untuk mencari dana, terlebih dana hasil korupsi, Gus Ipul menyatakan, hal itu sama sekali tidak ada urusannya dengan NU. Dia meminta pihak-pihak yang membuat pernyataan tersebut membuktikan, bukan hanya berbicara dan mencemarkan NU melalui keterangan yang tidak berdasar.
”Kita mencermati berbagai pernyataan dari sejumlah pihak yang terkesan hanya membual, hanya asal bicara. Jika ada bukti, silakan dibuktikan, dan Nahdlatul Ulama sangat menunggu itu,” ucap Ipul.
PBNU tidak ingin opini terus beredar dan mengesankan ada uang hasil korupsi masuk dalam Muktamar ke-35 NU. Menurut dia, hal itu sangat merugikan organisasi, mencemarkan nama baik jamiyah, dan juga mencemarkan para ulama. Apalagi bila keterangan yang disampaikan tanpa bukti-bukti yang dapat dipertanggungjawabkan.
”Kita akan lihat nanti di persidangan-persidangan di masa yang akan datang, apakah benar ada uang hasil korupsi yang mengalir ke Muktamar Nahdlatul Ulama? Jika benar, maka pihak-pihak yang melakukan itu harus bertanggung jawab sepenuhnya sebagai bagian dari Pengurus Besar Nahdatul Ulama,” jelasnya.
Segendang sepenarian, terkait adanya uang ratusan miliar untuk membiayai muktamar, Fahd El Fouz mengakui dirinya pernah memberikan uang kepada Arif Sugiyanto, tersangka dan orang dekat Menteri ATR/BPN Nusron Wahid pada Agustus 2026 sebesar Rp 70 miliar dari permintaan Rp 100 miliar.
Mantan Ketua Angkatan Muda Partai Golkar (AMPG) tersebut awalnya mengaku menolak permintaan Arif sebanyak dua kali. Namun ketika dihubungi untuk yang ketiga kalinya via telepon, Fahd akhirnya luluh dan memberikan uang sebesar Rp 70 miliar yang diakuinya sebagai dana pinjaman untuk kegiatan Muktamar NU.
"Betul (diminta uang Rp 70 miliar-Red). Kalau itu saya jelaskan. Jadi begini ceritanya. Arif itu mintanya Rp 100 miliar, jadi tanggal 25 Agustus, dia telepon saya, saya tolak. 26 Saya tolak. 27 dia telepon bawa nama petinggi (KPK-Red), yang nggak bisa saya sebutkan namanya. Akhirnya saya meminjamkan uang (Rp 70 miliar) tersebut,” terang Fahd, usai diperiksa terkait kasus yang melilitnya, Selasa (10/11) malam.
Menurut Fahd, duit senilai Rp 70 miliar yang diberikan kepada Arif bukanlah pemberian, melainkan terkait urusan utang piutang untuk kegiatan Muktamar NU.
“Itu benar-benar saya minjemin dalam arti dana talangan NU. Dana talangan Muktamar NU,” imbuh Fahd dengan berapi-api.
Arif sendiri diduga pihak yang kerap berkomunikasi dengan T untuk menjual informasi kepada para pihak berperkara.
“T dapat uang dari Arif selama ini,” beber sumber.
Soal adanya pengakuan Fahd yang meminjamkan uang ke Arif, sumber JawaPos.com tak mempercayai pernyataan. Musababnya, Fahd juga terungkap memberikan uang kepada T untuk perkara lain.
"Gak masuk akal. dia saja nggak punya uang," papar sumber.
Peneliti dari Pusat Kajian Anti Korupsi (Pukat) Universitas Gadjah Mada (UGM) Yogyakarta, Zaenur Rohman (kiri nomor 2)
Terpisah, terkait adanya dugaan pembocoran informasi yang dilakukan oknum pegawai KPK kepada para pihak yang terkait perkara, Peneliti Pusat Kajian Anti Korupsi (PUKAT) Universitas Gadjah Mada (UGM) Zaenur Rohman menegaskan, Dewan Pengawas (Dewas) KPK harus memeriksa para terduga pelaku demi menjaga kredibilitas, integritas KPK, dan juga integritas penyidikannya.
“Itu merupakan pelanggaran kode etik. Kalau komunikasinya terjadi setelah ada perkara, itu pidana,” kata Zaenur kepada JawaPos.com, Jumat (13/11) malam.
Di lain pihak, ketika terjadi komunikasi sebelum ada perkara, berupa pembocoran kepada pihak yang tidak berkepentingan, menurut Zaneur, hal itu adalah bentuk pelanggaran kode etik. Dan itu harus diproses.
“Kalau tidak diproses, itu bisa berpengaruh terhadap KPK secara keseluruhan,” tandas Zaenur.
Adapun pengaruhnya menurut Zaenur, pertama, penanganan perkara di KPK bisa terhambat karena ada pihak-pihak yang suka membocorkan perkara. Yang kedua, hal itu bisa menjadi pintu masuk untuk mafia perkara. Sementara yang ketiga, bisa mengurangi kepercayaan publik terhadap lembaga antirasuah.
“Soal kebenarannya, itu urusan Dewas. Jadi memang menurut saya yang bagian ini (dugaan pembocoran informasi-Red) sangat penting untuk Dewas segera melakukan pemeriksaan terhadap pihak-pihak yang disebut para pegawai atau pejabat KPK. Melakukan pemeriksaan untuk mencari fakta-fakta, benar tidak ada komunikasi dengan pihak-pihak itu,” tandas Zaenur.
Hal itu karena menurut Zaenur, merupakan bentuk pelanggaran berat dan bisa merusak atau memengaruhi KPK secara kelembagaan.
“Menurut saya juga bisa membahayakan pemberantasan korupsi. Jadi sangsinya juga harus sangat berat kalau itu terbukti,” tandas Zaenur.
Senada dengan Zaenur, Kepala Divisi/Program Manajer Hukum dan Investigasi ICW Ibrahim, juga mendesak agar Dewas KPK bergerak cepat melakukan pemeriksaan terhadap para pihak yang dicurigai melakukan tindakan culas itu. Hal ini penting dilakukan, untuk kembali menegakan marwah KPK, meski independensinya sudah luntur.
“KPK memang punya masalah secara integritas ya. Kemunduran sudah jauh terjadi di KPK dan ya apa yang muncul ke publik hari ini seperti keterlibatan-keterlibatan di internalnya KPK dalam permasalahan ini (pembocoran informasi-Red), ya memang itu implikasi daripada hilangnya dan kemunduran independensinya KPK,” kata Ibrahim kepada JawaPos.com, Jumat (13/11) malam.
Ibrahim menambahkan, meski tak bisa diandalkan sepenuhnya dengan Dewas, pihaknya tetap meminta agar Dewas bisa mengungkap kebenara ihwal dugaan pembocoran informasi yang mencoreng nama baik KPK selama ini.
“Mudah-mudahan juga bisa terungkap,” tukasnya.
Jubir KPK Budi Prasetyo. (Dery Ridwansah/JawaPos.com)
Di lain pihak, menindaklanjuti adanya dugaan oknum internya ‘bermain mata’ memperdagangkan informasi rahasia ke para pihak yang berpotensi terlibat perkara, juru bicara KPK Budi Prasetyo menerangkan jika jajaran internal lembaga antirasuah disebut sudah memeriksa para terduga pelaku pembocor informasi.
“Kita percayakan proses pemeriksaannya oleh Inspektorat dan Dewas, yang tentunya akan secara objektif dan profesional menguji dugaan kebocoran informasi tersebut,” kata Budi kepada JawaPos.com, Jumat (13/11) malam.
Proses pemeriksaan oleh Dewas kata Budi, hingga saat ini masih berlangsung guna menindaklanjuti adanya laporan yang masuk.
“Pemeriksaan tersebut untuk menguji adanya dugaan pelanggaran kode etik dan perilaku insan komisi dalam pelaksanaan tugasnya,” jelas Budi.
Di lain pihak, Ketua Dewas KPK Gusrizal dan Anggota Dewas Benny Mamomoto, hingga berita ini diterbitkan belum membalas pesan konfirmasi yang dilayangkan JawaPos.com.
Tags
Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!
Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!




