Lewati ke konten utama
Logo JawaPos
Author avatar - Image
Minggu, 15 November 2026 | 18.54 WIB

Noda Hitam Kaum Nadhliyin

Tokoh muda Nahdlatul Ulama (NU) Khalilur Abdullah Sahlawiy atau Gus Lilur. (ANTARA/Dok/Pribadi) - Image

Tokoh muda Nahdlatul Ulama (NU) Khalilur Abdullah Sahlawiy atau Gus Lilur. (ANTARA/Dok/Pribadi)

JawaPos.com - Cuaca Kota Hanoi, Vietnam, Selasa (10/11) siang masih terasa dingin. Padahal waktu sudah hampir pukul 11.00 ICT di kota berjuluk ‘Naga Terbang’ itu. Untuk menghangatkan badan, Khalilur Rahman Abdullah Sahlawiy atau yang karib disapa Gus Lilur membalut badannya dengan baju dan celana panjang, dipadu jas panjang (long coat) dan tebal, serta topi ala koboi.

“Lagi musim dingin di sini ( Hanoi Vietnam-Red),” kata Gus Lilur, sembari menghisap sebatang rokok, saat berbincang via video call WhatsApp dengan JawaPos.com, Selasa (10/11).

Dari Jarak 3.049 kilometer dari Jakarta, Gus Lilur kembali mengatakan, jika dirinya baru lima hari lalu kembali melaporkan beberapa pihak, seperti Rais Aam PBNU 2026-2031 K.H. Miftahul Akhyar, Menteri Sosial sekaligus Wakil Ketua Umum PBNU Bidang Organisasi, Keanggotaan, Kaderisasi, dan Kerja Sama periode 2026-2031 Saifullah Yusuf (Gus Ipul), Menteri ATR/BPN sekaligus A’wan PBNU periode 2026-2031 Nusron Wahid, serta Wasekjen PBNU Sulaiman Tanjung.

Dasar laporan tersebut adalah dugaan suap pembelian suara muktamirin untuk memilih Caketum dan Rais 'Aam tertentu, yang uangnya disebut berasal dari korupsi di BPN.

Adapun, dalam helatan Muktamar NU ke-35 di Pondok Pesantren (Ponpes) Bahrul Ulum Tambakberas, Jombang, Jawa Timur (Jatim), akhirnya dimenangkan KH. Miftahul Akhyar sebagai Rais Aam PBNU dan KH. Abdul Hakim Mahfudz atau Gus Kikin sebagai ketua umum (ketum) PBNU periode 2026-2031.

“Ada mens rea, ada niat jahat, ada pemufakatan jahat, kongkalikong Syaifullah Yusuf dan Nusron Wahid untuk kembali mengegolkan Miftahul Akhyar sebagai Rais Aam,” kata Gus Lilur berapi-api.

Gus Lilur tak sembarangan berbicara. Menurut dia, niat jahat para pihak yang dilaporkan, karena ada fakta sejarah Gus Ipul dan Nusron Wahid pernah mensuksesan K.H. Miftahul Akhyar sebagai Rais Aam pada Muktamar ke-34 di Lampung pada Desember 2021. Atas jasanya, Nusron dan Gus Ipul pun diberi posisi empuk sebagai Wakil Ketua Umum dan Sekjen PBNU.

“Karena dilantiknya mereka sebagai sekjen PBNU pada 31 Januari 2022, yang karena dilantiknya Nusron Wahid sebagai wakil ketua umum oleh Miftahul Akhyar pada 31 Januari 2022 hasil Muktamar NU di 30 di bulan Desember 2021, maka atas nama representasi NU, 21 Oktober 2024 Prabowo-Gibran memilih Syaifullah Yusuf sebagai Mensos dan Nusron Wahid sebagai Menteri ATR/BPN,” jelas Gus Lilur.

Gus Lilur pun melanjutkan, perjalanan sejarah ini kemudian ingin diulangi kembali Gus Ipul dan Nusron Wahid.

“Jadi perjalanan sejarah ini ingin mereka ulangi kembali, Muktamar ke-34 mereka sukses mengantar Miftahul Akhyar, maka di Muktamar ke-35 mereka kembali ingin menggotong Miftahul Akhyar sebagai Rais Aam,” tandasnya.

Sebagai konsekuensi untuk mengulangi sejarah itu, kata Gus Lilur, tentu perlu biaya yang tak sedikit.

“Maka digelontorkan oleh Gus Ipul, mereka bermufakatlah. Yang nyari duit Nusron, Nusron kemudian meminta gratifikasi pada anak buahnya di ATR BPN, meminta suap di ATR BPN, nah uang hasil gratifikasi, suap, dan uang hasil Tipikor itu digunakan untuk membeli suara di Muktamar NU ke-35,” ungkapnya.

Sebagai contohnya, menurut Gus Lilur sudah ada beberapa laporan pengembalian uang dari beberapa Ketua PCNU ke KPK.

”Saya sudah bersuara ke kawan-kawan, urusan ini (laporan kepada KPK-Red) ini bukan urusan pribadi, urusan ini adalah urusan suap-menyuap jual beli suara. Jangan pernah bawa ke urusan pribadi saya,” tukas Lilur.

Praktik culas yang dilakukan di gelaran Muktamar NU, menurut Gus Lilur bak noda hitam bagi kaum nahdliyin, terutama yang hadir dan ikut andil dalam Muktamar ke-35. Agenda besar yang mestinya menjadi momen penyatuan kembali NU di tengah konflik internal berkepanjangan malah menjadi ajang rebutan posisi.

Bahkan kini disebut-sebut berkelindan dengan kasus dugaan korupsi, pasca KPK melakukan operasi senyap di lingkup Kementerian ATR/BPN.

Gus Lilur melihat ada perbuatan melawan hukum yang tidak boleh diabaikan oleh KPK. Bukan hanya dari sudut pandang sendiri. Dia menyebut sejumlah informasi berasal dari berbagai kalangan di tubuh NU. Sehingga dirinya berani membuat laporan kepada KPK dan menyerahkan bukti-bukti atas laporan tersebut.

”Laporan ini bukan laporan yang dibuat dalam semalam, dan bukan pula laporan yang berdiri sendiri.Pada 12 Oktober saya sudah datang. Hari ini saya datang lagi, membawa yang lebih lengkap,” ucap Lilur saat melapor pada 5 November lalu. 

Secara resmi, laporan itu teregistrasi dengan dugaan suap, gratifikasi, dan pemufakatan jahat. Di KPK laporan tersebut tercatat dalam Tanda Bukti Penerimaan Laporan/Informasi Pengaduan Masyarakat dengan Nomor Informasi 2026-A-04097 atas nama pelapor Khalilur Rahman Abdullah Sahlawiy.

Sekjen PBNU Saifullah Yusuf alias Gus Ipul. (Ryandi Zahdomo/JawaPos.com)

Atas laporan Lilur serta dugaan praktik suap terkait dengan Muktamar ke-35 NU, JawaPos.com telah meminta waktu kepada Waketum PBNU Saifullah Yusuf alias Gus Ipul dan Sekjen PBNU Gudfan Arif. 

Namun hingga berita ini dipublikasikan, permintaan wawancara serta beberapa pertanyaan yang telah dikirimkan melalui nomor WhatsApp keduanya tidak mendapatkan respons.

Kendati demikian, Gus Ipul  sebelumnya kembali membantah berbagai tuduhan yang dialamatkan kepadanya, koleganya, dan PBNU dalam konferensi pers yang disiarkan oleh TV NU pada Kamis (12/11).

Dalam keterangan tersebut, Gus Ipul menepis berbagai isu dan kabar yang menyebut-nyebut ada aliran uang hasil korupsi dalam Muktamar ke-35 NU. Dia tegas menyatakan bahwa tidak pernah ada uang hasil korupsi yang mengalir dalam agenda besar NU tersebut.

”Saya ingin menyatakan sekali lagi bahwa Nahdlatul Ulama, khususnya yang berkaitan dengan Muktamar ke-35 Nahdlatul Ulama, tidak ada kaitannya dengan uang hasil korupsi. Sekali lagi, saya tegaskan tidak ada kaitannya dengan uang hasil korupsi,” ujarnya.

Apabila ada yang mengaku-ngaku atau mengatasnamakan NU untuk mencari dana, terlebih dana hasil korupsi, Gus Ipul menyatakan, hal itu sama sekali tidak ada urusannya dengan NU. Dia meminta pihak-pihak yang membuat pernyataan tersebut membuktikan, bukan hanya berbicara dan mencemarkan NU melalui keterangan yang tidak berdasar.

”Kita mencermati berbagai pernyataan dari sejumlah pihak yang terkesan hanya membual, hanya asal bicara. Jika ada bukti, silakan dibuktikan, dan Nahdlatul Ulama sangat menunggu itu,” ucap Ipul.

PBNU tidak ingin opini terus beredar dan mengesankan ada uang hasil korupsi masuk dalam Muktamar ke-35 NU. Menurut dia, hal itu sangat merugikan organisasi, mencemarkan nama baik jamiyah, dan juga mencemarkan para ulama. Apalagi bila keterangan yang disampaikan tanpa bukti-bukti yang dapat dipertanggungjawabkan. 

”Kita akan lihat nanti di persidangan-persidangan di masa yang akan datang, apakah benar ada uang hasil korupsi yang mengalir ke Muktamar Nahdlatul Ulama? Jika benar, maka pihak-pihak yang melakukan itu harus bertanggung jawab sepenuhnya sebagai bagian dari Pengurus Besar Nahdatul Ulama,” jelasnya. 

Di sisi lain, Indonesia Corruption Watch (ICW) yang turut mengikuti perjalanan kasus tersebut telah mendorong agar KPK melakukan upaya paksa setelah Nusron Wahid mangkir dari panggilan pertama dan kedua. Namun, tindakan itu tidak dilakukan oleh KPK

Menurut ICW, KPK berwenang menjemput paksa Nusron lantaran kasus yang terjadi di lingkup Kementerian ATR/BPN sudah menyeret empat orang kepercayaan menteri sebagai tersangka. Dengan fakta tersebut, tentu saja KPK perlu melakukan pendalaman kepada menteri dimaksud. 

”Menurut ICW apa yang hari ini terjadi di Kementerian ATR/BPN, khususnya terkait empat orang yang disebut KPK sebagai orang kepercayaannya (menteri) itu, itu kan bisa menjalankan pungutan, itu menjalankan pungutan, terjadinya itu bagaimana,” ucap Kepala Divisi/Program Manajer Hukum dan Investigasi ICW Ibrahim kepada JawaPos.com, Jumat (13/11) malam.

Apabila Nusron tidak mengetahui empat orang kepercayaannya melakukan pungutan terlarang, KPK juga harus melakukan pendalaman. ICW menilai agak aneh apabila tindakan-tindakan melakukan hukum yang dilakukan oleh empat orang tersebut tidak diketahui oleh Nusron.

”Tentu aneh, ini orang kepercayaan (menteri), bisa punya kekuatan untuk menjalankan pungutan atas layanan kementerian dan Nusron tidak tahu-menahu. Makanya dari awal kami minta setelah dua kali dipanggil tidak juga dia mau datang atas panggilan tersebut, ini orang harus dijemput paksa,” imbuhnya. 

Menurut Ibrahim, Nusron adalah saksi mahkota yang keterangannya sangat penting untuk membongkar kasus dugaan korupsi tersebut. Apalagi, KPK sudah menyatakan bahwa empat dari delapan tersangka adalah orang kepercayaan menteri. 

Untuk itu pula, ICW mendorong agar penyidik KPK dalam memeriksa Nusron turut mendalami seluruh aliran dana, kemudian ada atau tidaknya perintah, serta seberapa jauh Nusron mengetahui terjadinya pungutan-pungutan terlarang dalam praktik rasuah tersebut. 

”Kembali lagi tugasnya penyidik. Bagaimana (hasil pemeriksaan Nusron) ini akan dieskalasi, apakah nanti setelah dilakukan pemeriksaan-pemeriksaan, akhirnya menteri ditetapkan (sebagai tersangka) atau tidak, kita juga pasti meminta juga kepastian hukum dari KPK hari ini untuk menjelaskan juga bagaimana proses hukum yang sudah dilakukan, pemeriksaan sudah dilakukan,” bebernya. 

ICW menegaskan bahwa publik berhak tahu, apakah ada dalang di balik kasus tersebut. Atau KPK hanya akan berhenti pada delapan orang tersangka yang sudah ditetapkan. Berkaitan dengan dugaan aliran dana dari kasus tersebut, Ibrahim menyebut, penyidik juga perlu melakukan pendalaman. Terlebih ada berbagai kabar yang beredar uang itu mengalir sampai kegiatan tertentu.

”Jadi kita bisa melihat ini uang yang dikelola oleh empat nama yang pada waktu kemarin sempat dirilis oleh KPK itu kemana saja. Itu kemana saja uangnya gitu,” 

Peneliti Pukat UGM Zaenur Rohman.(Dok.JawaPos.com).

Terpisah, Peneliti Pusat Kajian Anti Korupsi (PUKAT) Universita Gadjah Mada (UGM) Zaenur Rohman, melihat kasus tersebut dari analisis hukum. Dia menyatakan bahwa secara prinsip, aliran uang hasil kejahatan korupsi dapat diproses hukum dengan sangkaan tindak pidana pencucian uang atau TPPU. 

”Prinsipnya kembali ke asas atau kembali ke aturan hukum. Jadi, kalau ada uang hasil korupsi mengalir kemanapun maka penerimanya itu bisa dijerat dengan TPPU. KPK itu punya kewenangan untuk mengusut perkara TPPU kalau predicate crime (tindak pidana asal)-nya adalah tipikor,” ujarnya. 

Senada dengan ICW, PUKAT juga memandang perlu ada pendalaman atas hasil pemeriksaan terhadap Nusron. Zaenur yakin, penyidik KPK dapat mencocokan keterangan Nusron sebagai saksi dengan berbagai alat bukti lain dalam kasus tersebut. 

”Itu untuk melihat Nusron ini turut serta atau tidak, dia punya peran atau tidak, dia adalah pelaku atau bukan. Caranya gimana ya? Cek apakah ada perintah, apakah Nusron pernah ngasih perintah, ngasih persetujuan, menerima atau mengetahui. Kalau ada, yang saya sebut tadi, jerat Nusron sebagai tersangka. Tapi, kalau tidak ada, bersihkan nama Nusron,” ucap dia.

Lantas bagaimana dengan laporan yang dibuat oleh Gus Lilur? PUKAT tegas menyebutkan bahwa setiap laporan harus ditindaklanjuti oleh KPK. Benar atau tidak informasi serta barang bukti yang dilaporkan hanya dapat ditentukan setelah KPK melakukan tindak lanjut. Karena itu, tindak lanjut atas laporan tersebut menjadi penting.

Editor: Kuswandi

Tags

Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!

Jawa Pos

Ikuti

Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210

Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022

      ©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA

      Download Aplikasi JawaPos.com

      Download PlaystoreDownload Appstore