Kapolri Suyudi Sebut LSP End User Kasus Penyadapan, ISESS: Sangat Sulit Diterima

Bambang Rukminto. (Dok.JawaPos.com).

JawaPos.com - Kapolri Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto menyatakan bahwa salah satu peran Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo dalam kasus dugaan penyadapan dan ilegal akses adalah sebagai end user. Hal itu dikatakan Suyudi dalam Rapat Kerja bersama Komisi III DPR pada Kamis (12/11).

Pemerhati isu-isu kepolisian dari Institute for Security and Strategic Studies (ISESS) Bambang Rukminto, mengatakan, meski Listyo Sigit adalah pucuk pimpinan Polri saat penyadapan terjadi, sangat sulit diterima jika Listyo Sigit disebut sebagai end user dalam kasus tersebut. 

”Sangat tidak masuk nalar publik bila kasus ini hanya berhenti pada memenjarakan LSP dan tiga tersangka itu saja,” kata Bambang saat diwawancarai. 

Bila kasus tersebut ingin dijadikan sebagai momentum untuk memperbaiki sistem keamanan negara dan membersihkan Polri dari segala kepentingan politik, Bambang menyatakan, kasus tersebut harus diungkap secara tuntas sampai kepada  mastermind dan jaringannya.

”Bila itu yang terjadi (tidak dibuka dan diusut tuntas semuanya), yang muncul justru hanya hantu yang menakut-nakuti bahkan menggerus kepercayaan publik pada Polri sendiri,” jelasnya.

Bukan tidak mungkin, lanjut Bambang, kasus serupa kembali muncul. Untuk menghindari hal itu, dia menilai sangat perlu bagi Polri mengungkap kasus tersebut secara terang benderang. Tidak berhenti pada para pihak yang sudah ditetapkan sebagai tersangka.

Dalam Rapat Kerja tersebut, Kapolri Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto mengungkapkan bahwa Listyo Sigit saat masih bertugas sebagai kapolri memberikan perintah dan menentukan target penyadapan. Perintah itu disampaikan secara lisan dan melalui pesan WhatsApp kepada Irjen Pol Ahrie Sonta Nasution.

”Serta menjadi penerima hasil akhir atau end user penyadapan. Peran tersebut dalam materi penyidikan dikaitkan dengan dugaan menggerakkan orang lain untuk melakukan tindak pidana,” kata Suyudi di hadapan pimpinan dan anggota Komisi III DPR.