Bareskrim Polri Dalami End User Penyadapan Presiden Prabowo oleh Listyo Sigit cs

JawaPos.com - Bareskrim Polri tidak langsung berhenti saat Jenderal Listyo Sigit Prabowo dilaporkan berperan sebagai pihak yang memerintahkan penyadapan sekaligus end user hasil penyadapan tersebut. 

Sebagai langkah lanjutan, Bareskrim Polri masih terus melakukan pendalaman atas keterangan tersebut. 

”Salah satu langkah yang sedang terus kami dalami, end user-nya ke siapa,” ucap Kabareskrim Komjen Asep Safrudin saat ditanya awak media, usai Rapat Kerja bersama Komisi III DPR di Jakarta pada Kamis (12/11).

Dalam Rapat Kerja tersebut, Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto mengungkapkan bahwa Listyo Sigit saat masih menjadi kapolri memberikan perintah dan menentukan target penyadapan.

Baca Juga:Kronologi Lengkap Penyidikan Penyadapan Presiden Prabowo, Laporan hingga Penangkapan

Perintah itu disampaikan secara lisan dan melalui pesan WhatsApp kepada Irjen Ahrie Sonta Nasution.

”Serta menjadi penerima hasil akhir atau end user penyadapan. Peran tersebut dalam materi penyidikan dikaitkan dengan dugaan menggerakkan orang lain untuk melakukan tindak pidana,” kata Suyudi di hadapan pimpinan dan anggota Komisi III DPR.

Sementara itu, tersangka Irjen Slamet Uliandi yang merupakan Kepala Divisi TIK (Divtik) Polri pada 2021-2026 berperan sebagai dewan penasihat Monitoring Center (MC) Polri, yang memberikan persetujuan pelaksanaan penyadapan dan meneruskan laporan hasil penyadapan dari kabagmon. 

”Berupa laporan harian serta laporan analisis (yang dilaporkan) kepada Jenderal LSP (Listyo Sigit),” imbuhnya.

Kemudian, tersangka Irjen Eko Hadi Santoso yang bertugas sebagai Plt kabagmon pada 5 Desember 2024-7 Oktober 2025 diduga menerima perintah penyadapan terhadap target tertentu dari Irjen Slamet Uliandi atas arahan dari Listyo Sigit. 

Baca Juga:Daftar Target Dugaan Penyadapan Listyo Sigit Cs: Istana, Gubernur, hingga DPR

”Kemudian memberikan persetujuan melalui WhatsApp tanpa surat permohonan penyidik,” ujar dia.