KPK dalami Pemakaian Safe House Bea Cukai Selain untuk Simpan Duit Suap

JawaPos.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendalami pemakaian atau pemanfaatan lain dari safe house atau rumah aman yang dipakai pegawai Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan (Ditjen Bea Cukai Kemenkeu), terkait kasus dugaan suap dan gratifikasi mengenai importasi barang tiruan atau KW. Hal ini dilakukan guna menelisik lebih jauh aktivitas yang dilakukan para tersangka, selain untuk menyimpan ''duit panas'' sebelum di cokok lembaga antirasuah.

“Apakah hanya untuk penempatan uang atau aktivitas lainnya? Ini masih terus kami dalami,” ujar Juru Bicara KPK Budi Prasetyo dilansir dari Antara, Selasa (24/2).

Budi menjelaskan pendalaman terkait hal itu akan dilakukan KPK dengan memeriksa sejumlah saksi kasus tersebut.

“Kami membutuhkan saksi-saksi lain tentunya untuk menerangkan ya, berkaitan dengan pemanfaatan safe house ini untuk operasional apa saja,” katanya.

Sebelumnya, pada 4 Februari 2026, KPK melakukan operasi tangkap tangan (OTT) di lingkungan Ditjen Bea Cukai Kemenkeu.

Pada tanggal yang sama, KPK mengungkapkan salah satu orang yang ditangkap dalam OTT adalah Kepala Kantor Wilayah DJBC Sumatera Bagian Barat Rizal.

Pada 5 Februari 2026, KPK mengumumkan enam dari 17 orang yang ditangkap kemudian ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan suap dan gratifikasi terkait impor barang KW di lingkungan DJBC.

Mereka adalah Rizal (RZL) selaku Direktur Penindakan dan Penyidikan DJBC periode 2024-Januari 2026, Kepala Subdirektorat Intelijen Penindakan dan Penyidikan DJBC Sisprian Subiaksono (SIS), dan Kepala Seksi Intelijen DJBC Orlando Hamonangan (ORL).

Berikutnya pemilik Blueray Cargo John Field (JF), Ketua Tim Dokumentasi Importasi Blueray Cargo Andri (AND), serta Manajer Operasional Blueray Cargo Dedy Kurniawan (DK).