Seleksi CPNS dan Bibit Korupsi

RIBUT-RIBUT tes calon pegawai negeri sipil (CPNS) di Kemenkeu menjadi buah bibir masyarakat beberapa hari terakhir. Sebab, status PNS masuk daftar teratas sebagian masyarakat dalam memilih karir. Gaji, remunerasi, beragam fasilitas, dan uang pensiun menjadi iming-iming yang banyak diimpikan. Tentu, kemungkinan ada juga yang berkeinginan kuat menjadi PNS karena tulus ingin menjadi abdi negara. Tetapi, jumlah yang seperti itu, tampaknya bisa dihitung dengan jari.

Namun, kalau hanya mengejar gaji dan fasilitas, sebenarnya banyak juga karir di perusahaan yang bahkan bisa memberikan lebih banyak. Tetapi, mengapa banyak anak muda dengan kepandaian tinggi dan juga orang tua mereka yang tetap menjadikan PNS sebagai target utama?

Salah satu yang membedakan posisi PNS dengan karyawan perusahaan adalah kewenangan atau kekuasaan. Sebagai bagian dari birokrasi pemerintah, PNS di mana pun dan posisi apa pun memegang kewenangan dalam level yang berbeda-beda. Karena PNS bergerak di sektor publik, kewenangan mereka berhubungan dengan banyak orang.

Sayangnya, banyak PNS, dulu maupun kini, yang belum memahami sepenuhnya bahwa kewenangan yang melekat dalam diri mereka berpadu dengan kewajiban untuk melayani publik. Akibatnya, sebagian abdi negara yang seharusnya menjadi pelayan publik justru menonjolkan peran sebagai pemegang kekuasaan. Dari situ muncul birokrasi yang justru menyusahkan publik.

Kita jadi ingat ucapan masyhur Lord Acton, seorang pemikir Inggris pada abad ke-19. ’’Power tends to corrupt and absolute power corrupts absolutely’’. Ya, pemegang kekuasaan memiliki kecenderungan untuk berlaku korup.

Uang haram hasil korupsi memang melenakan. Karena itu, korupsi dalam skala kecil hingga luar biasa besar tidak jarang kita dengar di negeri ini. Gelimang uang haram itulah yang justru menjadi incaran sebagian oknum PNS. Sebab, nilainya bisa berlipat-lipat jika dibandingkan dengan gaji atau fasilitas resmi yang diterima.

Itu pula yang menjelaskan fenomena adanya peserta CPNS atau orang tua mereka yang berani menyogok hingga ratusan juta rupiah. Berita terbaru, pekan lalu Polresta Pekanbaru mengungkap kasus penipuan terhadap orang tua peserta CPNS di Pekanbaru yang sudah membayar Rp 323 juta demi anaknya diterima sebagai PNS di daerah.

Karenanya, proses seleksi CPNS menjadi krusial. Jangan sampai orang-orang yang menduduki kursi PNS nanti adalah mereka yang sebelumnya mengeluarkan puluhan atau ratusan juta rupiah untuk menyogok. Jika itu terjadi, predikat PNS hanya akan menjadi tunggangan mereka untuk mengeruk lebih banyak uang haram.

Upaya Badan Kepegawaian Negara (BKN) maupun kementerian/lembaga dalam memperbaiki pola seleksi PNS melalui transparansi patut diapresiasi. Tetapi, perbaikan harus terus dilakukan agar proses seleksi tersebut kian transparan dan akuntabel sehingga tidak menghasilkan birokrat bermental korup.