Buruh Minta UMK Surabaya 2026 Naik jadi Rp 6.035.680

Ilustrasi demo buruh menuntut kenaikan upah. (Dok.JawaPos.com).
JawaPos.com - Buruh minta kenaikan Upah Minimum Kota (UMK) Surabaya tahun 2026 naik menjadi Rp Rp 6.035.680,00 dari Rp 5.288.796,00.
Usulan kenaikan itu mengacu pada data yang dirilis oleh Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia, melalui terkait Kebutuhan Hidup Layak (KHL) Kota Surabaya tahun 2026 mencapai Rp6.035.680,00.
Sekretaris Konsulat Cabang (KC) FSPMI Kota Surabaya Nuruddin Hidayat mengatakan, berdasarkan data tersebut terdapat kesenjangan sebesar Rp746.884,00 setiap bulan antara upah minimum yang diterima buruh dengan kebutuhan hidup layak di Kota Surabaya.
"Buruh Surabaya selama ini harus menanggung kekurangan penghasilan untuk memenuhi kebutuhan hidup layak," kata Nuruddin berdasarkan keterangan pers, Selasa (17/11/2026).
Nuruddin menjelaskan bahwa dalam penetapan UMK Surabaya tahun 2027, Pasal 139 ayat (1) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2026 tentang Pelindungan Ketenagakerjaan mengatur bahwa upah
minimum dihitung menggunakan formula penghitungan upah minimum atau Kebutuhan Hidup Layak (KHL).
Dengan menggunakan data inflasi Kota Surabaya secara year-on-year (September 2026) sebesar 3,68% dan pertumbuhan ekonomi Kota Surabaya tahun 2025 sebesar 5,87%, serta simulasi indeks tertentu (α) sebesar 0,5 sampai dengan 1, diperoleh gambaran bahwa kenaikan UMK berdasarkan formula masih menyisakan kesenjangan yang cukup besar apabila dibandingkan dengan KHL tahun 2026.
Bahkan, berdasarkan simulasi tersebut, UMK Surabaya tahun 2027 masih berada di bawah KHL, dengan kekurangan antara Rp436.431,64 sampai dengan Rp591.657,80 setiap bulan.
Lebih lanjut, Pasal 139 ayat (4) UU Nomor 27 Tahun 2026 menegaskan bahwa penentuan upah minimum didasarkan pada nilai tertinggi antara hasil formula penghitungan upah minimum atau KHL yang disepakati oleh Dewan Pengupahan Daerah.
Oleh karena itu, KHL tidak boleh sekadar menjadi data statistik atau angka pembanding, melainkan harus menjadi pertimbangan nyata dalam penetapan upah minimum.
Maka dari itu, FSPMI Kota Surabaya menuntut dengan tegas kepada Gubernur Jawa Timur agar menetapkan UMK Surabaya tahun 2027 sekurang-kurangnya sebesar Rp6.035.680,00.
Menurutnya, Gubernur Jawa Timur tidak boleh menetapkan upah minimum secara sepihak.
Penetapan upah minimum harus tunduk pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
Terlebih, data yang menjadi dasar penghitungan tersebut bersumber dari pemerintah sendiri melalui Kementerian Ketenagakerjaan.
"Jangan sampai pemerintah merilis data KHL, tetapi pada saat menetapkan upah minimum justru mengabaikan angka KHL tersebut," tegasnya.
Tags
Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!
Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!
Artikel Terkait

Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022



