JawaPos.com - Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta terus mempercepat pembangunan infrastruktur pengelolaan sampah modern untuk menciptakan kota yang lebih bersih dan berkelanjutan.

Langkah ini tak hanya bertujuan menekan volume sampah, tetapi juga mengurangi paparan polusi mikroplastik yang kian mengancam lingkungan. Diketahui, berdasarkan penelitian Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), hujan di Jakarta telah mengandung mikro plastik yang berbahaya bagi manusia dan lingkungan.

Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) DKI Jakarta Asep Kuswanto menuturkan, penguatan infrastruktur pengelolaan sampah menjadi salah satu prioritas utama Pemprov DKI. Upaya ini juga dilakukan untuk mengurangi ketergantungan terhadap TPST Bantargebang yang selama ini menampung sebagian besar sampah Ibu Kota.

"Pemprov DKI Jakarta sudah memiliki fasilitas RDF di Bantargebang dan sedang mempersiapkan peresmian RDF di Rorotan. Beberapa tahun terakhir kami juga membangun TPS-TPS 3R. Selain itu, kami juga tengah menyiapkan pembangunan PSEL sesuai arahan Bapak Presiden dan Bapak Gubernur agar pengelolaan sampah bisa menjadi sumber energi yang bermanfaat bagi masyarakat,” ujarnya, Jumat (24/10).

RDF (Refuse-Derived Fuel) Plant dan PSEL (Pengolahan Sampah menjadi Energi Listrik) diharapkan dapat mengubah sampah menjadi sumber energi alternatif yang ramah lingkungan.

Menurut Asep, keberhasilan pengelolaan sampah tidak hanya bergantung pada fasilitas, tetapi juga perilaku masyarakat.
Ia menekankan pentingnya memilah sampah sejak dari rumah agar proses pengolahan lebih efektif.

"Program satu RW satu bank sampah yang sedang berlangsung menjadi bukti nyata komitmen Pemprov DKI dalam membangun budaya pengelolaan sampah di masyarakat. Edukasi dari rumah adalah kunci untuk mengurangi potensi pencemaran mikroplastik di lingkungan," jelasnya.

Asep menjelaskan, sampah organik dapat diolah menjadi kompos, sedangkan sampah anorganik seperti plastik bisa dikelola di bank sampah atau TPS 3R (Reduce, Reuse, Recycle).

Selain fokus pada pengelolaan sampah, Pemprov DKI juga memperkuat sistem pemantauan kualitas udara agar masyarakat dapat mengetahui kondisi lingkungan secara real-time.

Melalui portal udara.jakarta.go.id dan aplikasi JAKI, warga bisa memantau kualitas udara, termasuk paparan mikroplastik yang terukur lewat parameter polutan PM 2.5.

"Kami juga tengah menyiapkan Early Warning System (EWS) yang dikembangkan dari platform udara.jakarta.go.id agar masyarakat dapat mengetahui prakiraan kondisi polusi udara hingga tiga hari ke depan," tuturnya.

Sistem ini memungkinkan masyarakat mengambil langkah antisipatif seperti memakai masker atau membatasi aktivitas di luar ruangan saat kualitas udara memburuk.

Melalui berbagai inovasi ini, Pemprov DKI menegaskan komitmennya untuk menjaga kualitas lingkungan hidup melalui pendekatan terpadu berbasis teknologi dan partisipasi warga.

"Harapan kami, Jakarta dapat menjadi kota yang lebih bersih, sehat, dan berkelanjutan, di mana kolaborasi masyarakat dan pemerintah berperan aktif dalam menjaga lingkungan yang dimulai dari hal sederhana dari rumah masing-masing," imbuh Asep.