JawaPos.com - Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi atau KDM sadar betul bahwa kebijakan penutupan sementara aktivitas perusahaan-perusahaan pertambangan di wilayah Parung Panjang, Cigudeg, dan Rumpin merupakan kebijakan penuh dengan risiko. Selain kebijakan ini beresiko menuai kontroversi karena pasti tidak disukai oleh mereka yang bekerja di sektor pertambangan dan mereka yang mendapat manfaat dari kegiatan pertambangan, hingga dampaknya bagi masyarakat di wilayah Cigudeg dan sekitarnya.

Dampak kebijakan penutupan aktivitas pertambangan memang cukup besar. Tidak hanya pada mereka yang bekerja di perusahaan pertambangan secara langsung, namun juga berdampak ke warga lain di Cigudeg dan sekitarnya akibat macetnya roda ekonomi warga di sana. "Boleh ngambek terus, saya nggak apa-apa dibenci, dimarahi oleh warga. Saya nggak ada masalah. Yang penting saya berguna bagi kepentingan orang banyak," kata Dedi Mulyadi dalam video diunggah di akun Instagram pribadinya.

KDM merasa harus ambil sikap tegas menutup aktivitas pertambangan sementara demi kemaslahatan yang lebih besar untuk luas guna memaksa perusahaan patuh pada aturan. Dedi Mulyadi merasa, kebijakan ini sudah tepat karena berpijak pada kebaikan yang lebih luas.

Meski begitu, Dedi Mulyadi juga memikirkan nasib mereka yang menghujatnya di media sosial buntut ditutupnya aktivitas pertambangan di wilayah Parung Panjang, Cigudeg, dan Rumpin untuk sementara. KDM menyatakan, pemerintah Provinsi Jawa Barat saat ini sedang menggodok dua opsi apakah mereka yang terkena dampak penutupan aktivitas pertambangan akan diberikan uang bulanan dengan besaran sekitar Rp 2-3 juta per bulan selama tambang ditutup, atau memberikan pekerjaan baru buat mereka.

Untuk pekerjaan baru, menurut KDM, pemerintah Provinsi Jawa Barat bisa merekrut mereka untuk sejumlah sektor sebagai petugas pemadam kebakaran, kebersihan, sopir, hingga operator alat berat.