JawaPos.com – Badan Penyelenggara (BP) Haji tak ingin kasus-kasus penyelenggaraan haji terulang kembali. Karena itu, mereka merekrut para mantan penyidik KPK di jajaran pejabat BP Haji. Secara keseluruhan, terdapat delapan mantan penyidik KPK yang diboyong masuk BP Haji.

Namun, identitas satu orang belum dibuka. Sedangkan tujuh lainnya sudah resmi dilantik. Enam di antara mereka adalah mantan penyidik KPK dengan latar belakang jaksa. Lalu, satu orang adalah penyidik dengan latar belakang polisi. Satu orang lagi yang namanya belum dibuka itu akan dilantik menjadi pejabat eselon 1 di BP Haji.

Satu di antara tujuh mantan penyidik KPK yang dilantik sebagai pejabat di BP Haji adalah Budi Agung Nugroho. Dia dipercaya menjabat direktur pengawasan, pemantauan, dan evaluasi pelayanan haji luar negeri. Budi merupakan mantan Kasatgas pembongkaran korupsi di KPK. Namun, dia masuk dalam rombongan pegawai KPK yang dikeluarkan karena tidak lulus tes wawasan kebangsaan.

Merujuk catatan 2021 lalu, Budi merupakan Kasatgas dalam penyidikan kasus rekening gendut yang menyeret Budi Gunawan (BG) sebagai tersangka. Kasus tersebut sempat heboh karena BG saat itu sedang dicalonkan sebagai Kapolri. Budi juga terlibat dalam tim yang mengusut kasus suap reklamasi Teluk Jakarta pada 2016.

Selain itu, Budi pernah menangani kasus korupsi terkait dengan perubahan APBN di Kementerian ESDM pada 2013. Kasus tersebut menyeret eks Ketua Komisi VII DPR Sutan Bhatoegana.

Mantan pejabat KPK lainnya yang boyongan ke BP Haji adalah Chandra Sulistio Reksoprodjo. Dia adalah mantan kepala biro sumber daya manusia KPK. Lalu, ada Nurul Huda, mantan pengawas internal KPK yang dilantik jadi Kasubdit Pengawasan dan Pemantauan Layanan Haji Reguler di Dalam Negeri.

Wakil Kepala BP Haji Dahnil Anzar Simanjuntak menyampaikan, keberadaan para mantan penyidik KPK di lembaganya itu adalah bentuk komitmen melaksanakan perintah Presiden Prabowo Subianto. Prabowo telah menginstruksikan agar membangun institusi pengelola perhajian yang lebih baik, profesional, dan berintegritas.

Dahnil mengatakan, sebagai lembaga setingkat kementerian yang dibentuk langsung oleh Presiden, BP Haji memiliki fokus utama untuk memastikan tata kelola haji yang akuntabel, transparan, serta bebas dari segala bentuk korupsi. ”BP Haji hadir untuk menjawab arahan Presiden. Kami memastikan tata kelola perhajian dijalankan dengan standar integritas yang tinggi,’’ katanya kemarin (8/1).

Dia menegaskan, BP Haji tidak hanya memberikan pelayanan optimal kepada umat. Tetapi, juga berdampak luas bagi pembangunan bangsa. Dahnil mengatakan, tujuh mantan penyidik KPK yang telah dilantik itu dikenal memiliki integritas tinggi.

Dahnil menambahkan, komitmen BP Haji sejalan dengan visi Presiden Prabowo untuk menjadikan haji tidak hanya sebagai ritual keagamaan. Tetapi, juga pendorong pembangunan ekosistem ekonomi umat. Kemudian, penguatan nasionalisme dan toleransi. (wan/elo/c6/oni)