Shortfall Pajak Tekan Ruang Fiskal, Defisit APBN 2026 Ancam Program Prioritas

Wajib pajak membuka lapor pajak di web Coretax di Jakarta, Selasa (11/2/2025). (Hanung Hambara/Jawa Pos).
JawaPos.com - Defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2026 diperkirakan mendekati batas maksimal 3 persen terhadap produk domestik bruto (PDB).
Kondisi tersebut dipicu oleh potensi kekurangan penerimaan pajak atau shortfall dan berpotensi menambah tekanan terhadap ruang fiskal pemerintah.
Sebagaimana diketahui, Kemenkeu memperkirakan kebutuhan penerimaan negara untuk November hingga Desember mencapai Rp 590,1 triliun atau sekitar Rp 514 triliun masih harus dikumpulkan dari sektor perpajakan.
Ekonom Center of Reform on Economic (Core) Indonesia, Yusuf Rendy Manilet, memperkirakan realisasi defisit APBN hingga akhir 2026 berada di kisaran 2,8 hingga 2,9 persen terhadap PDB.
“Dampak paling langsung dari shortfall penerimaan adalah terhadap posisi defisit APBN. Dengan proyeksi defisit pemerintah sekitar 2,85 persen terhadap PDB, saya memperkirakan realisasi akhir tahun masih berada di kisaran 2,8 persen hingga 2,9 persen PDB,” ujar Yusuf ketika dikonfirmasi JawaPos.com dikutip Jumat (20/11).
Yusuf mengatakan, kekurangan penerimaan negara berpotensi meningkatkan kebutuhan pembiayaan pemerintah untuk menutup defisit. Jika kebutuhan pembiayaan semakin besar, konsekuensinya dapat merembet pada peningkatan beban bunga utang pada tahun berikutnya.
Kondisi tersebut juga berpotensi mempersempit ruang fiskal pemerintah dalam mengalokasikan anggaran untuk berbagai kebutuhan pembangunan dan program prioritas.
“Jika tekanan penerimaan terus berlanjut, belanja yang berkaitan dengan transfer ke daerah maupun program penopang daya beli masyarakat juga berpotensi menghadapi penyesuaian,” ujarnya.
Meski demikian, Yusuf menilai pemerintah tidak perlu melakukan pemangkasan drastis terhadap program prioritas pada akhir tahun. Pemerintah sebaiknya lebih selektif dalam menentukan belanja yang perlu diefisienkan berdasarkan dampak ekonominya.
Menurut dia, belanja dengan efek pengganda rendah, seperti perjalanan dinas, rapat, dan kegiatan seremonial, dapat menjadi prioritas efisiensi. Begitu pula proyek fisik baru yang sulit diselesaikan sesuai jadwal sebaiknya ditunda daripada dipaksakan.
Sebaliknya, program yang bersentuhan langsung dengan masyarakat perlu tetap dijaga. Hal itu mencakup perlindungan sosial, layanan pendidikan dan kesehatan, serta belanja yang menopang penyerapan tenaga kerja.
“Penghematan seharusnya difokuskan pada inefisiensi dan kebocoran, bukan pada manfaat program itu sendiri,” pungkasnya.
Tags
Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!
Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!




