Lewati ke konten utama
Logo JawaPos
Author avatar - Image
Penulis: Djati Waluyo
Sabtu, 21 November 2026 | 00.27 WIB

Shortfall Pajak Tekan Ruang Fiskal, Defisit APBN 2026 Ancam Program Prioritas

Wajib pajak membuka lapor pajak di web Coretax di Jakarta, Selasa (11/2/2025). (Hanung Hambara/Jawa Pos). - Image

Wajib pajak membuka lapor pajak di web Coretax di Jakarta, Selasa (11/2/2025). (Hanung Hambara/Jawa Pos).

JawaPos.com - Defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2026 diperkirakan mendekati batas maksimal 3 persen terhadap produk domestik bruto (PDB).

Kondisi tersebut dipicu oleh potensi kekurangan penerimaan pajak atau shortfall  dan berpotensi menambah tekanan terhadap ruang fiskal pemerintah.

Sebagaimana diketahui, Kemenkeu memperkirakan kebutuhan penerimaan negara untuk November hingga Desember mencapai Rp 590,1 triliun atau sekitar Rp 514 triliun masih harus dikumpulkan dari sektor perpajakan.

Ekonom Center of Reform on Economic (Core) Indonesia, Yusuf Rendy Manilet, memperkirakan realisasi defisit APBN hingga akhir 2026 berada di kisaran 2,8 hingga 2,9 persen terhadap PDB.

“Dampak paling langsung dari shortfall penerimaan adalah terhadap posisi defisit APBN. Dengan proyeksi defisit pemerintah sekitar 2,85 persen terhadap PDB, saya memperkirakan realisasi akhir tahun masih berada di kisaran 2,8 persen hingga 2,9 persen PDB,” ujar Yusuf ketika dikonfirmasi JawaPos.com dikutip Jumat (20/11).

Yusuf mengatakan, kekurangan penerimaan negara berpotensi meningkatkan kebutuhan pembiayaan pemerintah untuk menutup defisit. Jika kebutuhan pembiayaan semakin besar, konsekuensinya dapat merembet pada peningkatan beban bunga utang pada tahun berikutnya.

Kondisi tersebut juga berpotensi mempersempit ruang fiskal pemerintah dalam mengalokasikan anggaran untuk berbagai kebutuhan pembangunan dan program prioritas.

“Jika tekanan penerimaan terus berlanjut, belanja yang berkaitan dengan transfer ke daerah maupun program penopang daya beli masyarakat juga berpotensi menghadapi penyesuaian,” ujarnya.

Meski demikian, Yusuf menilai pemerintah tidak perlu melakukan pemangkasan drastis terhadap program prioritas pada akhir tahun. Pemerintah sebaiknya lebih selektif dalam menentukan belanja yang perlu diefisienkan berdasarkan dampak ekonominya.

Editor: Estu Suryowati

Tags

Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!

Jawa Pos

Ikuti

Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210

Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022

      ©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA

      Download Aplikasi JawaPos.com

      Download PlaystoreDownload Appstore