Harga Energi dan Bansos Jadi Andalan Pemerintah Jaga Daya Beli

Penerima bansos tengah mengikuti penunjuk saat uji coba digitalisasi bansos nasional. (Istimewa).
JawaPos.com – Pemerintah menyiapkan sejumlah langkah untuk menjaga ketahanan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2027 di tengah ketidakpastian ekonomi global. Gejolak geopolitik, kenaikan harga energi, dan fluktuasi nilai tukar, hingga perubahan suku bunga menjadi sejumlah risiko yang perlu diantisipasi.
Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan Sudarto mengatakan, dinamika ekonomi global dapat memengaruhi kondisi fiskal Indonesia melalui berbagai jalur. Di antaranya pergerakan harga energi, suku bunga, nilai tukar, serta harga komoditas.
“Dinamika global tersebut berpengaruh pada APBN melalui harga energi, kemudian suku bunga, kurs, dan juga harga komoditas. Itu ada yang positif, ada yang negatif,” ujar Sudarto dalam podcast Bincang Liputan6, dikutip Rabu (18/11).
Tantangan tersebut perlu diantisipasi mengingat Belanja Negara dalam APBN 2027 mencapai Rp4.106,3 triliun. Pemerintah dituntut menjaga agar anggaran tetap mampu mendorong pertumbuhan ekonomi sekaligus melindungi masyarakat.
Di sisi lain, kredibilitas pengelolaan anggaran juga menjadi perhatian. Hal itu diperlukan untuk mempertahankan kepercayaan investor dan dunia internasional terhadap kondisi perekonomian Indonesia.
Salah satu strategi pemerintah menghadapi tekanan ekonomi adalah menjaga daya beli masyarakat. Langkah tersebut ditempuh melalui kebijakan mempertahankan harga energi, termasuk tarif listrik serta harga LPG 3 kilogram.
Sudarto mencontohkan, pada periode yang dibahas dalam wawancara awal November 2026, harga minyak dunia sempat menembus USD110 per barel. Sementara itu, nilai tukar rupiah bergerak di kisaran Rp18.000 per dolar AS.
Kondisi tersebut berpotensi meningkatkan harga keekonomian LPG, bahan bakar minyak (BBM), dan listrik. Namun, pemerintah memilih mempertahankan harga energi bersubsidi sehingga berimplikasi pada peningkatan kebutuhan subsidi dan kompensasi.
Kebijakan tersebut ditempuh untuk menjaga daya beli masyarakat sekaligus mempertahankan daya saing industri. Pemerintah juga menyatakan tetap berkomitmen menjaga harga energi, dengan mempertimbangkan perkembangan kondisi perekonomian.
Selain kebijakan energi, pemerintah menyiapkan bantuan bagi masyarakat yang membutuhkan. Sudarto menyebut bantuan pangan yang disalurkan pada 2026 diperkirakan bernilai lebih dari Rp50 triliun.
Tags
Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!
Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!




