Pemerintah Genjot Produktivitas, Anggaran Ketahanan Pangan Pada 2026 Tembus Rp 210 Triliun

JawaPos.com - Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan (DJA Kemenkeu) menyampaikan anggaran ketahanan pangan tahun 2026 yang dialokasikan pemerintah mencapai Rp 210,4 triliun. Angka ini tercatat lebih tinggi dibandingkan dengan alokasi dalam APBN Tahun 2025 sebesar Rp 159,7 triliun. 

"Alokasinya di tahun 2026 itu sekitar Rp210,4 triliun. Jadi lebih, lebih naik lagi ya dibanding 2025," kata Direktur Perekonomian dan Kemaritiman Direktorat Jenderal Anggaran (DJA) Kementerian Keuangan, Tri Budhianto di Karawang, Jawa Barat, Selasa (9/12). 

Lebih lanjut, dia mengungkapkan kenaikan anggaran itu dilakukan guna menggenjot produktivitas pangan sekaligus menjaga stabilitas harga, dan meningkatkan kesejahteraan petani ataupun nelayan. 

"Di tahun 2026 kita juga ingin tetap mempertahankan, yang kita harapkan dapat mendorong protektivitas, memastikan stabilitas harga juga tetap terjaga, termasuk juga untuk meningkatkan sejahteraan petani ataupun nelayan," ungkapnya. 

Lebih rinci, Tri membeberkan paling besar anggaran ketahanan pangan 2026 dialokasikan untuk sisi produksi sebesar Rp 162,4 triliun. Selanjutnya, disusul oleh alokasi distribusi dan cadangan pangan sebesar Rp 27,8 triliun dan konsumsi sebesar Rp 6,2 triliun. 

Dari sisi produksi, anggaran itu diperuntukkan subsidi pupuk sebesar 8,8 juta ton sebesar Rp 46,9 triliun. Lalu, lumbung pangan Rp 23,7 triliun untuk cetak sawah dan optimalisasi lahan seluas 550 ribu hektar. 

"Bantuan alsintan pra panen tanaman pangan 42,3 ribu unit, bendungan 15 unit, irigasi 212 ribu hektare, dan opras SDA senilai Rp 19,1 triliun. Kemudian, pengembangan kawasan padi 2,6 juta hektare, bantuan benih-indukan 137,6 juta ekor, serta Kampung Nelayan Merah Putih 250 kampung senilai Rp 5,5 triliun dan pergaraman nasional 1.000 hektare Rp 1,2 triliun," jelasnya. 

Sedangkan dari sisi konsumsi dialokasikan sebesar Rp 6,2 triliun diperuntukkan bagi bantuan kerawanan pangan untuk 15,5 ribu orang. Kemudian, untuk gerakan pangan murah kepada 38 kelompok masyarakat serta stabilisasi pasokan dan harga pangan (SPHP) senilai Rp 5,8 triliun. 

Sementara senilai Rp 27,8 triliun alokasi distribusi dan cadangan pangan diperuntukkan bagi pengembangan pelabuhan perikanan terluar/berwawasan lingkungan 5 unit. 

"Sarana prasaraba di Pelabuhan Perikanan dan cadangan pangan melalui Bulog untuk beras dan Bulog 3 juta ton senilai Rp 22,7 triliun," tutupnya.