Luhut: Jangan Sampai Ada Rakyat Tak Bisa Makan, Pemerintah Gerak Cepat

JawaPos.com - Koordinator Pemberlakukan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat wilayah Jawa dan Bali Luhut Binsar Pandjaitan menyoroti laporan Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin terkait adanya data jumlah pasien Covid-19 yang janggal untuk wilayah Jawa Timur. Luhut meminta agar data yang ada diberikan saja apa adanya. Sebab, data tersebut nanti akan diperbaiki sehingga Kementerian Kesehatan (Kemenkes) dapat membuat perencanaan dengan lebih tepat.

"Tidak ada yang perlu malu, berikan saja data sebagaimana adanya agar bisa kita perbaiki," ujarnya dalam keterangannya, Jumat (9/7).

Luhut juga meminta kepada pimpinan kementerian/lembaga agar dapat merespons sesuai bidang dan tugas fungsi masing-masing. "Terakhir sekali lagi saya minta dipastikan, jangan sampai ada rakyat yang nggak bisa makan. Saya minta kalian lakukan patroli, cek dimana ada warga yang nggak bisa makan, segera datangi, bantu," tuturnya.

Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir menyampaikan, pihaknya akan mendukung sesuai tupoksi Kementerian BUMN untuk pengadaan kebutuhan pangan seperti beras melalui Perum Bulog.

"Untuk bantuan beras nanti akan melalui Bulog. Kebetulan harga beras juga sedang turun Pak, jadi nanti dari daerah bisa beli berasnya, nanti kami bantu untuk proses pembeliannya," tuturnya.

Sementara, Menteri Sosial Tri Rismaharini merespons, bantuan sosial (Bansos) beras sesuai kesepakatan sebelumnya akan melalui Bulog, kemudian untuk penyalurannya akan melalui TNI/Polri. "Untuk itu kami akan serahkan ke pos-pos TNI/Polri 1.500 paket untuk 100 kabupaten/kota," imbuhnya.

Risma menyampaikan, bagi petugas lapangan yang membutuhkan bantuan pangan dapat mengajukan. Karena menurutnya para petugas di lapangan juga perlu diperhatikan kesehatannya.