JawaPos.com - Pilkada Sumbar 2024 tidak begitu menjadi sorotan secara nasional. Dinamika yang terbangun di tengah masyarakat hanya sebatas narasi para elite. Sementara di tingkat akar rumput masih konservatif. Artinya, masyarakat akar rumput membutuhkan sosok yang identik dengan kelompok adat dan agama.

Gubernur Sumbar saat ini dijabat oleh Mahyeldi Ansahrullah, ketua DPW PKS provinsi setempat. Sosok Mahyeldi lebih diidentik dengan agamais atau kaum agama, karena berasal dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS). Kiprah Mahyeldi Ansahrullah di luar politik lebih sangat alim dan dekat dengan surau.

Direktur Eksekutif Aljabar Strategic Arifki Chaniago mengatakan, demokrasi atau pilkada di Sumbar lebih identik dengan kompetisi kaum adat dan agama. Menurut dia, saat ini Mahyeldi Ansahrullah lebih diidentik sebagai tokoh agama. Sedangkan untuk tokoh adat belum terlihat pentas politik Pilkada Sumbar.

Beberapa waktu belakangan ini ketika menyongsong Pilkada Sumbar, muncul sejumlah tokoh-tokoh nasional yang dikabarkan bakal bertarung di Pilkada Sumbar. Sebut saja, Andre Rosiade yang merupakan anggota DPR RI dari daerah pemilihan I Sumbar di Partai Gerindra. Ada pula Epyardi Asda (bupati Solok) dan Fadly Amran (ketua DPW Nasdem Sumbar). Ketiga orang itu belum dapat dikatakan sebagai figur yang mewakili kaum adat. Sebab, narasi-narasi dan gerakan dari mereka belum menunjukkan sebagai ketokohan adatnya. Meksipun di antara mereka ada yang sudah bergelar datuk.

"Sejauh ini belum terlihat figur yang merepresentasikan diri tokoh adat," ujar Arifki Chaniago kepada JawaPos.com, Minggu (5/5). Untuk diketahui, sosok yang dianggap sebagai tokoh adat adalah soerang datuk atau pemimpin kaum dari suku atau daerah tertentu. Sedangkan tokoh agama adalah tokoh yang dianggap sebagai orang yang alim atau orang surau. "Selama ini Mahyeldi lebih diidentik sebagai tokoh agama," sebut Arifki.

Alumnus Unand itu menuturkan, Pilkada di Sumbar ini sangat unik. Dengan jumlah pemilih muda lebih dari 50 persen, tetapi cara pandang untuk memilih pemimpin masih berbasis agama dan adat. Jika figur-figur yang muncul dianggap tidak mewakili kaum adat dan agama, mereka tidak begitu jadi perhatian.

Di sisi lain, masyarakat Sumbar menyadari bahwa pembangunan selama 15 tahun terakhir tidak ada yang signifikan. Mereka memang membutuhkan sosok perubahan. "Kalau sosok yang membawa narasi perubahan itu tidak mewakili kaum adat dan agama, maka mereka tidak akan dianggap," bebernya.

Arifik menyebut, masyarakat Sumbar dalam berpolitik, terutama untuk pemilihan eksekutif, tidak transaksional. Mereka sulit "dibeli". Sehingga berapa pun logistik yang dikucurkan tidak akan memberikan hasil seperti yang diharapkan.

Investasi politik di Sumbar lebih diawali dari surau. Jika ada tokoh yang muncul dari kelompok surau, mereka akan mudah diterima. Apalagi ada yang orang surau yang sangat beradat alias alim ulama yang bergelar datuk. Bukan sekadar gelar datuk. "Kaum adat itu benar-benar datuk yang diakui oleh kaumnya. Bukan datuk dengan gelar adat tempelan. Mereka sangat disegani dan akan diperhitungkan," terangnya.

Di tempat lain, Sekretaris DPW PKS Sumbar Rahmat Saleh menuturkan, sejauh ini pihaknya terus membangun komunikasi dengan parpol lain untuk menyongsong Pilkada Sumbar. Dia menampik ada gerakan yang "mengucilkan" PKS di Sumbar. "Isu gerakan itu tidak benar," ujarnya saat dikonfirmasi JawaPos.com, Minggu (5/5).