Pembahasan APBD Jember yang Dimediasi Pemprov Jatim Deadlock

JawaPos.com–Rencana pembahasan APBD Jember 2020 yang dimediasi oleh tim khusus Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Timur berakhir deadlock atau menemui jalan buntu.

Kepala Inspektorat Pemprov Jatim Helmy Perdana Putra mengatakan, awalnya tim Pemprov Jatim optimistis pembahasan APBD Jember bisa dilaksanakan. Sebab, persoalan yang selama ini menjadi kendala yakni struktur organisasi dan tata kerja (SOTK) sudah ada tindak lanjut dan diselesaikan pada pertemuan sebelumnya di Kantor Bakorwil pada Rabu (24/6).

”Tidak ada kesepakatan antara Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang mewakili Bupati dengan DPRD Jember. Kami akan laporkan kepada Mendagri,” kata Helmy seperti dilansir dari Antara.

Pembahasan tersebut mengalami jalan buntu karena Tim Anggaran Pemerintah Daerah tidak mau memenuhi permintaan DPRD Jember agar peran dan hak mereka sebagai lembaga legislatif difungsikan sesuai dengan perundang-undangan. Yakni fungsi pengawasan dan budgeting yang selama ini diabaikan Pemkab Jember.

”DPRD Jember minta jaminan agar hak dan kewajiban mereka sebagai legislatif difungsikan selama pembahasan APBD Jember 2020, namun yang diundang mewakili bupati Jember tidak bisa mengambil keputusan dan menunggu bupati. Sehingga, hal itu bukan solusi,” kata Helmy.

Helmy menilai, permintaan DPRD Jember untuk kembali difungsikan sebagai lembaga legislatif yang memiliki hak untuk melakukan pengawasan dan budgeting adalah wajar. Sehingga, pembahasan APBD Jember tidak akan sepihak saja dari pihak eksekutif. ”Utusan yang mewakili bupati Jember tidak ada yang berani memutuskan untuk memenuhi permintaan DPRD Jember karena takut pada Bupati Faida,” tutur Helmy.

Bahkan, Pemprov Jatim sudah memberikan waktu kepada Tim Anggaran Pemerintah Daerah untuk berkomunikasi dengan bupati Jember, namun tidak ada jawaban. Sehingga, pertemuan untuk membahas kelanjutan APBD Jember 2020 mengalami jalan buntu.

”Kesimpulan yang bisa diambil bahwa yang menghambat pembahasan APBD Jember dari pihak bupati dan hasil pembahasan pada Kamis (25/6) akan diserahkan langsung pada Mendagri saat melakukan kunjungan kerja ke Pemprov Jatim yang dijadwalkan pada Jumat (26/6),” ujar Helmy.

Sementara itu, Ketua DPRD Jember Itqon Syauqi mengatakan, DPRD Jember siap membahas APBD dengan persyaratan Pemkab Jember harus menjalankan rekomendasi Mendagri terkait SOTK dan fungsi DPRD Jember dikembalikan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. ”Sebenarnya poin penentu untuk membahas APBD ada di bupati Jember. Karena selama ini, DPRD Jember selalu diabaikan dan yang terjadi penodongan, sehingga kami dipaksa untuk menyetujui,” tutur Itqon Syauqi.

Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang juga Sekretaris Kabupaten Jember Mirfano enggan berkomentar saat ditanya terkait mediasi pembahasan APBD Jember yang difasilitasi Tim Pemprov Jatim mengalami jalan buntu.

Saksikan video menarik berikut ini:

https://www.youtube.com/watch?v=ds28ldoHrdI

 

https://www.youtube.com/watch?v=mZb8Vp9e3oM

 

https://www.youtube.com/watch?v=J-k2BQg3eCc