Bawaslu Riau Minta Deklarasi #2019GantiPresiden Diundur

JawaPos.com - Polemik deklarasi #2019GantiPresiden di Kota Pekanbaru, Riau, terus berlanjut. Ada yang pro dan kontra. Menanggapi itu, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Riau meminta agar deklarasi diundur.

"Saya mengimbau masing-masing pihak untuk menahan diri. Mari kami bersama-sama menjaga negeri Melayu yang santun. Jika kegiatan deklarasi #2019GantiPresiden berpotensi memancing gesekan antar-sesama anak bangsa, sebaiknya kegiatan tersebut diundur," ujar Ketua Bawaslu Riau Rusidi Rusdan kepada wartawan, Rabu (22/8).

Bawaslu tidak melarang pelaksanaan deklarasi. Namun diharapkan, deklarasi bisa diadakan saat masa kampanye pada 23 September 2018 mendatang. Jika deklarasi tetap dilaksanakan saat ini, dikhawatirkan bisa menimbulkan polemik yang lebih besar lagi di tengah masyarakat.

"Saya menghargai ada yang pro dan kontra. Tapi tidak ada salahnya bila kami tawarkan solusi untuk mengundur kegiatan ini sampai masa kampanye. Namanya tawaran, boleh diterima, boleh juga tidak," tutur Rusidi.

Deklarasi #2019GantiPresiden rencananya dilaksanakan di Tugu Pahlawan Pekanbaru, Riau, Minggu (26/8) mendatang. Rencana kegiatan tersebut menuai pro dan kontra di masyarakat.

Penolakan deklarasi #2019GantiPresiden dapat dilihat dari munculnya pesan singkat atau SMS yang berisi agar masyarakat tak terbuai ajakan untuk mengikutinya. Bahkan, beredarnya SMS hingga dilaporkan penggagas deklarasi ke Polda Riau.

Adapun SMS yang menolak deklarasi itu tertulis, "Menghimbau kpd slrh msy RIAU, utk MENOLAK deklarasi #2019gantipresiden di bumi lancang kuning, krn dpt MERUSAK NKRI." Pesan singkat yang tersebar pada Rabu (15/8) malam itu tidak ada nomor pengirimnya. Hanya ada nama RIAUBersatu.

Selain itu, bentuk penolakan juga dilakukan dengan melaporkan salah seorang penggagas gerakan ke Polda Riau. Neno Warisman sebagai terlapor. Sementara pelapornya adalah seorang pengacara perempuan yang sudah berusia 60 tahun. Namanya Hj Desmaniar.

Laporan masuk ke SPKT Polda Riau pada Rabu (15/8) petang. Laporannya terkait dengan dugaan tindak pidana percobaan makar yang dilakukan Neno Warisman pada Minggu (29/7) lalu.

"Apa legal standing saya sebagai pelapor? Pertama sebagai muslimah.
Untuk membuktikan pemimpin kita zalim, kita perlu bukti. Saya pemilih presiden yang sedang memimpin. Itu bagian dari kedaulatan rakyat," kata Hj Desmaniar di Polda Riau, Kamis (16/8).

Sementara itu, Ketua Panitia Deklarasi #2019GantiPresiden di Pekanbaru Husni Thamrin mengatakan, ada beberapa rangkaian acara pada kegiatan tersebut. Sepeti pembacaan Pancasila, menyanyikan lagu Indonesia Raya, lagu 2019 Ganti Presiden, serta sambutan dari beberapa tokoh.

Kegiatan juga akan dilakukan doa bersama. "Nanti ada tokoh Riau, ulama Riau, dan tokoh nasional yang memberikan arahan dalam deklarasi tersebut," ungkap Husni Thamrin.

Diperkirakan ada sekitar 20 ribu massa yang menghadiri deklarasi #2019GantiPresiden di Pekanbaru. Dijadwalkan hadir juga para penggagas gerakan #2019GantiPresiden. Antara lain, Neno Warisman, Abu Djibril Fuad, John Sang Alang, dan Musisi Ahmad Dani. "Insya Allah hadir mereka. Agendanya hampir sama dengan deklarasi yang sudah dilakukan di berbagai daerah sebelumnya," ujarnya.

Husni menyebutkan, kegiatan ini adalah aksi menyuarakan suara masyarakat. Bukan suara dari suatu kelompok tertentu. "Ini suara seluruh lapisan rakyat Riau yang memiliki keinginan sama. Siapa pun presidennya, yang penting ganti presiden," tandasnya.

Deklarasi dilatarbelakangi kejenuhan masyarakat terhadap rezim pemerintahan saat ini. Kejenuhan muncul karena melambungnya harga-harga sembako dan belum terciptanya keadilan di tengah masyarakat.