Pelayan Publik Memuaskan Warga, Pemkot Malang Raih JawaPos.com Wilwatikta Awards 2026

Para kepala daerah menerima JawaPos.com Wilwatikta Awards di Surabaya (30/10) (Dok JawaPos.com)
JawaPos.com - Pemerintah Kota (Pemkot) Malang sukses meraih penghargaan pada kategori Inovasi Pelayanan Publik dan Informasi dalam ajang bergengsi JawaPos.com Wilwatikta Awards 2026 di Legacy Ballroom, Surabaya, Jumat (30/10).
Penghargaan ini menjadi bukti nyata keberhasilan Pemkot Malang dalam berinovasi menghadirkan keterbukaan informasi serta sistem pelayanan publik yang cepat, mudah, dan adaptif terhadap kebutuhan masyarakat.
Wali Kota Malang Wahyu Hidayat menyambut positif raihan apresiasi tersebut. Ia menyatakan bahwa penghargaan ini tidak hanya menjadi kebanggaan bagi pemerintah daerah, tetapi juga menjadi pelecut motivasi bagi seluruh aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan Pemkot Malang.
Menurut Wahyu, capaian ini akan dijadikan momentum untuk terus memacu kinerja pembangunan daerah sekaligus membenahi berbagai sektor layanan agar semakin optimal.
Ke depan, Wali Kota Malang menegaskan bahwa pihaknya akan terus mendorong lahirnya berbagai terobosan pelayanan publik yang berdampak langsung terhadap kesejahteraan warga Kota Pendidikan.
"Pemkot Malang berkomitmen menghadirkan pelayanan yang semakin baik, responsif, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat," ujar Wahyu Hidayat.
Keberhasilan Pemerintah Kota Malang meraih penghargaan Wilwatikta Awards pada kategori Inovasi Pelayanan Publik dan Informasi didukung oleh capaian Opini Ombudsman Republik Indonesia dalam Penilaian Maladministrasi Pelayanan Publik Tahun 2025.
Sejak 2025, Ombudsman RI melakukan inovasi pengawasan dengan mentransformasi penilaian kepatuhan menjadi penilaian maladministrasi penyelenggaraan pelayanan publik berdasarkan Peraturan Ombudsman Nomor 61 Tahun 2025 guna memotret kualitas layanan yang bebas maladministrasi secara lebih komprehensif.
Pada tingkat pemerintah daerah, evaluasi yang dilaksanakan sepanjang September hingga November 2025 ini berfokus pada unit penyelenggara layanan dasar masyarakat yang meliputi Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan, dan Dinas Sosial.
Dalam menentukan hasil penilaian, Ombudsman RI menggabungkan pengukuran kualitas pelayanan dan tingkat kepatuhan melalui wawancara pelaksana serta pengguna layanan, studi dokumen pendukung, hingga penyebaran kode matriks (barcode) untuk menyerap penilaian masyarakat secara langsung.
Tags
Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!
Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!



