<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/12/12/1000001833-1852429367.jpg" alt="Ketua DPP PDI Perjuangan Bidang Reformasi Sistem Hukum Nasional Ronny Talapessy. (Fath Putra Mulya/Antara)" width="100%">
<figcaption>Ketua DPP PDI Perjuangan Bidang Reformasi Sistem Hukum Nasional Ronny Talapessy. (Fath Putra Mulya/Antara)</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Ketua DPP PDIP Bidang Reformasi Sistem Hukum Nasional Ronny Talapessy mengatakan, partainya mendalilkan dugaan kecurangan yang terstruktur, sistematis, dan masif (TSM), pada Pilkada Jawa Timur dan Jawa Tengah. &rdquo;Kami dalilkan adalah TSM. Saya nanti sampaikan (dalam) sidang per sidang. Penting untuk diketahui publik bahwa kami sudah resmi mendaftarkan dan kami terima kasih kepada Mahkamah Konstitusi bahwa kami diterima dengan baik,&rdquo; kata Ronny seperti dilansir dari Antara di Gedung I MK, Jakarta, Rabu (11/12) malam. Ronny menjelaskan, di Jawa Timur, pasangan calon yang diusung PDIP, Tri Rismaharini-Zahrul Azhar Asumta (Gus Hans), mendapatkan hasil penghitungan suara nihil di sekitar 3.900 tempat pemungutan suara (TPS). &rdquo;Artinya apa? Artinya tidak ada yang memilih Bu Risma, sedangkan kami punya saksi dan lain-lain,&rdquo; papar Ronny Talapessy. Selain itu, PDI Perjuangan juga menemukan jumlah surat suara yang tidak terpakai berdasar hasil rekapitulasi tingkat provinsi Jawa Timur, berbeda dengan total surat suara yang tidak terpakai di tingkat kabupaten/kota. &rdquo;Terjadi selisih kurang lebih, kalau di kabupaten/kota setelah kita jumlah ada 600 ribu, sedangkan di provinsi, surat suara yang tidak terpakai itu ada 1.200.000. Kami melihat bahwa apa yang terjadi ini merupakan TSM,&rdquo; terang Ronny Talapessy. Sementara itu, PDIP menduga ada keterlibatan aparat penegak hukum di Jawa Tengah. Ronny mengklaim, pihaknya mendapat panggilan kepolisian dan kejaksaan, serta mendapati adanya pengerahan kepala desa di provinsi tersebut. PDI Perjuangan mengusung pasangan Andika Perkasa-Hendrar Prihadi pada Pilkada Jawa Tengah. Atas dasar dalil tersebut, PDIP meminta kepada Mahkamah untuk membatalkan hasil pemilihan gubernur dan wakil gubernur yang ditetapkan KPU Provinsi Jawa Timur dan Jawa Tengah. &rdquo;Kami sangat berharap bahwa Mahkamah Konstitusi adalah tempat terakhir kami mendapatkan keadilan, di tengah yang terjadi bagaimana pilkada tahun ini sangat brutal. Kami bermohon kepada Mahkamah Konstitusi dalam hal ini, rakyat Jawa Timur maupun Jawa Tengah juga ingin agar proses demokrasi yang ada ini berjalan sesuai dengan apa yang kita cita-citakan pasca reformasi,&rdquo; ucap Ronny Talapessy. Pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur nomor urut 3 Tri Rismaharini-Zahrul Azhar Asumta mengajukan gugatan secara daring ke MK. Gugatan Risma-Gus Hans tercatat terdaftar pada Rabu (11/12) pukul 22.34 WIB. Sementara itu, pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah nomor urut 1 Andika Perkasa-Hendrar Prihadi mendaftarkan gugatannya secara daring ke MK pada Rabu (11/12) pukul 22.13 WIB.

PDIP mendalilkan dugaan kecurangan yang terstruktur, sistematis, dan masif, pada Pilkada Jawa Timur dan Jawa Tengah. Daftarkan gugatan ke MK

Dalilkan TSM Pilkada Jatim dan Jateng, PDIP Ajukan Gugatan Sengketa Pilkada ke MK

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/12/10/Darwin-fatir-10-635857003.jpg" alt="Juru Bicara pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Sulsel nomor urut 1 Moh Ramdhan Pomanto-Azhar Arsyad (DiA) Asri Tadda (tengah). (Darwin Fatir/Antara)" width="100%">
<figcaption>Juru Bicara pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Sulsel nomor urut 1 Moh Ramdhan Pomanto-Azhar Arsyad (DiA) Asri Tadda (tengah). (Darwin Fatir/Antara)</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Tim hukum Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Selatan nomor urut 1 Moh Ramdhan Pomanto-Azhar Arsyad (DiA) segera mengajukan gugatan sengketa pilkada. Hal tersebut dilakukan melalui upaya gugatan Perselisihan Hasil Pilkada (PHP) ke Mahkamah Konstitusi (MK) di Jakarta. &rdquo;Akan begitu arahnya, gugatan di MK. Satu bagian dari banyak hal yang diduga mempengaruhi hasil pemilu,&rdquo; kata Asri Tadda, Juru Bicara Paslon DiA, seusai melaporkan dugaan pelanggaran pidana pemilu di Mapolrestabes Makassar. Menurut dia, ada dugaan praktik pelanggaran terstruktur, sistematis, dan masif (TSM) saat tahap hingga proses pemungutan suara di TPS pada Rabu (27/12). Sedangkan untuk materi yang nanti dibawa MK, masih disusun tim hukum. &rdquo;Sementara difinalisasi (bahan gugatan). Memang ada beberapa hal yang kita anggap sifatnya terstruktur, sistematis, dan massif, melibatkan banyak pihak. Saya kira besok setelah pelaporan kita akan jelaskan,&rdquo; papar Asri Tadda. Selain gugatan untuk Pilgub, Asri Tadda menyatakan, akan mengajukan gugatan sengketa untuk Pemilihan Wali Kota dan Wali Kota Makassar atas nama paslon nomor urut 3 Indira Yusuf Ismail-Ilham Ari Fauzi (INIMI) ke MK. &rdquo;Pilwali dan Pilgub (akan digugat ke MK). Pilgub menyusul karena baru kemarin selesai rekap. Kan aturannya tiga hari setelah rekap waktu yang diberikan untuk menggugat ke MK. (Pilgub) mungkin Rabu (10/12), besok (11/12), kota (Pilwali),&rdquo; terang Asri Tadda. Saat ditanya bukti-bukti kuat sampai kemudian mengajukan keberatan dengan menggugat hasil Pilkada, Asri Tadda menegaskan, sejumlah bukti ada seperti salinan dugaan pemalsuan daftar hadir di seluruh TPS se-Sulsel. &rdquo;Itu sudah sangat valid melihat yang hadir itu bertanda tangan atau tidak, apakah tanda tangannya benar, sesuai dengan tanda tangan asli pemilik atau tidak. Itu menjelaskan banyak fakta. Ternyata, ada yang tidak hadir ada tangannya, ada parafnya. Ada yang hadir bukan tanda tangannya,&rdquo; beber Asri Tadda Selain itu, ada bukti-bukti visual seperti video, foto, bahkan ada pengakuan pemilih termasuk bukti tertulis, bahwa ada dugaan pelanggaran secara TSM diduga dilakukan pihak lawan. &rdquo;Ada juga yang mengakui ada instruksi, kita menyayangkan kejadian seperti ini terjadi dalam demokrasi kita. Ini membajak suara rakyat, ini kejahatan Pemilu yang harus kita lawan bersama," ucapAsri Tadda. Sebelumnya, Ketua KPU Sulsel Hasbullah menyatakan kesiapan menghadapi gugatan sengketa hasil tingkat provinsi dalam hal ini untuk pemilihan gubernur dan wakil gubernur bila ada paslon mengajukan ke MK. Pihaknya menyatakan siap. &rdquo;Begitu juga provinsi, kalau ada gugatan nanti, kami pada prinsipnya siap. Karena itu kan jalur konstitusional yang diberikan masing-masing paslon kalau tidak puas dengan hasil keputusan,&rdquo; papar Hasbullah.

Tim hukum Paslon Moh Ramdhan Pomanto-Azhar Arsyad mengajukan gugatan sengketa pilkada ke Mahkamah Konstitusi (MK) di Jakarta

Paslon Gubernur Sulsel Danny-Azhar Ajukan Gugatan ke MK

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/pan-ambil-pelajaran-berharga-kemenangan-mahathir-mohammad_m_211982.jpeg" alt="Ilustrasi partai amanat nasional" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi partai amanat nasional</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;KPU selesai lakukan penghitungan surat suara ulang (PSSU) untuk Dapil Jawa Timur IV dan Dapil Pamekasan II. Hasilnya suara PAN masih kalah jauh untuk memperoleh kursi di dua daerah pemilihan tersebut.&nbsp;&nbsp; Kuasa hukum PAN yang tergabung dalam tim Sakti (Satu Kata Satu Hati) menilai telah terjadi kejahatan Pemilu yang terstruktur, sistematis, dan masif (TSM). Khususnya di 105 TPS di Dapil Jatim IV untuk pemilihan DPR RI. &rdquo;Dari sepanjang yang kami amati dalam proses PSSU oleh KPU Jatim, kami mengindikasikan adanya kejahatan Pemilu yang terjadi secara terstruktur, sistematis, dan masif, pada 105 TPS yang dilakukan PSSU di sepanjang pemilihan DPR RI Dapil Jatim IV,&rdquo; kata salah satu kuasa hukum PAN Habib Zaini di Surabaya, Jumat (28/6). Ada beberapa hal yang menjadi catatan Habib dan kawan-kawan berkaitan dengan dugaan kecurangan TSM tersebut. Pertama, adanya penambahan jumlah suara tidak sah khususnya suara PAN yang mencapai ribuan persen dari data pembanding yakni C hasil TPS awal sebelum putusan MK, D hasil KPU rekap ulang, dengan hasil PSSU. &rdquo;Kemudian adanya penambahan jumlah suara sah, naiknya juga sampai ribuan persen, yang tidak sebanding dengan jumlah pemilih pada C hasil Pemilu 14 Februari maupun pada D hasil rekap ulang KPU sebelumnya,&rdquo; jelas Habib. Habib juga melihat ada surat suara yang terindikasi ditandatangani KPPS berbeda dengan yang semestinya. Terhadap surat suara yang ternyata menaikkan suara yang berjumlah ribuan persen dari salah satu parpol. &rdquo;Nah, penambahan-penambahan itu yang tidak mampu dijelaskan KPU maupun Bawaslu pada saat diajukan keberatan dalam proses PSSU. Kami menduga kuat ada potensi kejahatan Pemilu dan hal ini sungguh sangat di luar nalar,&rdquo; tegas Habib Zaini. Tim Kuasa Hukum PAN juga menduga telah terjadi penyalahgunaan wewenang secara terstruktur, sistematis, dan massif. Indikasinya tidak terdapat surat suara sisa (cadangan) dan terdapat fakta banyak amplop sisa surat suara (cadangan) yang tidak tersegel. &rdquo;Kami juga menemukan fakta di dalam kotak surat suara tidak terdapat form DPT, absen dan C hasil, yang harusnya dapat digunakan sebagai indikator sebagai referensi dalam PSSU yang sebenarnya dokumen tersebut berlaku mutatis mutandis,&rdquo; jelas Habib. Habib mengungkapkan, karena indikasi-indikasi kecurangan tersebut saksi-saksi PAN banyak yang menyampaikan keberatan dan menolak hasil rekapitulasi PSSU pemilihan DPR RI Dapil Jatim IV. Tim Hukum Sakti sedang mempertimbangkan upaya hukum setelah ini. &rdquo;Iya. Kami berpikir untuk melakukan upaya hukum setelah ini. Masih dalam pertimbangan dan persiapan,&rdquo; ujar Habib. PSSU untuk 105 TPS di Dapil Jatim IV dilakukan 23-26 Juni di Hotel Double Tree, Surabaya. Upaya ini merupakan tindak lanjut dari putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 261-01-12-15/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024. Putusan tersebut terkait permohonan PAN untuk dilakukan hitung ulang perolehan suara DPR RI Dapil Jatim IV tepatnya di Desa Jamintoro, Jembersari, Yosorati, Gelang, Pringgowirawan, dan Karangbayat. Enam desa itu berada di Kecamatan Sumberbaru, Kabupaten Jember. Komisioner KPU Jember Zeni Musafa menerangkan, setelah dihitung ulang ada perbedaan jumlah suara antara suara PAN, sebagai pemohon, dan pihak terkait, Partai Gerindra. Sebelum dilakukan PSSU, suara PAN sebanyak 4.760 suara, sedangkan Gerindra sebanyak 10.382 suara. &rdquo;Setelah dilakukan PSSU suara milik PAN berubah menjadi 5.207 suara dan Gerindra menjadi 10.023 suara,&rdquo; jelas Zeni.

Tim Sakti, kuasa hukum PAN menduga telah terjadi kejahatan Pemilu yang terstruktur, sistematis, dan masif (TSM) di 105 TPS di Dapil Jatim IV

Suara Berkurang di PSSU, PAN Jawa Timur Duga Ada Kecurangan TSM

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/03/22/JKT_Amin-Ajukan-Gugatan-Ke-MK_MIFTAHUL-HAYAT-13-589036179.jpeg" alt="Ketua Umum Tim hukum nasional Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar, Ari Yusuf Amir (ketiga kanan) bersama kapten Timnas AMIN Muhammad Syaugi Alaydrus (kedua kanan) dan tim lainya mengajukan pendaftaran gugatan perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) Preside" width="100%">
<figcaption>Ketua Umum Tim hukum nasional Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar, Ari Yusuf Amir (ketiga kanan) bersama kapten Timnas AMIN Muhammad Syaugi Alaydrus (kedua kanan) dan tim lainya mengajukan pendaftaran gugatan perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) Preside</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash; Berkas permohonan setebal hampir 100 halaman dari pasangan Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar (Amin) menandai babak baru Pemilihan Umum Presiden (Pilpres) 2024 setelah penetapan hasil pada Rabu (20/3) malam. Amin mendaftarkan permohonan perselisihan hasil pemilihan umum presiden dan wakil presiden (PHPU presiden) ke Mahkamah Konstitusi (MK) kemarin (21/3). Permohonan itu didaftarkan melalui online dan ditindaklanjuti dengan melengkapi berkas. Tim Hukum Timnas Amin tiba di MK pada pukul 08.50 dan merampungkan pendaftaran pada pukul 10.30. Permohonan terdaftar dengan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon (AP3) Nomor: 01-01/AP3-PRES/Pan.MK/03/2024. Dalam permohonannya, Amin meminta pilpres diulang tanpa menyertakan Gibran Rakabuming Raka sebagai cawapres. Ketua Tim Hukum Timnas Amin Ari Yusuf Amir menjelaskan, dalam naskah permohonan sengketa PHPU presiden, pihaknya mempermasalahkan beberapa hal. Pertama, pencalonan Gibran Rakabuming Raka sebagai cawapres Prabowo Subianto. Pencalonan itu dikaitkan dengan status Gibran sebagai anak Presiden Joko Widodo dan penyaluran bantuan sosial (bansos) yang masif sebelum hari pencoblosan pada 14 Februari. Selanjutnya, pihaknya mempersoalkan ketidaknetralan aparat penyelenggara pemilu dan keterlibatan aparatur pemerintah yang menguntungkan atau merugikan paslon tertentu. Ari menegaskan, permohonan PHPU bukan hanya soal hasil. Tetapi juga tentang proses dalam mendapatkan hasil tersebut. Narasi itu sebelumnya juga disampaikan Anies Baswedan dalam beberapa kesempatan. Kubu Amin mengklaim pelaksanaan pemilu pada faktanya tidak berjalan secara jujur, adil, dan bebas karena adanya pengkhianatan konstitusi yang terstruktur, sistematis, dan masif (TSM). Tim hukum berharap sengketa PHPU tersebut melahirkan keputusan pemungutan suara ulang (PSU) tanpa menyertakan Gibran. &rdquo;Calon wakilnya (Prabowo diganti, Red) dengan siapa saja silakan,&rdquo; kata Ari. Pihaknya optimistis MK akan menangani sengketa itu sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dia berharap hakim MK akan terbuka hatinya saat melihat fakta-fakta yang dirangkum dalam naskah permohonan. &rdquo;Insya Allah, kami optimistis dengan hakim-hakim di Mahkamah Konstitusi,&rdquo; ujarnya. Saat melepas tim hukum berangkat ke MK, Anies menyatakan bahwa proses dan hasil sama-sama penting. Dia menegaskan, proses yang benar akan memberikan hasil yang benar. Sebaliknya, proses yang bermasalah akan berujung pada hasil yang bermasalah pula. &rdquo;Kami ingin semua itu dikoreksi supaya kejadian seperti ini tidak berulang lagi,&rdquo; paparnya. Terkait dengan sikap Timnas Amin yang berbeda dengan Partai Nasdem, Anies menegaskan bahwa partai politik memiliki hak konstitusional. Karena itu, sikap Nasdem harus dihormati dan dihargai. Dia menegaskan tetap sejalan dengan Nasdem dalam mengusung gagasan perubahan untuk demokrasi yang lebih baik. &rdquo;Kita juga menghormati langkah yang diambil semua partai lain,&rdquo; terangnya. <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/03/22/JKT_Preskon-Ganjar-Mahfud_MIFTAHUL-HAYAT-12-2538728962.jpeg" alt="Calon presiden dan wakil presiden nomor urut 03 Ganjar Pranowo (kiri)&nbsp;dan Mahfud MD (kanan) memberikan keterangan di Posko Pemenangan Ganjar-Mahfud (GAMA), Jakarta, Kamis (21/3/2024)." width="100%">
<figcaption>Calon presiden dan wakil presiden nomor urut 03 Ganjar Pranowo (kiri)&nbsp;dan Mahfud MD (kanan) memberikan keterangan di Posko Pemenangan Ganjar-Mahfud (GAMA), Jakarta, Kamis (21/3/2024).</figcaption>
</figure> Sementara itu, pasangan Ganjar Pranowo-Mahfud MD terus melakukan persiapan untuk mengajukan gugatan ke MK. &rdquo;Tim Ganjar-Mahfud sudah bersepakat, kalau semuanya ini harus diluruskan agar demokrasi bisa berjalan dengan baik, benteng terakhirnya adalah Mahkamah Konstitusi,&rdquo; tutur Ganjar dalam konferensi pers di Posko Gama, Jalan Teuku Umar, Jakarta Pusat, kemarin. Tim hukum segera mendaftarkan permohonan ke MK. &rdquo;Apakah besok (hari ini, Red) atau Sabtu untuk segera kami menyampaikan seluruh yang ada untuk menjadi pertimbangan hakim konstitusi nantinya,&rdquo; kata Ganjar. Mantan gubernur Jawa Tengah itu menyatakan, saat ini adalah momen yang tepat bagi hakim MK untuk menunjukkan kredibilitasnya. Terutama setelah ada putusan Majelis Kehormatan MK (MKMK) yang menjatuhkan sanksi pemecatan Anwar Usman dari jabatan ketua MK. Dia berharap MK bisa membuka tabir di balik kecurangan pemilu dan mengadili perkara tersebut dengan baik. &rdquo;Dan bisa mengembalikan marwah demokrasi kita agar sesuai dengan harapan dan aturan,&rdquo; ujarnya. Terkait dengan materi gugatan, kata Ganjar, tim hukum sudah menyiapkan barang bukti dan saksi yang akan dihadirkan ke sidang. Salah satu yang akan dipersoalkan adalah data Sistem Informasi Rekapitulasi (Sirekap) yang bermasalah. Banyak data janggal yang ditampilkan dalam Sirekap KPU. &rdquo;Mudah-mudahan nanti ada pakar yang disiapkan tim untuk bisa membongkar cerita itu sehingga bisa membuka mata masyarakat,&rdquo; tuturnya. Deputi Hukum Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar-Mahfud Todung Mulya Lubis menyatakan, pihaknya sudah mempersiapkan para saksi. Bahkan, timnya sudah menemui para saksi di daerah seperti di Jawa Tengah, Jawa Timur, NTT, dan Bali. Mereka melihat dan mengalami secara langsung berbagai kecurangan yang terjadi. Namun, kata dia, ketika diminta menjadi saksi di sidang MK, tidak semuanya bersedia karena merasa tidak nyaman dan tidak aman. &rdquo;Yang ingin saya katakan, selama saksi itu tidak memiliki kebebasan untuk menyampaikan sesuatu, kita sudah melakukan pelanggaran hak-hak asasi dari saksi,&rdquo; jelasnya. Kendati demikian, TPN berusaha mendatangkan banyak saksi. Namun, kehadiran saksi di sidang sangat bergantung kepada MK. &rdquo;Kalaupun tidak semua bisa ditampilkan, kami sudah punya pernyataan tertulis dari mereka yang bisa kami sertakan dalam sidang,&rdquo; ujar Todung. <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/06/18/sufmi-dasco-ridwan-jpc-2572905467.jpg" alt="Ketua Harian DPP Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad di Lapangan Bola Kebon Jeruk, Jakarta Barat, Minggu (18/6)." width="100%">
<figcaption>Ketua Harian DPP Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad di Lapangan Bola Kebon Jeruk, Jakarta Barat, Minggu (18/6).</figcaption>
</figure> Terpisah, Ketua Koordinator Strategis Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran Sufmi Dasco Ahmad menghormati langkah hukum yang diambil paslon 01 dan 03. Bagi dia, itu memang mekanisme yang diatur konstitusi untuk pihak-pihak yang tidak puas. &rdquo;Gugatan-gugatan terhadap MK adalah sah-sah saja,&rdquo; katanya. TKN, lanjut dia, juga akan melakukan sejumlah persiapan untuk mempertahankan kemenangan. Soal tudingan kecurangan, dia tidak mau ambil pusing. Dasco mempersilakan pihak lain untuk membuktikan. Yang jelas, saat ini KPU telah menetapkan Prabowo-Gibran sebagai pemenang pilpres. &rdquo;Kami selama ini juga tidak mau reaktif terhadap itu (tudingan kecurangan),&rdquo; ujar dia. Dasco mengajak simpatisan dan kader pendukung 02 untuk tidak reaktif sembari menunggu proses legal di MK. Di sisi lain, Ketua KPU Hasyim Asy&rsquo;ari mempersilakan pihak-pihak yang tak puas untuk mengajukan sengketa. Sebagai pihak termohon, KPU siap menghadapi di forum PHPU. &rdquo;Sebagai bentuk pertanggungjawaban KPU dalam menyelenggarakan Pemilu 2024 ini,&rdquo; ujarnya. Saat ini KPU menyiapkan dokumen atau bukti-bukti yang diperlukan. Namun, Hasyim tidak mau memerincinya. &rdquo;Kami juga harus mempersiapkan segala sesuatunya dan berbagai potensi sengketa,&rdquo; jelasnya.&nbsp;(tyo/lum/far/syn/lyn/mia/c14/fal)

Berkas permohonan setebal hampir 100 halaman dari pasangan Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar (Amin) menandai babak baru Pilpres 2024.

Gugat Hasil Pemilu ke MK, Timnas Amin Minta Pilpres Ulang tanpa Gibran, Kubu Ganjar Segera Menyusul

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/02/17/JKT_Rekapitulasi-Suara-Tingkat-Kecamatan_MIFTAHUL-HAYAT-07-1516238782.jpeg" alt="Petugas Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Jatinegara bersama pihak terkait melakukan rekapitulasi suara tingkat Kecamatan di GOR Otista, Jakarta Timur, Jumat (16/2/2024)." width="100%">
<figcaption>Petugas Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Jatinegara bersama pihak terkait melakukan rekapitulasi suara tingkat Kecamatan di GOR Otista, Jakarta Timur, Jumat (16/2/2024).</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Pasangan calon presiden dan wakil presiden Ganjar-Mahfud menduga ada kecurangan pemilu secara terstruktur, sistematis, dan masif (TSM). Namun, untuk membuktikan kecurangan TSM yang memengaruhi hasil pemilu sebenarnya sulit. Pakar hukum tata negara Universitas Gadjah Mada (UGM) Yance Arizona menuturkan, bukan hal yang mudah untuk menunjukkan terjadinya TSM. Sebab, dibutuhkan bukti menyeluruh tentang bagaimana birokrasi dan aparat digerakkan untuk mendukung paslon tertentu. &rsquo;&rsquo;Itu yang pertama harus dibuktikan,&rsquo;&rsquo; jelasnya. Pembuktian yang juga penting adalah praktik money politics yang masif dan bisa dikonversikan dengan jumlah suara yang memengaruhi hasil pemilu. Sebaliknya, kalau sekadar terdapat money politics tapi tidak ada bukti memengaruhi hasil pemilu, itu merupakan bukti lemah. Kemudian, berdasar pengalaman Pemilu 2019, kasus kecurangan pemilu TSM harus dilaporkan lebih dulu ke Bawaslu. Bila tidak dilaporkan ke Bawaslu dulu, maka MK dipastikan menolak. &rsquo;&rsquo;Yang mengajukan gugatan harus menunjukkan sudah lapor Bawaslu,&rsquo;&rsquo; urainya. Dia menilai dugaan kecurangan pemilu TSM bisa dimulai dari maraknya pembagian bantuan sosial (bansos) saat kampanye. Setiap pihak yang mengajukan gugatan tentu harus membongkar skandal-skandal bansos tersebut. &rsquo;&rsquo;Saya menilai bansos ini bisa menjadi pintu masuk,&rsquo;&rsquo; terangnya. Masyarakat yang menemukan indikasi kecurangan dapat melapor ke Bawaslu. Bisa juga melapor ke portal NGO www.kecuranganpemilu.com. (idr/c18/bay)

Pasangan Ganjar-Mahfud menduga ada kecurangan pemilu secara terstruktur, sistematis, dan masif (TSM). Tapi, untuk membuktikannya cukup sulit

Pakar: Kecurangan TSM Perlu Alat Bukti Kuat

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#TSM

Berita Terkini

Dalilkan TSM Pilkada Jatim dan Jateng, PDIP Ajukan Gugatan Sengketa Pilkada ke MK

Paslon Gubernur Sulsel Danny-Azhar Ajukan Gugatan ke MK

Suara Berkurang di PSSU, PAN Jawa Timur Duga Ada Kecurangan TSM

Gugat Hasil Pemilu ke MK, Timnas Amin Minta Pilpres Ulang tanpa Gibran, Kubu Ganjar Segera Menyusul

Pakar: Kecurangan TSM Perlu Alat Bukti Kuat

Download Aplikasi JawaPos.com