<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Muhammad Ridwan

Bupati Pekalongan Fadia Arafiq terjaring OTT KPK di Jateng. Simak profil, karier, dan dugaan korupsi yang menyeret anak pedangdut senior ini

Bintang Pradewo

Profil Bupati Pekalongan Fadia Arafiq, Anak Pedangdut Senior yang Terjaring OTT KPK

KPK lakukan OTT Bupati Pekalongan Fadia Arafiq terkait dugaan korupsi. Simak perkembangan terbaru dan status penanganan kasus ini.

KPK OTT Bupati Pekalongan Fadia Arafiq

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/11/16/aiman22-248019990.jpg" alt="Juru bicara Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar-Mahfud, Aiman Witjaksono. (Ridwan/JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Juru bicara Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar-Mahfud, Aiman Witjaksono. (Ridwan/JawaPos.com)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Wakil Ketua Umum Partai Garuda Teddy Gusnaidi meminta Juru Bicara Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar-Mahfud, Aiman Witjaksono, untuk membuktikan tuduhannya. Aiman sebelumnya menyatakan, ada komandan yang memerintahkan oknum polisi untuk memenangkan Prabowo-Gibran. &ldquo;Makanya sesuai dengan aturan hukum, Aiman dipanggil untuk dimintai keterangannya,&rdquo; ungkap Teddy, Kamis (30/11). Karena itu, lanjut Teddy yang merupakan juru bicara Partai Garuda itu, jika Aiman memiliki bukti, maka aparat akan menindak para pihak yang dituduhkan. Sebaliknya, jika tidak memiliki bukti, maka tentu aparat akan menindak Aiman sesuai dengan aturan hukum yang berlaku. &ldquo;Jadi sederhana saja, tidak perlu banyak alasan. Jika tuduhan Aiman benar, maka Aiman bebas. Jika tidak benar, maka aiman harus diproses secara hukum,&rdquo; tuturnya. Lebih lanjut, Teddy mengungkapkan, jika seluruh pelaku dugaan fitnah dan dugaan kejahatan lainnya yang akan diperiksa polisi atas perbuatannya dianggap sebagai tindakan anti demokrasi, penyalahgunaan kekuasaan, maka semua pelaku kejahatan akan menggunakan alasan yang sama. &ldquo;Bahwa ada penyalahgunaan kekuasaan untuk menindak mereka,&rdquo; tandas Teddy.

Jika tidak memiliki bukti, maka tentu aparat akan menindak Aiman sesuai dengan aturan hukum yang berlaku. Namun jika benar tentu saja bebas.

Jubir Garuda: Jika Benar, Maka Aiman Bebas

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/10/26/F9VIsKNbQAAQXrB-528728779.jpg" alt="Beredar kabar perpecahan Jokowi dan Megawati karena PDIP menolak perpanjangan 3 periode Jokowi." width="100%">
<figcaption>Beredar kabar perpecahan Jokowi dan Megawati karena PDIP menolak perpanjangan 3 periode Jokowi.</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash; Wakil Ketua Partai Garuda, Teddy Gusnaidi, menantang PDIP untuk memecat Joko Widodo sekaligus anaknya, Gibran Rakabuming Raka. Tantangan itu disampaikan oleh Teddy Gusnaidi melalui akun X (dulu Twitter), menyusul pernyataan Ketua Tim Koordinasi Relawan Pemenangan Pilpres PDIP, Adian Napitupulu. Sebelumnya, Adian Napitupulu mengklaim, bahwa Jokowi dan keluarganya telah khianati PDIP, yang tidak mengabulkan permintaan Jokowi untuk perpanjangan masa jabatan sebagai Presiden. &ldquo;Nah ketika kemudian ada permintaan tiga periode, kita tolak. Ini masalah konstitusi, ini masalah bangsa, ini masalah rakyat, yang harus kita tidak bisa setujui," katanya dalam keterangan resminya, Rabu (25/10). Menurutnya, ditolaknya permintaan tiga periode Jokowi karena PDI Perjuangan ingin menjaga konstitusi, terkait dengan keselamatan bangsa dan negara. &ldquo;Kalau ada yang marah karena kita menolak penambahan masa jabatan tiga periode atau perpanjangan, bukan karena apa-apa, itu urusan masing-masing. Tetapi memang untuk menjaga konstitusi. Sederhana saja,&rdquo; pungkasnya. Adian mengaku tidak antipati dengan Jokowi, namun yang ia sesalkan adalah perubahan Jokowi yang begitu cepat terhadap PDI Perjuangan. Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/politik/013111754/puan-bantah-isu-kerenggangan-hubungan-jokowi-megawati-akibat-penolakan-jabatan-presiden-3-periode">Puan Bantah Isu Kerenggangan Hubungan Jokowi-Megawati Akibat Penolakan Jabatan Presiden 3 Periode</a> Padahal Partai yang dipimpin Megawati itu telah memberikan segalanya untuk Jokowi dan keluarganya, mulai dari menjadi wali kota dua periode, gubernur Jakarta, presiden dua kali, bahkan kepada anaknya sebagai wali kota Surakarta. Merespon hal itu, Waketum Partai Garuda, Teddy Gusnaidi, sebagai salah satu Koalisi Indonesia Maju yang mengusung Prabowo-Gibran angkat bicara. &ldquo;Pecat saja Jokowi dan Gibran. Tapi jika masih butuh jangan banyak lagak,&rdquo; tulis Teddy melalui akun X, Kamis (26/10). Cuitannya itu merujuk kepada PDI Perjuangan yang ia klaim tidak berani memecat Jokowi karena masih membutuhkan figurnya. Menurut Teddy Gusnaidi, isu yang dilemparkan oleh Nadian tentang PDIP menolak permintaan Jokowi 3 periode, itu terbantahkan, mengingat yang setuju 3 periode Jokowi justru orang internal PDIP. &ldquo;Silakan gunakan mekanisme internal untuk memecat mereka, bukan malah membuat isu 3 periode keinginan Jokowi. Makin lama makin frustasi sehingga jadinya halusinasi, segala cara dihalalkan untuk menjatuhkan Jokowi," ujarnya. &ldquo;Yang tidak ada diada-adakan. Kalau dianggap tidak sejalan, keluarkan saja mereka dari partai, ini mudah. Menjadi tidak mudah kalau ternyata yang ingin menjatuhkan Jokowi, ternyata masih butuh suara pendukung Jokowi,&rdquo; pungkasnya. ***

Dinilai mengkhianati PDIP, Wakil Ketua Partai Garuda, Teddy Gusnaidi menantang PDIP untuk memecat Joko Widodo.

Adian Napitupulu Klaim Joko Widodo Khianati PDIP, Waketum Partai Garuda Teddy: Pecat Saja!

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/09/26/Screenshot-1733-1343689064.png" alt="Kaesang menunjukkan kebucinannya kepada Erina Gudono" width="100%">
<figcaption>Kaesang menunjukkan kebucinannya kepada Erina Gudono</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Juru Bicara Partai Garuda Teddy Gusnaidi mengatakan, sudah ada 6 anak Presiden Republik Indonesia yang menjabat dan pernah menjabat sebagai Ketua umum Partai Politik.&nbsp; Dari Megawati, Sukmawati, Tommy Soeharto, Yenny Wahid, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) hingga yang terbaru adalah Kaesang Pangarep yang merupakan putra bungsu Jokowi.&nbsp; "Jadi bukan lagi hal baru dan mengagetkan jika ada anak Presiden menjadi Ketua umum Partai Politik," ujar Teddy kepada JawaPos.com, Selasa (26/9). Begitupun, lanjutnya, dengan perbedaan Partai Politik anak-anak Presiden, bukanlah hal yang baru, sehingga ketika Kaesang berbeda Partai dengan Gibran bahkan dengan Jokowi, itu menjadi hal yang biasa.&nbsp; Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/politik/013021488/kunjungi-kantor-psi-usai-resmi-jadi-ketum-kaesang-perdana-pimpin-rapat">Kunjungi Kantor PSI Usai Resmi jadi Ketum, Kaesang Perdana Pimpin Rapat</a> "Karena berbeda kendaraan bukan berarti harus memutuskan persaudaraan," imbuh Teddy yang juga merupakan Wakil Ketua Umum Partai Garuda.&nbsp; Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/politik/013021179/kaesang-jadi-ketua-umum-psi-ganjar-sampaikan-ucapan-selamat">Kaesang Jadi Ketua Umum PSI, Ganjar Sampaikan Ucapan Selamat</a> Namun, kata Teddy, mesik bukan hal yang baru anak Presiden jadi Ketua umum Partai Politik, tapi bagi Kaesang ini tentu hal yang baru.&nbsp; "Kaesang kini didaulat untuk menahkodai sebuah Partai politik dan tentu harus menjalani berbagai tantangan dan rintangan yang tidak mudah. Maka dari itu Partai Garuda menyatakan, Semangat Bro Kaesang!," pungkas Teddy.

"Jadi bukan lagi hal baru dan mengagetkan jika ada anak Presiden menjadi Ketua umum Partai Politik," ujar Teddy.

Sudah ada 6 Anak Presiden RI yang Menduduki Kursi Ketum Partai Politik

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/09/22/Rapimnas-Partai-Demokrat-Dery-Ridwansah-1JPG-62324167.jpg" alt="Presiden ke-6 RI sekaligus Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono bersama Ketum Partai Gerindra Prabowo Subianto dan Ketum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono saat rapat pimpinan nasional (Rapimnas) Partai Demokrat di Jakarta," width="100%">
<figcaption>Presiden ke-6 RI sekaligus Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono bersama Ketum Partai Gerindra Prabowo Subianto dan Ketum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono saat rapat pimpinan nasional (Rapimnas) Partai Demokrat di Jakarta,</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Wakil Ketua Umum dan Juru Bicara Partai Garuda Teddy Gusnaidi menyebut bahwa calon presiden dari Koalisi Indonesia Maju (KIM) Prabowo Subianto adalah memiliki watak serta karakter jelas, yang ucapannya selaras dan tidak palsu. Teddy mengatakan dirinya setuju dengan Syaiful Djarot dan Hasto Kristiyanto dari PDIP, bahwa watak atau karakter seorang capres itu tidak bisa diubah. "Ketika Prabowo memilih bergabung dengan Jokowi, untuk kemaslahatan negeri ini, untuk meredam gejolak di negeri ini dan agar Pemerintahan berjalan dengan baik, maka watak dan karakter itu tidak akan berubah ketika nanti beliau menjadi Presiden. Beliau akan mewakafkan dirinya demi negeri ini," ujar Teddy dalam keterangan tertulis yang diterima JawaPos.com. Menurutnya, setiap Pemilu maupun Pilkada, banyak bermunculan aktor-aktor dadakan, orang-orang palsu, tidak menjadi diri sendiri, berakting menjadi orang yang sangat santun, tanpa ada cela, seolah-olah menjadi malaikat. Namun, lanjut Teddy, Prabowo tidak bisa seperti itu, bahkan untuk berakting di depan cermin pada acara mata Najwa beliau tidak bisa, karena yang bisa melakukan itu hanyalah orang-orang yang sudah terbiasa berakting. "Ucapan dan tindakan Prabowo selaras, tidak menutup-nutupi, tidak berakting, tidak berpura-pura, beliau tegas dalam ucapan dan tindakan. Beliau manusia seperti pada umumnya, bisa tegas, bisa marah, bisa lembut, bisa tertawa, bisa kecewa sesuai dengan situasi dan kondisi. Itulah manusia, tidak flat, tidak berakting sempurna tanpa cela seperti malaikat," ujarnya. Lebih lanjut, Teddy juga mengaku setuju dengan pernyataan PDIP, orang-orang yang terbiasa melakukan kepura-puraan itu adalah watak dan karakter yang tidak bisa diubah. "Begitupun dengan Prabowo, ucapan dan tindakan yang selaras sudah beliau buktikan, beliau rela dihina, beliau rela dituding dengan berbagai tudingan, demi menghentikan gejolak yang bisa merusak kerukunan anak bangsa," katanya. &nbsp;

Prabowo tidak bisa seperti itu, bahkan untuk berakting di depan cermin pada acara mata Najwa beliau tidak bisa, karena dia apa adanya.

Tanggapi Sekjen PDIP, Jubir Partai Garuda: Prabowo itu Jelas Apa Adanya dan Tidak Bisa Akting

Teddy Gusnaidi

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#Teddy Gusnaidi

Berita Terkini

Jubir Garuda: Jika Benar, Maka Aiman Bebas

Adian Napitupulu Klaim Joko Widodo Khianati PDIP, Waketum Partai Garuda Teddy: Pecat Saja!

Sudah ada 6 Anak Presiden RI yang Menduduki Kursi Ketum Partai Politik

Tanggapi Sekjen PDIP, Jubir Partai Garuda: Prabowo itu Jelas Apa Adanya dan Tidak Bisa Akting

Download Aplikasi JawaPos.com