<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/03/politikus-golkar-eni-saragih-hadapi-sidang-putusan_m_.jpg" alt="Mantan Wakil Ketua Komisi VII DPR, Eni Maulani Saragih, saat menjalani sidang kasus suap proyek PLTU Riau-1 di Pengadilan Tipikor, Jakarta" width="100%">
<figcaption>Mantan Wakil Ketua Komisi VII DPR, Eni Maulani Saragih, saat menjalani sidang kasus suap proyek PLTU Riau-1 di Pengadilan Tipikor, Jakarta</figcaption>
</figure>JawaPos.com -&nbsp;Mantan Wakil Ketua Komisi VII DPR RI, Eni Mauoani Saragih&nbsp;akan menjalani sidang pembacaan vonis hakim di Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta, Jumat (1/3). Sidang putusan akan dipimpin oleh Ketua Majelis Hakim Yanto. "Agenda putusan atas nama terdakwa Eni Maulani Saragih dijadwalkan setelah shalat Jumat," kata&nbsp;Kepala Humas Pengadilan Tipikor Jakarta, Diah Siti Basariah melalui pesan singkat. Jaksa penuntut umum (JPU) pada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK sebelumnya menuntut 8 tahun. Politikus Golkar itu juga dituntut membayar denda senilai Rp 300 juta subsider 4 bulan kurungan. Jaksa menilai, perbuatan Eni tidak mendukung pemerintah dalam memberantas tindak pidana korupsi.&nbsp;Namun selama persidangan Eni dinilai berlaku sopan, belum pernah dihukum, dan sudah mengembalikan sebagian uang yang diterima sebesar Rp 4,50 miliar. Selain itu, Eni Saragih juga dituntut membayar uang pengganti sebesar Rp 10,3 miliar dan 40.000 dollar Singapura.&nbsp;Jaksa menuntut supaya pidana tambahan berupa uang pengganti itu dibayar selambatnya satu bulan setelah putusan hakim berkekuatan hukum tetap. Apabila tidak dibayar, maka harta benda milik Eni akan disita dan dilelang.&nbsp;Namun, jika jumlah hartanya tidak mencukupi, maka akan diganti dengan pidana penjara selama 1 tahun. Tak hanya itu, jaksa juga menuntut pencabutan hak politik. Pencabutan hak dipilih dalam jabatan publik selama 5 tahun setelah Eni selesai menjalani pidana pokok. Dalam perkara ini, Eni Saragih yang merupakan anggota Fraksi Partai Golkar&nbsp; diyakini menerima suap Rp 4,750 miliar dari Johannes Budisutrisno Kotjo selaku pemegang saham Blackgold Natural Resources Ltd. Menurut jaksa, uang tersebut diberikan dengan maksud agar Eni membantu Kotjo mendapatkan proyek Independent Power Producer (IPP) Pembangkit Listrik Tenaga Uap Mulut Tambang (PLTU) Riau 1. Proyek tersebut rencananya akan dikerjakan PT Pembangkitan Jawa Bali Investasi (PT PJBI), Blackgold Natural Resources dan China Huadian Engineering Company Ltd yang dibawa oleh Kotjo. Selain itu, Eni juga dinilai terbukti menerima gratifikasi Rp 5,6 miliar dan 40.000 dollar Singapura. Sebagian besar uang itu diberikan oleh pengusaha di bidang minyak dan gas. Jaksa menilai, uang tersebut digunakan Eni untuk membiayai kegiatan partai. Selain itu, untuk membiayai keperluan suaminya yang mengikuti pemilihan bupati di Temanggung. Akibat perbuatannya, Eni dituntut melanggar Pasal 12 B Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 65 ayat 1 KUHP.

Politikus Golkar Eni Saragih Hadapi Sidang Putusan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/02/berkaca-sidang-eni-dan-idrus-marham-kpk-segera-panggil-samin-tan_m_.jpg" alt="Juru Bicara KPK Febri Diansyah. (Muhammad Ridwan/JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Juru Bicara KPK Febri Diansyah. (Muhammad Ridwan/JawaPos.com)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Komisi Pemberantasan Korupsi(KPK) segera memanggil pemilik PT Borneo Lumbung Energi dan Metal (BLEM), Samin Tan. Dia akan dimintai keterangannya terkait penyidikan kasus dugaan suap proyek pembangunan PLTU Riau-1. Samin Tan sendiri sudah dijerat sebagai tersangka dalam kasus ini. Juru Bicara KPK Febri Diansyah menyebut pemanggilan dilakukan usai penyidik mempelajari fakta-fakta yang muncul dalam persidangan. Baik saat sidang terdakwa mantan Wakil Ketua Komisi VII DPR RI, Eni Maulani Saragih, maupun mantan Menteri Sosial RI, Idrus Marham. "Nanti kalau sudah sesuai dengan perencanaan penyidik maka akan dilakukan pemeriksaan terhadap tersangka maupun saksi," ujarnya pada awak media, Jumat (22/2). Terkait dengan jadwal rinci pemeriksaan Samin Tan, Febri menyerahkannya kepada tim penyidik. Pasalnya, penyidikan Samin Tan baru berjalan sejak 1 Februari 2019. "Untuk kasus tersebut penyidikan baru dimulai, kami melakukan proses kegiatan-kegiatan pendahuluan ditahap penyidikan ini," tukas Febri. Sebelumnya, KPK menetapkan pemilik PT Borneo Lumbung Energi dan Metal (BLEM), Samin Tan sebagai tersangka kasus dugaan suap proyek PLTU Riau-1. Samin Tan diduga menyuap anggota DPR Komisi VII Eni Maulani Saragih. Samin Tan diduga memberikan suap Rp 5 miliar kepada Eni. Uang tersebut diberikan terkait Pengurusan Terminasi Kontrak Perjanjian Karya Pengusaha Pertambangan Batubata (PKP2B) PT AKT Kementerian ESDM. Terkait kasus ini, Samin Tan disangka melanggar Pasal 5 ayat 1 huruf a atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dalam UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Dalam kasus ini, KPK telah menjerat tiga tersangka lainnya. Mereka adalah Eni Maulani Saragih, mantan Sekjen Golkar Idrus Marham, dan pemegang saham Blackgold Natural Resources Limited, Johannes Budisutrisno Kotjo.

Berkaca Sidang Eni dan Idrus Marham, KPK Segera Panggil Samin Tan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/02/johannes-kotjo-sebut-idrus-marham-tak-paham-proyek-pltu-riau-1_m_.jpg" alt="Pemegang saham Blackgold Natural Resources Limited, Johannes Budisutrisno Kotjo dan mantan Ketua DPR Setya Novanto bersaksi untuk terdakwa Idrus Marham di PN Tipikor, Jakarta Pusat, Selasa (19/2)" width="100%">
<figcaption>Pemegang saham Blackgold Natural Resources Limited, Johannes Budisutrisno Kotjo dan mantan Ketua DPR Setya Novanto bersaksi untuk terdakwa Idrus Marham di PN Tipikor, Jakarta Pusat, Selasa (19/2)</figcaption>
</figure>JawaPos.com&nbsp;- Pemegang saham Blackgold Natural Resources Limited, Johannes Budisutrisno Kotjo menyatakan, Idrus Marham tidak memahami pembahasan proyek PLTU Riau-1. Hal ini dilontarkan Kotjo ketika bersaksi untuk terdakwa Idrus Marham. "Kalau bang Idrus, maaf terdakwa ngerti juga enggak. Terus terang aja, urusan teknis urusan apa, enggak ngerti apa-apa beliau ini (Idrus Marham)," kata Kotjo di Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi (Tipikor), Jakarta Pusat, Selasa (19/2). Mulanya, Kotjo dikonfirmasi jaksa soal kehadiran Idrus Marham dalam pembahasan proyek PLTU Riau-1. Kotjo menyebut, tidak pernah minta bantuan Idrus untuk menggarap proyek pembangkit listrik 35.000 megawatt tersebut. "Pernah minta tolong sama terdakwa untuk membujuk pak Sofyan (Direktur Utama PT PLN)?," tanya jaksa KPK. "Enggak pernah, ke pak Novanto aja saya enggak pernah. Saya minta dikenalin aja cukup. Karena saya yakin, saya yang paling murah. Kalau bang Idrus, maaf terdakwa ngerti juga enggak, terus terang aja. Urusan teknis urusan apa, enggak ngerti apa-apa beliau ini," jawab Kotjo. Kemudian, jaksa KPK mempersoalkan kenapa Idrus Marham hadir dalam pertemuan pembahasan proyek PLTU Riau-1 di kediaman Sofyan Basir. "Kenapa pak Idrus ada di pertemuan kedua ?," tanya jaksa lagi. "Saya juga enggak tahu ada bang Idrus, tapi akhirnya di kasih tau bu Eni, ini bang Idrus mau ketemu sekalian aja," jelas Kotjo menirukan ucapan Eni. Dalam perkara ini, Idrus Marham didakwa&nbsp;menerima suap senilai Rp 2,250 miliar terkait proyek pembangunan PLTU Riau-1. Uang tersebut diberikan oleh pengusaha sekaligus salah satu pemegang saham Blackgold Natural Resources, Johannes Budisutrisno Kotjo. Idrus dinilai berperan atas pemberian uang dari Kotjo yang diduga digunakan untuk membiayai musyawarah nasional luar biasa (Munaslub) Partai Golkar pada 2017. Selain itu, Idrus juga disebut meminta agar Kotjo membantu pendanaan suami Eni Saragih, Muhammad Al Khadzik saat mengikuti pemilihan kepala daerah Temanggung. Idrus didakwa melanggar Pasal 12 huruf a atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dalam UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 jo Pasal 64 ayat 1 KUHP.

Johannes Kotjo Sebut Idrus Marham Tak Paham Proyek PLTU Riau-1

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/02/sofyan-basir-sebut-idrus-marham-tidak-tahu-soal-proyek-pltu-riau-1_m_.jpg" alt="Dirut PLN Sofyan Basir dan Direktur Pengadaan Strategis PLN Supangkat Iwan Santoso bersaksi di persidangan kasus suap PLTU Riau-1 di PN Tipikor, Jakarta Pusat, Selasa (12/2)" width="100%">
<figcaption>Dirut PLN Sofyan Basir dan Direktur Pengadaan Strategis PLN Supangkat Iwan Santoso bersaksi di persidangan kasus suap PLTU Riau-1 di PN Tipikor, Jakarta Pusat, Selasa (12/2)</figcaption>
</figure>JawaPos.com&nbsp;- Direktur Utama PLN, Sofyan Basyir dicecar soal keterlibatan mantan Menteri Sosial, Idrus Marham dalam kasus proyek suap PLTU Riau-1. Sofyan menyebut, Idrus tidak mengetahui soal pembahasan proyek PLTU Riau-1. Dalam persidangan, Sofyan mengaku pernah menggelar pertemuan dua kali di rumahnya. Pada pertemuan pertama hadir Wakil Ketua Komisi VII DPR Fraksi Golkar Eni Maulani Saragih, pemegang saham Blackgold Natural Resources Limited Johanes Budisutrisno Kotjo dan Direktur Pengadaan Strategis 2 PT PLN, Supangkat Iwan Santoso. Namun pada pertemuan kedua Iwan Supangkat tidak hadir. Sementara itu, Idrus hanya hadir pada pertemuan kedua. Pertemuan tersebut berlangsung di rumah Sofyan Basyir yang berlangsung pada 6 Juni 2018 silam. "Apakah terdakwa mempunyai urusan sama dengan Eni dan Kotjo?" tanya Jaksa Penuntut Umum (JPU) pada KPK di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta, Selasa (12/2). Sofyan Basyir menilai Idrus Marham tidak mengetahui proyek itu. "Pada saat itu tidak," kata dia menjawab pertanyaan Jaksa Penuntut Umum (JPU) pada KPK. Namun, dia melihat ada ketidakcocokan antara keberadaan Idrus Marham dengan Eni dan Kotjo di kediamannya pada waktu itu. "Saya betul-betul tidak nyambung. Pada saat Pak Menteri (Idrus Marham) datang berkaitan undangan saya," ucapnya. Semula, dia menjelaskan, pada waktu itu ingin mengundang Idrus Marham hadir di acara pemberian santunan anak yatim di Jakarta Convention Center. Namun, kata dia, Idrus tidak dapat memenuhi undangan itu. Belakangan, Idrus berkeinginan mendatangi rumah Sofyan Basir. "Seingat saya, pada saat Pak Idrus telepon, saya mau hadir ke rumah saya saja. Saya pulang lewat situ, tidak apa-apa. Aku pengen lihat rumah," kata Sofyan mengungkap percakapan Idrus ketika ingin datang ke kediamannya. Pada saat Idrus Marham menelepon, Sofyan sedang berada di JCC. Setelah tiba, di kediaman, ternyata sudah ada Idrus Marham, Kotjo, dan Eni Saragih. Dia menjelaskan, Idrus membuka pembicaraan. Lalu, Kotjo menanyakan mengenai proyek PLTU Riau-II. Pada saat ditanya itu Sofyan mengaku emosi. "Saya agak sedikit emosi. Pak Kotjo jangan diskusi mimpi saja jangan. Bapak selesaikan di Riau-I ini waktu sudah hampir selesai. Ini belum selesai juga bicara yang lain," ucap Sofyan. Dia menegaskan, Kotjo membahas mengenai PLTU Riau-II tidak pada tempatnya, sehingga, membuatnya emosi. Padahal, dia menambahkan, proyek PLTU Riau-1 masih terbengkalai. "Kondisi tidak nyaman. Saya kecewa sama Pak Kotjo. Ini masih terbengkalai, sudah bahas Riau-II," jelasnya. Dalam kasus ini, Idrus didakwa melanggar Pasal 12 huruf a atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dalam UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 jo Pasal 64 ayat 1 KUHP.

Sofyan Basir Sebut Idrus Marham Tidak Tahu Soal Proyek PLTU Riau-1

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/eni-saragih-akui-biayai-munaslub-golkar-pakai-duit-suap-pltu-riau-1_m_.jpg" alt="Mantan Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Eni Maulani Saragih bersaksi di persidangan PLTU Riau-1 dengan terdakwa Idrus Marham di PN Tipikor, Jakarta Pusat, Selasa (29/1)" width="100%">
<figcaption>Mantan Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Eni Maulani Saragih bersaksi di persidangan PLTU Riau-1 dengan terdakwa Idrus Marham di PN Tipikor, Jakarta Pusat, Selasa (29/1)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Mantan Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Eni Maulani Saragih mengaku meminta uang kepada pemegang saham Blackgold Natural Resources, Johannes Budisutrisno Kotjo. Uang tersebut salah satunya diperuntukan untuk Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) Partai Golkar pada Desember 2017. "Kalau pengkondisian itu saya minta, untuk Munaslub saya minta langsung Pak Kotjo," kata Eni saat bersaksi untuk terdakwa Idrus Marham di Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi (Tipikor), Jakarta Pusat, Selasa (29/1). Menurut Eni, permintaannya kepada Kotjo lantaran dirinya mempunyai tanggung jawab penuh atas kelancaran Munaslub Golkar. Saat itu, acara tersebut digelar untuk mencari ketua umum yang baru, kemudian terpilih Airlangga Hartarto. "Munaslub Pak Kotjo bantu saya, saya bendahara Munaslub. Saya berkewajiban untuk membiayai Munaslub," ucap Eni.&nbsp; Untuk diketahui,&nbsp;dalam dakwaan disebutkan sebagian uang suap PLTU Riau-1 senilai Rp 2 miliar digunakan untuk Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) Golkar Pada 2017. Namun sebagian uang tersebut senilai Rp 713 juta telah dikembalikan ke KPK oleh Wasekjen Partai Golkar Sarmuji. Sebelumnya, Idrus Marham didakwa&nbsp;menerima suap senilai Rp 2,250 miliar terkait proyek pembangunan PLTU Riau-1. Uang tersebut diberikan oleh pengusaha sekaligus salah satu pemegang saham Blackgold Natural Resources Limited, Johannes Budisutrisno Kotjo. Idrus dinilai berperan atas pemberian uang dari Kotjo yang diduga digunakan untuk membiayai musyawarah nasional luar biasa (Munaslub) Partai Golkar pada 2017. Selain itu, Idrus juga disebut meminta agar Kotjo membantu pendanaan suami Eni Saragih, Muhammad Al Khadzik saat mengikuti pemilihan kepala daerah Temanggung. Idrus didakwa melanggar Pasal 12 huruf a atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dalam UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 jo Pasal 64 ayat 1 KUHP.

Eni Saragih Akui Biayai Munaslub Golkar Pakai Duit Suap PLTU Riau-1

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/sulit-tolak-permintaan-menggiurkan-novanto-eni-akui-lagi-kepepet_m_.jpg" alt="Terdakwa penerima suap kasus PLTU Riau-1, Eni Saragih mengaku hanya diperintah Ketua DPR Setya Novanto untuk memuluskan proyek tersebut." width="100%">
<figcaption>Terdakwa penerima suap kasus PLTU Riau-1, Eni Saragih mengaku hanya diperintah Ketua DPR Setya Novanto untuk memuluskan proyek tersebut.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Terdakwa penerima suap kasus PLTU Riau-1, Eni Saragih mengaku hanya menjalani perintah Setya Novanto untuk membantu Bos Blackgold Natural Resources Ltd, Johannes Budisutrisno Kotjo.&lrm; Jika berhasil, Eni mengaku dijanjikan fee oleh Novanto jika Kotjo mendapatkan proyek investasi senilai 900 juta dollar AS tersebut.&lrm; &lrm; &lrm;&lrm;"Karena Pak Setya Novanto adalah Ketua Umum saya di Partai Golkar sekaligus Ketua DPR juga, saya tidak bisa menolaknya. Tapi saya hanya bantu, tidak memikirkan janji-janji fee," kata Eni Saragih saat menjalani sidang pemeriksaan terdakwa di Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi (Tipikor), Jakarta Pusat, Selasa (22/1). Menurut Eni, Novanto akan memberi sekitar USD 1,5 juta apabila membantu Kotjo memfasilitasi bertemu Direktur Utama PLN Sofyan Basir terkait proyek PLTU Riau-1. Selain itu Eni dijanjikan akan diberikan saham. &lrm; &lrm;"Menjanjikan 1,5 juta dollar&lrm;. 'Nanti gua kasih saham juga'. Tapi sampai hari berikutnya juga tak pernah disampaikan karena Pak Setya Novanto kena kasus, Pak Kotjo juga tidak pernah &lrm;menyampaikan itu lagi," jelas Eni di hadapan majelis hakim. &lrm; &lrm; Eni sendiri mengatakan waktu itu suaminya sedang maju dalam Pemilihan Bupati Temanggung, sehingga sangat memerlukan dukungan partainya dan dukungan uang. &lrm; Dalam perkara ini, Eni Saragih didakwa menerima suap secara bertahap hingga mencapai Rp 4,75 miliar dari pemilik saham Blackgold Natural Resources Ltd, Johannes Budisutrisno Kotjo, terkait pengurusan PLTU Riau-1. &lrm; Jaksa KPK juga mendakwa Eni Maulani terima gratifikasi uang sejumlah Rp5,6 miliar dan SGD40.000 dari beberapa direktur dan pemilik perusahaan yang bergerak di bidang minyak dan gas (Migas).&lrm;

Sulit Tolak Permintaan Menggiurkan Novanto, Eni Akui Lagi 'Kepepet'

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/pakai-baju-oranye-dan-diborgol-eni-saragih-saya-nikmati_m_.jpg" alt="Terdakwa kasus suap PLTU Riau, Eni Saragih. Eni mengaku tak mempermasalahkan soal aturan borgol KPK." width="100%">
<figcaption>Terdakwa kasus suap PLTU Riau, Eni Saragih. Eni mengaku tak mempermasalahkan soal aturan borgol KPK.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Terdakwa suap dan gratifikasi proyek PLTU Riau-1, Eni Maulani Saragih tak keberatan dengan kebijakan baru KPK. Yakni kewajiban diborgol serta mengenakan baju orange. Eni menilai KPK membuat aturan yang tepat. Sambil bergurau, Politikus Golkar tersebut menyebut seragam KPK yang dikenakannya, mirip baju khas salah satu suporter bola. "Keren, pakai baju (warna) oranye (seperti warna seragam) Jak Mania. Kalau beban saya dilepas oke juga," kata Eni di Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi (Tipikor), Jakarta Pusat, Rabu (2/1). Mantan Wakil Ketua Komisi VII DPR RI ini mengaku tak keberatan meski kedua tangannya harus diborgol ketika mendatangi lembaga antirasuah dan PN Tipikor, Jakarta. "Kalau peraturan ya harus jalani, saya nikmati saja," pungkasnya. Sebelumnya,&nbsp;KPK mengenakan borgol kepada para tahanan mulai hari ini, Rabu, (2/1).&nbsp;Salah satu tahanan yang sudah mengenakan borgol adalah Tubagus Cepy Sethiady. Dia merupakan tersangka kasus dugaan suap terkait Dana Alokasi Khusus Pendidikan Kabupaten Cianjur Tahun 2018. Juru&nbsp;bicara KPK Febri Diansyah menyatakan hal tersebut sebagai bagian dari pengamanan terhadap para tahanan KPK. "Untuk penindakan, sebagaimana telah diputuskan pimpinan, KPK meningkatkan pelaksanaan pengamanan terhadap para tahanan KPK. Aturan tentang pemborgolan untuk tahanan yang keluar dari rutan mulai diterapkan," jelas Febri di Jakarta, Rabu (2/1).

Pakai Baju Oranye dan Diborgol, Eni Saragih: Saya Nikmati

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/idrus-marham-berkukuh-tak-terima-duit-suap-proyek-pltu-riau-1_m_.jpg" alt="Idrus Marham usai diperiksa penyidik KPK" width="100%">
<figcaption>Idrus Marham usai diperiksa penyidik KPK</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Tersangka kasus dugaan suap PLTU Riau 1, Idrus Marham kembali menjalani pemeriksaan. Kali ini, dia mengaku diperiksa terakhir kalinya, karena berkas penyidikannya sudah dilimpahkan ke tahap penuntutan. "Jadi hari ini adalah peningkatan ke tahap kedua (tingkat penuntutan) dan tentu nanti pengantarnya adalah sudah diserahkan kepada JPU yang nanti akan mengikuti proses-proses," ungkapnya di Gedung Merah Putih KPK, Jumat (28/12). Atas dilimpahkannya perkara tersebut, dia mengaku akan terus kooperatif menjalani rangkaian proses hukum ke depannya. Termasuk ketika menjalani persidangan nantinya. "Sebagai bentuk penghargaan saya kepada proses hukum yang ada, saya siap mengikuti proses selanjutnya dan saya sudah mengatakan saya akan seperti biasa, kooperatif menghadapi proses dan saya siap menghadapi proses persidangan," tegas dia. Kendati demikian, mantan menteri sosial itu membantah terlibat dalam suap PLTU Riau-1. Penegasan ini, menurutnya, berdasarkan keterangan terdakwa dalam kasus yang sama di persidangan. "Pada saat persidangan Pak Kotjo kan sudah jelas. Pak Kotjo selaku terdakwa menyampaikan bahwa Idrus tidak terlihat apa-apa, tidak pernah ikut rapat-rapat, Idrus tidak pernah terima uang," kilah Idrus. Terpisah, juru bicara KPK Febri Diansyah membenarkan bahwa Idrus berkasnya telah masuk tahap dua. Sebab, penyidik sudah menyerahkan tersangka dan barang bukti pada penuntutan umum. "Sekitar 64 orang saksi telah diperiksa selama proses penyidikan," pungkasnya. Diketahui, dalam kasus ini KPK baru menjerat tiga orang tersangka, yakni mantan Wakil Ketua Komisi VII DPR Eni Maulani Saragih, pemilik Blackgold Natural Resources Limited Johanes Budisutrino Kotjo, dan mantan Mensos Idrus Marham. Idrus yang juga mantan Sekjen Partai Golkar itu diduga secara bersama-sama dengan Eni menerima hadiah atau janji dari Johanes Kotjo terkait kasus ini. Idrus disebut berperan sebagai pihak yang membantu meloloskan Blackgold untuk menggarap proyek PLTU Riau-1.

Idrus Marham Berkukuh Tak Terima Duit Suap Proyek PLTU Riau-1

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/sering-jadi-tamu-spesial-komisi-vii-prihadi-dipanggil-kpk_m_.jpg" alt="Mantan Menteri Sosial, Idrus Marham ketika akan ditahan KPK. KPK hari ini memeriksa sejumlah saksi terkait kasus yang menjerat Idrus" width="100%">
<figcaption>Mantan Menteri Sosial, Idrus Marham ketika akan ditahan KPK. KPK hari ini memeriksa sejumlah saksi terkait kasus yang menjerat Idrus</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali memanggil Direktur PT Smelting Prihadi Santoso. Dia akan dimintai keterangan untuk melengkapi berkas penyidikan mantan Mensos Idrus Marham. "Saksi Prihadi Santoso akan dimintai keterangan untuk tersangka IM (Idrus Marham)," ucap Juru Bicara KPK Febri Diansyah saat dikonfirmasi, Selasa (18/12).Prihadi sebelumnya sempat diperiksa penyidik sebagai saksi untuk Idrus Marham pada Rabu 12 September 2018, lalu. Saat itu, usai diperiksa, Prihadi sempat mengaku kerap diundang dalam acara yang digelar Komisi VII DPR.Selain Prihadi, penyidik KPK juga menjadwalkan pemeriksaan Presiden Direktur PT Isargas Iswan Ibrahim dan Direktur PT One Connect Indonesia (OCI) Herwin Tanuwidjaja. Keduanya juga akan diperiksa sebagai saksi untuk mantan sekjen partai Golkar ini.Dalam kasus ini, KPK baru menjerat tiga orang tersangka, yakni mantan Wakil Ketua Komisi VII DPR Eni Maulani Saragih, pemilik Blackgold Natural Resources Limited Johanes Budisutrino Kotjo, dan mantan Sekjen Golkar Idrus Marham. Idrus diduga secara bersama-sama dengan Eni menerima hadiah atau janji dari Johanes terkait kasus ini.Idrus disebut berperan sebagai pihak yang membantu meloloskan Blackgold untuk menggarap proyek PLTU Riau-1. Mantan Sekjen Golkar itu dijanjikan uang USD 1,5 juga oleh Johanes jika Johanes berhasil menggarap proyek senilai USD 900 juta itu.Proyek PLTU Riau-1 sendiri masuk dalam proyek 35 ribu Megawatt yang rencananya bakal digarap Blackgold, PT Samantaka Batubara, PT Pembangkit Jawa-Bali, PT PLN Batubara dan China Huadian Engineering Co. Ltd.

Sering Jadi 'Tamu Spesial' Komisi VII, Prihadi Dipanggil KPK

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/dirut-pln-hingga-wasekjen-golkar-bersaksi-di-persidangan-eni-saragih_m_.jpg" alt="Tersangka kasus suap PLTU Riau, Eni Saragih usai menjalani pemeriksaan di gedung KPK. Hari ini sidang kasus yang menjerat Eni kembali digelar." width="100%">
<figcaption>Tersangka kasus suap PLTU Riau, Eni Saragih usai menjalani pemeriksaan di gedung KPK. Hari ini sidang kasus yang menjerat Eni kembali digelar.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Sidang kasus dugaan korupsi proyek pembangunan PLTU Riau-1 dengan terdakwa mantan Wakil Ketua Komisi VII DPR Fraksi Golkar Eni Maulani Saragih kembali digelar, Selasa (11/12). Agendanya adalah pemeriksaan saksi. Jaksa penuntut umum KPK rencananya akan menghadirkan Direktur Utama PLN, Sofyan Basir, Direktur Pengadaan Strategis 2 PT PLN, Supangkat Iwan Santoso dan Wakil Sekretaris Jenderal Partai Golkar Muhammad Sarmuji. "Rencananya ada Pak SB (Sofyan Basir), Supangkat Iwan sama Muhammad Sarmuji," kata jaksa KPK Lie Putra Setiawan saat dikonfirmasi, Selasa (11/12). Lie mengatakan pihaknya akan mendalami keterangan para saksi untuk membuktikan dakwaan terhadap Eni. "Yang pasti pembuktian atas dakwaan kami," ucapnya. Sofyan dan Iwan Supangkat sebelumnya sudah bersaksi dalam kasus ini. Saat itu keduanya bersaksi untuk terdakwa pemegang saham Blackgold Natural Resources Limited, Johanes Budisutrisno Kotjo, pada Kamis (25/10) lalu. Sedangkan Sarmuji baru pertama kali bersaksi dalam kasus ini. Ia disebut sebagai pengurus Golkar yang mengembalikan uang Rp 700 juta ke KPK terkait kasus dugaan suap pembangunan PLTU Riau-1. Hal itu disampaikan mantan Sekjen Golkar Idrus Marham, saat menjadi saksi untuk terdakwa Kotjo. Dalam surat dakwaan Eni, Sofyan disebut berjuma dengan Eni untuk membahas proyek PLTU Riau-1, sebanyak sembilan kali. Beberapa pertemuan juga melibatkan Iwan Supangkat. Dikasusnya, Eni didakwa menerima suap dari pemegang saham PT Blackgold Natural Resources Limited, Johanes Budisutrisno Kotjo sebesar Rp 4,75 miliar. Suap diduga diberikan agar Kotjo mendapatkan proyek Independent Power Producer (IPP) Pembangkit Listrik Tenaga Uap Mulut Tambang (PLTU MT) Riau-1. Selain dakwaan suap, Eni juga didakwa menerima gratifikasi sebesar Rp 5,6 miliar dan SGD 40 ribu. Uang itu disebut berasal dari 4 pengusaha yang bergerak di bidang energi dan migas yang berkaitan dengan mitra kerja dari Komisi VII DPR.

Dirut PLN Hingga Wasekjen Golkar Bersaksi di Persidangan Eni Saragih

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#suap proyek pltu riau 1

Berita Terkini