<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari, Candra Mega SariAsisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga, Novia Herawati&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Jatu Rahendarto, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Karir&nbsp;</h1><h1>Selalu Ada yang Baru!</h1>Selamat datang di situs resmi Rekrutmen Jawa Pos&nbsp;Jawa Pos merupakan perusahaan media massa terbesar di Indonesia. Memiliki lebih dari 200 media yang tersebar di seluruh Nusantara. Berbasis di Surabaya dengan sirkulasi lebih dari 400 ribu eksemplar per hari, Jawa Pos telah menjadi media massa yang kreatif, mencetak tren baru, serta mendapatkan berbagai penghargaan nasional dan internasional.&nbsp;Di 2016, Jawa Pos (PT Jawa Pos Koran) untuk kali pertama dalam sejarah membuka rekrutmen secara online. Situs resmi Rekrutmen Jawa Pos ini dapat diakses sepanjang tahun. Berbagai posisi yang tersedia dapat dilihat updatenya di situs ini. Berbagai pengumuman terkait program rekrutmen juga akan hadir. Tim rekrutmen Jawa Pos hanya akan memproses lamaran yang diajukan secara online. Let’s join us!&nbsp;Beberapa posisi telah dibuka! Buruan cek!

karir

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Muhammad Ridwan

KPK mengamankan Bupati Rejang Lebong dalam OTT di Bengkulu. Tim menangkap pelaku dan menyita uang tunai.

Sabik Aji Taufan

KPK Gelar OTT di Bengkulu, Bupati Rejang Lebong Fikri Thobari Diamankan

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/04/18/menhut-4085625283.jpg" alt="Menteri Kehutanan (Menhut) Raja Juli Antoni melihat persemaian Merenti dalam kunjungan di Sampit, Kalimantan Tengah. (Humas Kemenhut)&nbsp;" width="100%">
<figcaption>Menteri Kehutanan (Menhut) Raja Juli Antoni melihat persemaian Merenti dalam kunjungan di Sampit, Kalimantan Tengah. (Humas Kemenhut)&nbsp;</figcaption>
</figure> JawaPos.com&nbsp; - Pemerintah berupaya memperbaiki regulasi atau tata kelola izin usaha pemanfaatan hutan. Pasalnya pada masa lalu, dari izin tersebut Indonesia identik dengan pusat aktivitas pembalakan hutan atau illegal logging. Sehingga hutan tetap bisa lestari, sekaligus meningkatkan ekonomi masyarakat.&nbsp; Penataan regulasi Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) itu disampaikan Menteri Kehutanan (Menhut) Raja Juli Antoni saat berkunjung ke Sampit, Kalimantan Tengah pada Kamis (17/4). Pada kesempatan itu, Raja meninjau PBPH yang berhasil menjaga kelestarian hutan. Yaitu dengan penanaman pohon meranti, sejak proses persemaian. Peninjauan itu dilakukan di PT Sarmiento Parakantja Timber. Raja Antoni meninjau persemaian pohon meranti, rumah stek pohon meranti, hingga penanaman bibit pohon meranti di lokasi. Selanjutnya, Menhut Raja Antoni melanjutkan kunjungan dengan meninjau Pohon-pohon Meranti yang sudah berusia 19 tahun.&nbsp; "Sejak diberi amanah sebagai Menteri Kehutanan, salah satu program yang diamanahkan pada saya adalah melakukan revitalisasi usaha di bidang kehutanan salah satunya terutama di bidang kayu," ujar Raja.&nbsp; Raja mengakui sebelumnya Indonesia terkenal dengan pusat pembalakan hutan liar atau illegal logging. Sehingga adanya izin PBPH kerap identik dengan kerusakan alam. Namun saat ini terdapat PBPH bersertifikasi baik yang secara bersamaan konservasi alam tetap terjaga. "Ketika mengalami sebuah cerita, bahwa Indonesia ini dulu menjadi pusat illegal logging. Tidak bisa dipungkiri memang itu terjadi," katanya. Namun, banyak juga ternyata pengalaman-pengalaman positif. Di mana perusahaan PBPH justru dapat memproduksi sesuatu yang produktif. Teapi secara bersamaan konservasi alam tetap terjaga baik.&nbsp; Dalam kunjungan itu, Raja juga mengatakan PBPH dengan sertifikasi baik dapat menjadi contoh khususnya bagi PBPH lain di Kalimantan Tengah. Yang tidak hanya dapat berproduksi dengan baik, namun juga perlu menjaga dan melestarikan alam. "Dengan berbagai metode, pengetahuan, kerja keras, dan komitmen, menjadi contoh sebuah perusahaan menjadi produktif tapi pada saat yang bersamaan dapat menjaga alam," tuturnya. Upaya itu bisa menggandeng masyarakat setempat.&nbsp; Raja menuturkan, saat ini Kemenhut tengah memikirkan adanya perbaikan regulasi. Agar lebih memotivasi dan membuka ruang. Supaya pengelolaan hutan lebih produktif dan tetap menjaga alam sekitar. "Kami sedang berfikir untuk memperbaiki regulasi, kebijakan yang memotivasi kembali, memberikan ruang untuk produktif dalam pengelolaan hutan kita ini," ujarnya. Diakhir kunjunganya Raja melihat proses belajar mengajar di TK, SD dan SMP sekolah binaan PT Sarpatim (CSR). (wan)

Pemerintah Indonesia berupaya memperbaiki regulasi izin usaha pemanfaatan hutan untuk menjaga kelestarian alam dan meningkatkan ekonomi.

Indonesia Sempat Jadi Pusat Pembalakan Hutan, Pemerintah Tata Izin Usaha Pemanfaatan Hutan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/02/28/IMG-20250227-WA0071-4158930495.jpg" alt="Menteri Kehutanan (Menhut) Raja Juli Antoni (kiri) mengikuti rapat di Komisi IV DPR Jakarta (27/2). HUMAS KEMENHUT" width="100%">
<figcaption>Menteri Kehutanan (Menhut) Raja Juli Antoni (kiri) mengikuti rapat di Komisi IV DPR Jakarta (27/2). HUMAS KEMENHUT</figcaption>
</figure> &nbsp; JawaPos.com - Banyak izin pengelolaan hutan yang mangkrak di lapangan. Akibatnya hutan menjadi terbengkalai. Pemerintah berupaya menertibkannya. Perkembangan terbaru ada 18 Perijinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) yang dicabut oleh Kementerian Kehutanan (Kemenhut).&nbsp; Perkembangan sanksi berat pencabutan izin tersebut, disampaikan Menhut Raja Juli Antoni saat rapat bersama Komisi IV DPR di Senayan pada Kamis (27/2) sore. Dia menegaskan akan terus mengevaluasi pemberian PBPH. Jika ada perusahaan penerima izin yang tidak mengelola hutan dengan baik, maka akan dicabut izinnya.&nbsp; &nbsp;"Kami sesuai dengan perintah Pak Presiden Prabowo Subianto, akan terus menertibkan PBPH-PBPH ini, sekaligus membuka ruang kepada swasta yang lebih baik dan yang memiliki komitmen untuk berusaha dengan benar," ujar Raja.&nbsp; Dia menceritakan Kemenhut telah mencabut izin 18 PBPH. Dengan total luas sekitar 526,144 ribu hektar. Sebanyak 18 PBPH tersebut tersebar di berbagai wilayah. Seperti di Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Maluku, dan Papua. Keputusan pencabutan PBPH itu diambil, karena pemegang izin tidak melaksanakan kegiatan sesuai ketentuan yang diberlakukan. Raja lantas merinci, sebanyak 17 unit PBPH dinilai tidak ada kegiatan pemanfaatan hutan sehingga melanggar Pasal 365 huruf c Permen LHK Nomor 8 Tahun 2021. Yaitu meninggalkan areal kerja. Sedangkan 1 unit PBPH lainnya telah mengembalikan areal izinnya kepada Menteri Kehutanan. Politisi Partai Solidaritas Indonesia (PSI) itu mengatakan, pencabutan izin ini diharapkan dapat menjadi peringatan bagi PBPH lain. "Pencabutan izin 18 PBPH tersebut diharapkan akan menjadi alarm atau pengingat bagi PBPH lain untuk melaksanakan kewajibannya," ujar dia.&nbsp; Beberapa kewajiban yang perlu dijalankan diantaranya melaksanakan kegiatan nyata di lapangan dan kegiatan pemanfaatan hutan. Serta kewajiban lain sesuai dengan perundang-undangan. "Melaksanakan kegiatan nyata di lapangan dan kegiatan pemanfaatan hutan berdasarkan rencana kerja usaha dan rencana kerja tahunan," pungkas Raja.&nbsp;

Perkembangan terbaru ada 18 Perijinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) yang dicabut oleh Kementerian Kehutanan (Kemenhut).

Terbukti Menelantarkan Hutan, Pemerintah Cabut 18 Izin Usaha Pemanfaatan Hutan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/gubernur-sumbar-dukung-pemanfaatan-hutan-untuk-peningkatan-ekonomi_m_183808.jpeg" alt="Gubernur Sumbar Irwan Prayitno (tengah) memperlihatkan salah satu hasil produksi masyarakat dari pemanfaatan hutan didampingi Koordinator Project KKI Warsi Sumbar, Riche Rahma Delvita." width="100%">
<figcaption>Gubernur Sumbar Irwan Prayitno (tengah) memperlihatkan salah satu hasil produksi masyarakat dari pemanfaatan hutan didampingi Koordinator Project KKI Warsi Sumbar, Riche Rahma Delvita.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Pemerintah Provinsi Sumatera Barat (Sumbar) mendukung gerakan Konservasi Indonesia (KKI) Warsi Sumbar yang mengajak masyarakat memanfaatkan dan mengelola potensi hutan. Dukungan itu diberikan mengingat, sebagian besar nagari (desa) di Ranah Minang berbatasan langsung dengan hutan. Gubernur Sumbar Irwan Prayitno mengatakan, lebih dari 800 nagari di Sumbar berbatasan langsung atau berada di kawasan hutan. Menurutnya, program pembinaan yang digerakkan WARSI, selain dapat membuka peluang usaha juga bisa dilakukan untuk melestarikan hutan. "Ini sangat positif. Masyarakat dapat merawat dan memanfaatkan hutan berbarengan," kata Irwan Prayitno di Kantor Gubernur Sumbar, Rabu (24/1). Hal yang dianggap baik oleh Gubernur adalah, pengelolaan hutan berbasis masyarakat ini juga meningkatkan kesejahteraan, dengan cara mengolah produk hasil hutan. Apakah itu berbentuk makanan hingga kerajinan tangan. Kepala Dinas Kehutanan Sumbar Hendri Octavia mengatakan, pengelolaan hutan oleh masyarakat adalah bentuk dukungan pemanfaatan lahan hutan yang selama ini hanya dilihat dan dibiarkan saja. "Jika ratusan hektare hutan di kelola masyarakat, kita bisa bayangkan berapa manfaat yang akan diperolehnya," kata Hendri. Sementara itu, Koordinator Project KKI Warsi Sumbar Riche Rahma Delvita mengatakan, Warsi telah melakukan pendampingan masyarakat dengan berbagai program pemberdayaan berbasis ramah lingkungan sejak tahun 2007 lalu. Pemberdayaan yang dilakukan Warsi berupa pengembangan disektor kehutanan. Kemudian, juga menyasar sektor pertanian dalam bentuk pencanangan tanam padi organik, ditambah dengan memberikan pelatihan terhadap kelompok perempuan dengan melahirkan produk UMKM bernilai jual. "Semua pendampingan yang dilakukan tidak akan berarti tanpa dukungan pemerintah daerah. Sebab, hanya pemerintah yang bisa melanjutkan dengan anggaran dan kebijakan," katanya. Riche menyebutkan, saat ini terdapat sebanyak 13 nagari di Sumbar yang telah berhasil mengelola hutan sekitarnya. Hal ini dibuktikan dengan hasil 30 produk berbasis masyarakat. "Ini adalah bukti, jika masyarakat diberikan edukasi dan kewenangan dalam pengelolaan hutan, maka mereka mampu bersaing dengan membuat produk dengan memanfaat sumber daya yang ada dihutan," tuturnya. Contoh produk dari hasil hutan yang dikelola masyarakat dari pemanfaatan sumber daya hutan untuk dipasarkan antara lain, madu hutan, pertanian organik seperti dendeng pucuk ubi. Selain itu, masih banyak lagi produk yang berkualitas dari hutan yang dikelola masyarakat ini. "Sumbar mengusung konsep tata kuasa, tata kelola, tata usaha dan tata niaga dalam pemanfaatan dan penyelamatan hutan dengan Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat (PHBM)," katanya.

Gubernur Sumbar Dukung Pemanfaatan Hutan untuk Peningkatan Ekonomi