<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari, Candra Mega SariAsisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga, Novia Herawati&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Jatu Rahendarto, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Karir&nbsp;</h1><h1>Selalu Ada yang Baru!</h1>Selamat datang di situs resmi Rekrutmen Jawa Pos&nbsp;Jawa Pos merupakan perusahaan media massa terbesar di Indonesia. Memiliki lebih dari 200 media yang tersebar di seluruh Nusantara. Berbasis di Surabaya dengan sirkulasi lebih dari 400 ribu eksemplar per hari, Jawa Pos telah menjadi media massa yang kreatif, mencetak tren baru, serta mendapatkan berbagai penghargaan nasional dan internasional.&nbsp;Di 2016, Jawa Pos (PT Jawa Pos Koran) untuk kali pertama dalam sejarah membuka rekrutmen secara online. Situs resmi Rekrutmen Jawa Pos ini dapat diakses sepanjang tahun. Berbagai posisi yang tersedia dapat dilihat updatenya di situs ini. Berbagai pengumuman terkait program rekrutmen juga akan hadir. Tim rekrutmen Jawa Pos hanya akan memproses lamaran yang diajukan secara online. Let’s join us!&nbsp;Beberapa posisi telah dibuka! Buruan cek!

karir

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Muhammad Ridwan

KPK mengamankan Bupati Rejang Lebong dalam OTT di Bengkulu. Tim menangkap pelaku dan menyita uang tunai.

Sabik Aji Taufan

KPK Gelar OTT di Bengkulu, Bupati Rejang Lebong Fikri Thobari Diamankan

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/08/Kawasan-Kota-Gelap-Dery-Ridwansah-2.jpg" alt="Suasana gedung perkantoran yang belum sepenuhnya menyala akibat padamnya aliran listrik di wilayah Jakarta dan sekirnya, Minggu (4/8/2019). PT PLN (Persero) menyatakan bahwa listrik di area Jabodetabek, Jawa Barat dan Jawa Tengah akan menyala bertahap de" width="100%">
<figcaption>Suasana gedung perkantoran yang belum sepenuhnya menyala akibat padamnya aliran listrik di wilayah Jakarta dan sekirnya, Minggu (4/8/2019). PT PLN (Persero) menyatakan bahwa listrik di area Jabodetabek, Jawa Barat dan Jawa Tengah akan menyala bertahap de</figcaption>
</figure>JawaPos.com - PT Perusahaan Listrik Negara atau PLN (Persero) memastikan, kompensasi atas insiden pemadaman listrik (black out) yang terjadi di sebagian wilayah Jawa pada Minggu (4/8) telah cair dan disalurkan ke pengguna sejak 1 September 2019. PLN menegaskan, penyaluran kompensasi telah sesuai dengan aturan Peraturan Menteri (Permen) ESDM Nomor 27 Tahun 2017 tentang Standar Mutu Pelayanan.  "Kami sudah salurkan mulai 1 September 2019," kata Vice President Bisnis dan Pelayanan Pelanggan PLN Yuddy Setyo Wicaksono kepada JawaPos.com, Senin (2/9).  Adapun jumlah pengguna yang mendapatkan ganti rugi sebanyak 21,9 juta. Dia menjelaskan, formula besaran kompensasi bagi pelanggan nonsubsidi sebesar 35 persen dikalikan rekening.  Rekening minimum yang diterima oleh konsumen setiap bulannya tentunya berbeda-beda sesuai dengan daya listrik yang digunakan di rumahnya. Misalnya saja pelanggan yang menggunakan daya listrik 2.200 VA, maka formulanya adalah 40 jam x 2.200 VA x tarif kWh : 1.000.  Setelah ketemu rekening minimum, hasil itu dikalikan dengan kompensasi sebagaimana yang tercantum Permen 27/2017 yaitu 35 persen atau 0,35 (disederhanakan). "Sebagai contoh pelanggan 2.200 VA yang dapat kompensasi, maka besar kompensasi 35 persen x 40 x 2,2 x 1467,28 = Rp. 45.192," jelasnya.  Dia menambahkan nilai kompensasi ini sama untuk golongan tarif yang serupa. Dengan kata lain, besaran kompensasi tak bergantung pada pembelian token untuk pelanggan prabayar. Dan juga tidak bergantung pada tagihan bulanan bagi pelanggan pasca bayar.  "Jadi, kalau pembelian token 1 juta, bukan berarti mendapatkan kompensasi 350 ribuan," ujarnya.  Perlu diketahui, total anggaran yang disediakan perusahaan setrum pelat merah untuk kompensasi blackout ialah Rp 839,88 miliar. Untuk memudahkan, pengguna bisa mengunjungi laman https://www.pln.co.id/pelanggan/informasi-kompensasi untuk mengetahui penghitungan besaran kompensasi secara otomatis.

PLN: Kompensasi bagi Pelanggan Terdampak Blackout Cair per 1 September

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/08/PLT-DIRUT-PLN-PENUHI-PANGGILAN-KOMISI-VII-DPR-Dery-Ridwansah-7.jpg" alt="Plt Direktur Utama PT PLN (Persero) Sripeni Inten Cahyani usai menggelar pertemuan dengan Komisi VII DPR RI terkait listrik padam di wilayah Jakarta dan sekitarnya, Selasa (6/8/2019). Sripeni memenuhi panggilan Komisi VII DPR terkait pembahasan tindak lan" width="100%">
<figcaption>Plt Direktur Utama PT PLN (Persero) Sripeni Inten Cahyani usai menggelar pertemuan dengan Komisi VII DPR RI terkait listrik padam di wilayah Jakarta dan sekitarnya, Selasa (6/8/2019). Sripeni memenuhi panggilan Komisi VII DPR terkait pembahasan tindak lan</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Warga DKI Jakarta kembali dirundung kekhawatiran atas terjadinya insiden pemadaman listrik (black out). Setelah beberapa waktu lalu terjadi black out di sebagian wilayah Jawa-Bali, sore tadi sebagian wilayah ibu kota mengalami pemadaman listrik.  Kepada awak media, Plt Direktur Utama PT PLN (Persero), Sripeni Inten Cahyani menyampaikan, insiden padamnya listrik di sebagian wilayah Jakarta pada sore tadi terjadi lantaran adanya gangguan di Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTGU) Muara Karang. PLTGU tersebut memiliki daya transmisi sebesar 150 Kv.  "Ada gangguan di pembangkit Muara Karang," kata Inten di Gedung DPR RI, Rabu (28/8).  Menurut Inten, gangguan tersebut telah membuat sejumlah wilayah DKI Jakarta padam. Beberapa wilayah antara lain Pantai Indah Kapuk (PIK), Grogol, Muara Karang, Kebon Jeruk, Budi Kemuliaan, Kebon Sirih, Karet sampai dengan Kembangan.  Namun, ia memastikan bahwa sebagian wilayah telah mulai kembali teraliri listrik oleh PLN satu jam setelah pemadaman. Yakni dimulai pukul 14.11 WIB sampai dengan 15.10 WIB.  "15.10 sebagian besar pelayanan telah kembali normal. Yang masih belum nyala hanya sebagian grogol, Ketapang dan Cengkareng," terangnya.  Akan tetapi, Inten mengaku belum bisa memaparkan lebih lanjut ihwal gangguan apa yang terjadi pada PLTGU Muara Karang. PLN, kata dia, tengah melakukan investigasi terlebih dahulu.  "Hasilnya apa belum ada," tandasnya.  Sementara itu, melalui keterangan persnya, Vice President Public Relation PLN, Dwi Suryo Abdullah menyatakan, perseroan meminta maaf atas adanya pemadaman listrik yang terjadi di sebagian daerah DKI Jakarta.  "PLN mohon maaf atas padamnya aliran listrik yang terjadi pada sub sistem Muara Karang pada pukul 14.11 WIB yang menyebabkan sebagian Jakarta Pusat, sebagian Jakarta Selatan, sebagian Jakarta Barat, sebagian Bintaro dan sebagian Tanggerang Selatan padam," katanya.  Dwi mengatakan, sejak pukul 14.41 WIB, PLN sudah berhasil menyalakan 10 dari 11 Gardu Induk yang sebelumnya padam. Dari situ, secara bertahap sejumlah wilayah sudah kembali menyala.  "Proses penormalan terus dilakukan, Kami akan segera memberitahukan setiap perkembangan terkait proses recovery tersebut," tandasnya.  Adapun akibat insiden pemadaman listrik tersebut, tagar #matilampulagi mendadak menjadi perbincangan di Twitter. Banyak warganet yang mengungkapkan kekesalan lantaran masih teringat insiden blackout yang terjadi pada beberapa minggu silam.

Mati Listrik Lagi di Sebagian Jakarta, ini Penjelasan Plt Dirut PLN

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/08/PLT-DIRUT-PLN-PENUHI-PANGGILAN-KOMISI-VII-DPR-Dery-Ridwansah-7.jpg" alt="Plt Direktur Utama PT PLN (Persero) Sripeni Inten Cahyani usai menggelar pertemuan dengan Komisi VII DPR RI terkait listrik padam di wilayah Jakarta dan sekitarnya, Selasa (6/8/2019). Sripeni memenuhi panggilan Komisi VII DPR terkait pembahasan tindak lan" width="100%">
<figcaption>Plt Direktur Utama PT PLN (Persero) Sripeni Inten Cahyani usai menggelar pertemuan dengan Komisi VII DPR RI terkait listrik padam di wilayah Jakarta dan sekitarnya, Selasa (6/8/2019). Sripeni memenuhi panggilan Komisi VII DPR terkait pembahasan tindak lan</figcaption>
</figure>JawaPos.com - PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) (PLN) memastikan tak akan ada pemangkasan insentif karyawan untuk menutup biaya kompensasi yang diberikan ke pelanggan terdampak pemadaman listrik (blackout). Perusahaan setrum pelat merah itu meminta karyawan untuk tak perlu khawatir.  "Kepada insan PLN jangan khawatir. Mari fokus bekerja melayani masyarakat. Manajemen tidak akan melakukan pemotongan yang berkaitan dengan kompensasi kepada pelanggan," kata Plt Direktur Utama PLN, Sripeni Inten Cahyani kepada awak media, Kamis (8/8).  Sebelumnya, salah satu direktur PLN menyatakan, kompensasi yang diperkirakan mencapai Rp 839,88 miliar akan ditutup dari pemotongan insentif karyawan. Kompensasi akan diberikan kepada sekitar 21,9 juta pelanggan terdampak blackout.  Wacana tersebut lantas mendapat protes keras dari Serikat Pekerja PLN. Inten mengatakan, mekanisme pembayaran kompensasi sejatinya telah diatur oleh pemerintah.  Kompensasi itu diberikan karena tingkat mutu pelayanan yang tidak terpenuhi kepada konsumen. Artinya, sebagai perusahaan publik yang harus memastikan masyarakat menikmati tingkat layanan tertentu, maka apabila tidak berhasil, PLN sudah berkewajiban untuk memberikan kompensasi.  "Kami tegaskan bahwa tidak ada relevansi antara gaji dan kompensasi," pungkasnya.  Sebagaimana yang diatur pada Permen 27/2017, PLN menetapkan formula atau rumus kompensasi yaitu sebesar 35 persen dari biaya beban atau rekening minimum untuk konsumen golongan tarif adjustment. Kemudian sebesar 20 persen dari biaya beban atau rekening minimum untuk konsumen pada golongan tarif yang tidak dikenakan penyesesuaian tarif tenaga listrik (non-adjustment).  Dari situ, bisa diambil formula bahwa kompensasi yang diberikan masyarakat adalah 35 persen dikalikan dengan rekening minimum yang diterima setiap bulannya. Rekening minimum yang diterima oleh konsumen setiap bulannya tentunya berbeda-beda sesuai dengan daya listrik yang digunakan di rumahnya.  Misalnya saja pelanggan yang menggunakan daya listrik 2.200 VA, maka formula rekening minimumnya adalah 40 jam x 2.200 VA x tarif kWh : 1.000. Setelah ketemu rekening minimum, hasil itu dikalikan dengan kompensasi sebagaimana yang tercantum Permen 27/2017 yaitu 35 persen atau 0,35 (disederhanakan).  Informasi saja, angka 40 jam pada formula rekening minimum adalah nilai minimum layanan yang dijadikan nilai tetap besaran ganti rugi oleh PLN. Dari formula itu, JawaPos.com menghitung kompensasi yang akan diterima pelanggan kemungkinan mulai dari Rp 9 ribu sampai dengan Rp 630 ribu.  Rinciannya, kompensasi Rp 9 ribu untuk pengguna dengan daya listrik paling terendah 450 VA (Rumahan Daya Paling Rendah) dan Rp 630 ribu dengan pengguna dengan daya listrik tertinggi 30.000 kVA seperti konsumen industri besar (tarif kWh yang digunakan: Rp 1.500).  Adapun pengurangan tagihan akan berlaku pada bulan depan. Sementara untuk pelanggan prabayar, pengurangan tagihan disetarakan dengan pengurangan tagihan untuk tarif listrik reguler. Pemberian kompensasi juga akan diberikan pada saat pelanggan membeli token berikutnya (prabayar).  Khusus untuk pelanggan premium, PLN akan memberikan kompensasi sesuai Service level Agreement (SLA) yang telah ditandatangani bersama.

Plt Dirut PLN Pastikan Tak Ada Pemotongan Insentif Karyawan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/08/FOTO-BOKS_FEDRIK-TARIGAN-JAWA-POS-blackout-1.jpg" alt="ILUSTRASI: Sebuah pertokoan memakai lilin akibat pemadaman listrik di Kawasan Pasar Baru, Jakarta beberapa waktu lalu. FOTO : FEDRIK TARIGAN/ JAWA POS" width="100%">
<figcaption>ILUSTRASI: Sebuah pertokoan memakai lilin akibat pemadaman listrik di Kawasan Pasar Baru, Jakarta beberapa waktu lalu. FOTO : FEDRIK TARIGAN/ JAWA POS</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Berkaca pada kejadian pemadaman listrik akibat masalah teknis yang menimpa PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) baru-baru ini, Ikatan Ahli Geologi Indonesia (IAGI) mengatakan, perlu ada perbaikan sistem secara keseluruhan dari hulu sampai hilir. Mulai dari pembangkit sampai ke pelanggan, baik dari sisi aksesibilitas maupun kapabilitas cadangan listrik.  "Yang saya lihat, PLN sudah terlihat melakukan gerak cepat untuk mengatasi keadaan. Recovery untuk perbaikan sistem teknis memang ada di PLN. Tapi idealnya, dari sisi sistem manajemen krisis, regulator juga bicara agar tidak semua terbeban kepada PLN saja," ujar Ketua Kebijakan Publik IAGI Singgih Widagdo.  Singgih berharap masyarakat bisa memahami kejadian tersebut sebagai kecelakaan dalam masalah teknis transmisi. Kondisi serupa juga pernah terjadi di berbagai negara.  Hal tersebut turut ditegaskan okeh Ketua CIGRE (Conseil International des Grands Reseaux Electriques) atau Dewan Internasional Sistem Listrik Besar Indonesia Herman Darnel Ibrahim. Herman menjelaskan, kejadian blackout atau gangguan besar seperti ini sebenarnya juga pernah terjadi di mana-mana termasuk di negara maju.  Negara maju seperti Amerika Serikat juga beberapa kali mengalami blackout. Di New York tercatat tiga kejadian yaitu pada 13 Juli 1977, 14 Agt 2003, dan terakhir baru saja bulan lalu 14 Juli 2019.  "Jadi rata-rata periodenya 15-20 tahunan," ujarnya.  Pemulihan blackout New York pada 2003, menurutnya, memerlukan waktu lebih 2 hari. Sementara kejadian terbaru pada 13 Juli 2019 lalu, juga baru pulih setelah 2 hari.  "California juga pernah mengalami blackout pada 1996, 2011, 2018 dan 2019," tambahnya.  Dalam sistem interkoneksi Jawa Bali, Herman yang pernah menjabat sebagai Direktur Transmisi dan Distribusi PLN periode 2003-2008 ini, mencatat setidaknya pernah terjadi 4 kali blackout. Masing-masing pada tanggal 13 April 1997, 18 Agt 2005, 18 Maret 2009, dan terakhir 4 Agustus 2019 lalu.  "Jadi kira-kira periodenya sekali dalam 5-10 tahunan," ujarnya.  Untuk mengetahui akar penyebab blackout, menurut Herman, lazimnya dan memang sudah seharusnya dilakukan investigasi yang melibatkan para ahli dari luar utility. Seperti halnya dalam 'crash investigation', semua data recorders dan data peralatan dikumpulkan dan dianalisa oleh tim penyelidik yang dibentuk. Kemudian dibahas kemungkinan-kemungkinan penyebab, lalu disimpulkan penyebabnya.  "Musibah blackout itu layaknya kecelakaan pesawat atau kematian. Jangan terlalu reaktif dengan analisa-analisa dan solusi-solusi yang spekulatif tanpa mengetahui rincian kejadian dan akar masalahnya. Lebih baik kita bersabar menunggu hasil penyelidikan," pungkasnya.

Tak Hanya di Indonesia, Kota-kota Besar Dunia ini juga Pernah Blackout

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/08/Kawasan-Kota-Gelap-Dery-Ridwansah-6.jpg" alt="Suasana gedung perkantoran yang belum sepenuhnya menyala akibat padamnya aliran listrik di wilayah Jakarta dan sekirnya, Minggu (4/8/2019). PT PLN (Persero) menyatakan bahwa listrik di area Jabodetabek, Jawa Barat dan Jawa Tengah akan menyala bertahap d" width="100%">
<figcaption>Suasana gedung perkantoran yang belum sepenuhnya menyala akibat padamnya aliran listrik di wilayah Jakarta dan sekirnya, Minggu (4/8/2019). PT PLN (Persero) menyatakan bahwa listrik di area Jabodetabek, Jawa Barat dan Jawa Tengah akan menyala bertahap d</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Wacana direksi PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) (PLN) memangkas insentif karyawan gara-gara insiden pemadaman listrik (blackout) mendapatkan perlawanan dari serikat pekerjanya. Serikat Pekerja perusahaan setrum pelat merah itu menegaskan menolak mentah-mentah wacana tersebut.  Sebab, menurut Ketua Umum Serikat Pekerja PLN, Eko Sumantri, kebijakan pemangkasan insentif berpotensi akan melanggar Undang-undang (UU) yang berlaku di Indonesia. Dia mencatat setidaknya akan ada dua UU yang akan menjegal upaya yang dilakukan oleh direksi PLN.  Yakni, UU Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, khususnya Pasal 93. Beleid itu menjelaskan, upah yang tidak dibayarkan hanya jika pekerja/buruh tidak melakukan pekerjaan.  Selain itu, direksi PLN juga berpotensi melanggar Pasal 14, Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan yang isinya tak jauh beda dari beleid di atas.  "Saya sangat yakin pekerja tidak setuju gaji bulanannya dipotong, Ini berpotensi melanggar UU dan peraturan lainnya," kata Eko kepada JawaPos.com, Rabu (7/8).  Bagi Eko, pemberian gaji kepada karyawan juga memiliki prosedur yang harus dipenuhi oleh perseroan. Meskipun belum mengetahui secara pasti benar atau tidaknya wacana yang dilontarkan, dia pun menyindir balik direksi yang mewacanakan memangkas gaji karyawan.  "Mungkin hanya kata-kata spontanitas dari salah satu direksi PLN. Jika saya jadi direksi, maka tentu (saya) sebagai pemimpin perusahaan, saya duluan menolak dibayar gaji karena terjadi insiden tersebut," pungkasnya.  Seperti diberitakan sebelumnya, direksi PT PLN (Persero) memutar akal untuk menutupi biaya ganti rugi yang diperkirakan mencapai Rp 839,88 miliar. Kompensasi ini akan diberikan kepada sekitar 21,9 juta pelanggan terdampak pemadaman listrik total (blackout), pada Minggu (4/8).  Perusahaan setrum pelat merah itu memastikan tidak akan meminta suntikan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Direktur Pengadaan Strategis II PLN Djoko Rahardjo Abumanan mengamini, pemberian ganti rugi akan menjadi tambahan beban perseroan.  Maka guna menyiasati hal tersebut, PLN akan melakukan penghematan termasuk memangkas insentif pegawai. "Makanya harus hemat lagi, gaji pegawai dikurangi," terangnya, Selasa (6/8).  Namun, tidak semua gaji karyawan akan dikenai pemangkasan. Ia menyatakan, hanya karyawan yang berkinerja kurang baik yang gajinya dipotong oleh perseroan.  Adapun insentif yang dipotong adalah komponen yang tidak termasuk dalam gaji pokok. "Kalau kerjanya enggak bagus, potong gaji. (Namanya) P2 yang diperhitungkan. P2 ini kalau prestasi dikasih, kalau enggak? Kaya gini nih kemungkinan kena semua pegawai," bebernya.  Terkait besaran gaji yang akan dipotong, Djoko belum bisa membeberkan lebih lanjut. "Nanti lah lihat insentif kesejahteraan," pungkasnya.

Wacana PLN Pangkas Insentif Karyawan Dapat Perlawanan Serikat Pekerja

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/08/PLT-DIRUT-PLN-PENUHI-PANGGILAN-KOMISI-VII-DPR-Dery-Ridwansah-7.jpg" alt="Plt Direktur Utama PT PLN (Persero) Sripeni Inten Cahyani usai menggelar pertemuan dengan Komisi VII DPR RI terkait listrik padam di wilayah Jakarta dan sekitarnya, Selasa (6/8/2019). Sripeni memenuhi panggilan Komisi VII DPR terkait pembahasan tindak lan" width="100%">
<figcaption>Plt Direktur Utama PT PLN (Persero) Sripeni Inten Cahyani usai menggelar pertemuan dengan Komisi VII DPR RI terkait listrik padam di wilayah Jakarta dan sekitarnya, Selasa (6/8/2019). Sripeni memenuhi panggilan Komisi VII DPR terkait pembahasan tindak lan</figcaption>
</figure>JawaPos.com - PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) (PLN) memastikan pemberian kompensasi bagi pelanggan terdampak pemadaman listrik (blackout) mulai dilakukan awal September 2019 ini. Skema pemberian kompensasi ini mengacu Peraturan Menteri (Permen) ESDM Nomor 27 Tahun 2017 tentang Standar Mutu Pelayanan.  Untuk kompensasi ini, PLN menyiapkan dana hingga Rp 839,88 miliar untuk ditebar kepada 21,9 juta pelanggan sebagai ganti rugi pemadaman listrik di sebagian pulau Jawa yang terjadi Minggu (4/8) lalu. Biaya ganti rugi dipastikan berasal dari dana operasional perusahaan, bukan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).  "Insya Allah bulan September ini. Normalnya seharusnya Oktober. Tapi kami bisa dilakukan September awal," kata Vice President Bisnis dan Pelayanan Pelanggan PLN Yuddy Setyo Wicaksono kepada JawaPos.com, Rabu (7/8).  Sebagaimana yang diatur pada Permen 27/2017, PLN menetapkan formula atau rumus kompensasi yaitu sebesar 35 persen dari biaya beban atau rekening minimum untuk konsumen golongan tarif adjustment. Kemudian sebesar 20 persen dari biaya beban atau rekening minimum untuk konsumen pada golongan tarif yang tidak dikenakan penyesesuaian tarif tenaga listrik (non-adjustment).  Dari situ, bisa diambil formula bahwa kompensasi yang diberikan masyarakat adalah 35 persen dikalikan dengan rekening minimum yang diterima setiap bulannya. Rekening minimum yang diterima oleh konsumen setiap bulannya tentunya berbeda-beda sesuai dengan daya listrik yang digunakan di rumahnya.  Misalnya saja pelanggan yang menggunakan daya listrik 2.200 VA, maka formula rekening minimumnya adalah 40 jam x 2.200 VA x tarif kWh : 1.000. Setelah ketemu rekening minimum, hasil itu dikalikan dengan kompensasi sebagaimana yang tercantum Permen 27/2017 yaitu 35 persen atau 0,35 (disederhanakan).  Informasi saja, angka 40 jam pada formula rekening minimum adalah nilai minimum layanan yang dijadikan nilai tetap besaran ganti rugi oleh PLN. Dari formula itu, JawaPos.com menghitung kompensasi yang akan diterima pelanggan kemungkinan mulai dari Rp 9 ribu sampai dengan Rp 630 ribu.  Rinciannya, kompensasi Rp 9 ribu untuk pengguna dengan daya listrik paling terendah 450 VA (Rumahan Daya Paling Rendah) dan Rp 630 ribu dengan pengguna dengan daya listrik tertinggi 30.000 kVA seperti konsumen industri besar (tarif kWh yang digunakan: Rp 1.500).  "Jadi, bukan pas beli tokennya atau bukan terhadap yang dibeli. Tapi rekening minimum yang seharusnya," bebernya.  Dia menambahkan, untuk konsumen pascabayar, nantinya akan dikurangi pembayarannya pada bulan berikutnya. Namun bisa jadi kerugian itu tak sebanding dengan apa yang diterima konsumen.  Sebab banyak konsumen yang harus rela kehilangan pelanggan, barang dagangan membusuk sampai dengan ikan peliharaannya mati. Ketika disinggung hal tersebut, Yuddy menyatakan hal tersebut adalah persoalan lain. PLN, kata dia, saat ini tengah fokus untuk memberikan kompensasi sesuai regulasi Permen 27/2017 terlebih dahulu.  "Itu beda, regulasi yang ada itu kompensasi terhadap pemadaman atau tingkat mutu pelayanan tadi," pungkas Yuddy.

Kompensasi Pelanggan PLN Cair Lebih Cepat, Ini Perhitungannya

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/08/Kawasan-Kota-Gelap-Dery-Ridwansah-7.jpg" alt="Ilustrasi: Suasana ketika listrik belum sepenuhnya menyala akibat blackout. (Dery Ridwansah/ JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi: Suasana ketika listrik belum sepenuhnya menyala akibat blackout. (Dery Ridwansah/ JawaPos.com)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Dampak mati listrik masal (blackout) di separo Jawa pada Minggu (4/8) turut dirasakan pegawai PT Perusahaan Listrik Negara (Persero). Hal itu terkait dengan kompensasi yang harus dibayarkan perusahaan BUMN listrik tersebut kepada 21,9 juta pelanggan.  Direktur Pengadaan Strategis 2 PLN Djoko Abumanan menuturkan, pihaknya harus menghemat keuangan untuk membayar kompensasi.  Sebab, dana untuk pembayaran kompensasi memang berasal dari biaya operasional perusahaan. Tidak boleh dari subsidi atau anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN). "Makanya harus hemat lagi, gaji pegawai kurangi," terangnya di DPR kemarin (6/8).  Namun, dia menggarisbawahi, yang dipotong bukan gaji pokok. Melainkan insentif kesejahteraan yang dimasukkan dalam gaji. "Di PLN itu ada merit order. Kalau kerjanya tidak bagus, potong gaji. Enggak ngebul satu semester berikutnya," imbuhnya.  Nilai kompensasi untuk pelanggan yang terdampak blackout mencapai Rp 839,88 miliar. Estimasi kompensasi terbesar adalah pelanggan rumah tangga, yakni Rp 346,92 miliar. Lalu, kompensasi pelanggan industri Rp 229,63 miliar dan pelanggan bisnis Rp 214,99 miliar. Kompensasi lainnya seperti untuk sektor sosial dan fasilitas publik jumlahnya relatif lebih kecil. Namun, angka-angka tersebut perlu verifikasi pemerintah.  Selain itu, PLN berpotensi merugi (opportunity lost) Rp 90 miliar akibat tidak bisa menjual listriknya kepada pelanggan saat pemadaman listrik berlangsung. Potensi kerugian tersebut dihitung berdasar jumlah daya yang hilang dikalikan dengan durasi serta harga tarif listrik sesuai golongan pelanggan. ''Rp 90 miliar (karena) tidak bisa menjual listrik ke pelanggan,'' ungkapnya.  Plt Dirut PLN Sripeni Inten Cahyani menegaskan, pemberian kompensasi itu akan diperhitungkan sebagai pengurang pada tagihan periode Agustus. ''Kami sudah menyusun program mengenai keandalan dan security untuk jaringan sistem Jawa-Bali. Meliputi pembangkit, transmisi, maupun gardu induk sampai ke pelanggan,'' terang mantan direktur utama PT Indonesia Power tersebut.  Khusus pelanggan prabayar, kata dia, kompensasi akan diberikan saat pelanggan membeli token berikutnya. Besaran kompensasi yang diterima dapat dilihat pada tagihan rekening atau bukti pembelian token untuk konsumen prabayar. <h3>Pasokan Listrik Normal</h3> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/08/PLN-memperbaik-tower-PLN.jpg" alt="Ilustrasi Tim Pekerjaan Dalam Keadaan Bertegangan (PDKB) di Muara Karang. (Tim Humas PLN for Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi Tim Pekerjaan Dalam Keadaan Bertegangan (PDKB) di Muara Karang. (Tim Humas PLN for Jawa Pos)</figcaption>
</figure> Ilustrasi Tim Pekerjaan Dalam Keadaan Bertegangan (PDKB) di Muara Karang. (Tim Humas PLN for Jawa Pos)  PLN telah memulihkan kondisi kelistrikan provinsi terdampak blackout pada Senin (5/8). Seluruh sistem kelistrikan untuk wilayah Jakarta normal pukul 17.50 WIB, Banten pukul 21.20 WIB, dan Jawa Barat pukul 23.27 WIB.  Beban puncak listrik di wilayah DKI Jakarta, Banten, dan Jawa Barat mencapai 13.674 mw dengan daya mampu total 15.378 mw pada 6 Agustus 2019. Hingga kemarin pagi (6/8), jumlah pembangkit yang sudah masuk sistem 12.378 mw dengan 23 GITET telah beroperasi. Selain itu, semua jaringan 500 kv dan 150 kv sudah kembali normal.  Saat ini PLN tengah melakukan investigasi menyeluruh guna memastikan penyebab pemadaman listrik pada Minggu kemarin. Tim investigasi yang terdiri atas internal PLN dan tim ahli dari luar PLN telah dibentuk. ''Pemadaman kemarin bukan (karena) penyebab tunggal. Jadi, kami mohon izin, berikan kami waktu untuk melakukan investigasi dan assessment dengan menyeluruh,'' terang Inten.  Sistem kelistrikan Jawa-Bali memang sangat kompleks dengan 250 pembangkit, 500 gardu induk, transmisi jaringan 500 kv sepanjang 5.000 kms (kilometer sirkit), dan transmisi jaringan 150 kv sepanjang 7.000 kms. ''Kami tidak berhenti sampai penyebab saja. Kami bisa bicara mengenai improvement sistem kelistrikan di Jawa-Bali. Jadi, ini kami akan melibatkan pakar yang ahli kesisteman listrik,'' terangnya.  Di sisi lain, Polri berupaya memastikan ada tidaknya pidana dalam kejadian blackout tersebut. Karopenmas Divhumas Polri Brigjen Dedi Prasetyo menuturkan, Polda Jawa Tengah telah mendatangi PLN, khususnya di UPT Ungaran. ''Dilakukan komunikasi soal penyebab blackout,'' ujarnya.  Untuk sementara, Dedi menyatakan, blackout diduga terjadi karena faktor alam dan gangguan teknis di lapangan. Yakni, ledakan di Desa Malon, Kecamatan Gunungpati, Semarang. ''Di lokasi terdapat bekas pohon yang ditebang, posisinya berada tepat di bawah jaringan tegangan supertinggi,'' tuturnya.  Anggota Komisi VII DPR M. Kurtubi mendorong dilakukan investigasi menyeluruh atas insiden blackout yang menimpa 21,9 juta pelanggan tersebut. Itu dilakukan agar kasus serupa tidak terjadi lagi. ''Ini jelas musibah dunia kelistrikan di tanah air," kata Kurtubi di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, kemarin.  Selain itu, pihaknya meminta pemerintah membenahi tata kelola kelistrikan nasional. Mulai pembangunan pembangkit hingga infrastruktur transmisi sebagai sarana mengirim setrum dari timur ke barat. Sebab, saat ini pembangkit di bagian timur jauh lebih banyak daripada di kawasan barat. Padahal, perkembangan industri lebih tumbuh di barat. ''Pertumbuhan ekonomi kita stagnan di 5 persen karena pengelolaan listrik belum sepenuhnya diarahkan mendukung dan menunjang pertumbuhan ekonomi dan industri," papar politikus asal Lombok, NTB, itu.  Wakil Ketua Komisi VI DPR Dito Ganinduto juga menyoroti kinerja manajemen PLN. Pembenahan mendesak dilakukan. Termasuk penunjukan direktur utama (Dirut) PLN yang definitif. ''Perusahaan listrik negara yang begini besar membutuhkan manajemen yang canggih. Kok Dirut saja masih Plt (pelaksana tugas, Red)," ujar Dito.  Sementara itu, Wapres Jusuf Kalla menyatakan, peristiwa blackout seharusnya membuka mata semua pihak bahwa cadangan listrik tanah air masih minim. ''Cadangan itu minimal 30 persen,'' terangnya di kantor Wapres kemarin. Sementara itu, di wilayah DKI Jakarta saja, cadangannya hanya sekitar 20 persen.  Dia lalu membandingkan dengan Singapura yang memiliki cadangan listrik hingga 100 persen. Sebab, tiap tahun peralatan pembangkit yang ada harus dimatikan untuk dirawat. Saat dilakukan perawatan, pasokan listrik tidak boleh berkurang. Karena itulah, cadangan listrik di Singapura mencapai 100 persen.  Insiden blackout, lanjut JK, juga menunjukkan bahwa kebutuhan pembangkit tambahan, khususnya di Jawa bagian barat, sangat mendesak. ''Tapi jangan (tenaga) batu bara,'' sebutnya.

Imbas Blackout, PLN Berpotensi Merugi Rp 90 Miliar

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/12/kurtubi-elpiji-3-kg-jadi-pilihan-karena-murah-dan-tidak-ada-larangan_m_174270.jpeg" alt="Anggota Komisi VII DPR RI Kurtubi" width="100%">
<figcaption>Anggota Komisi VII DPR RI Kurtubi</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Pemadaman listrik di tiga wilayah, Jawa Barat, Banten dan DKI Jakarta masih menjadi perhatian kalangan anggota dewan. Pasalnya, banyak masyarakat dan pelaku usaha banyak yang mengeluh dan sudah dirugikan.  Anggota Komisi VII DPR Kurtubi mengatakan, PLN harus melakukan investigasi terkait keresahan masyarakat terkait pemadaman listrik tersebut. Sebab hal ini dilakukan supaya tidak terjadi di kemudian hari.  "Jadi apakah betul kalau penyebabnya itu hanya karena pohon yang menyentuh sutet di Ungaran, Jawa Tengah. Kenapa tidak diantisipasi," ujar Kurtubi kepada wartawan, Rabu (7/8).  Politikus Partai Nasional Demokrat (Nasdem) ini mengatakan, seharusnya PLN punya alternatif pembangkit listrik lain apabila di sejumlah wilayah terkena pemadaman massal. Sehingga masyarakat tidak dirugikan.  "Kalau mati di suatu wilayah, apalagi di Jakarta, mustinya harus ada persediaan pembangkit yang sudah siap digunakan untu 24 jam berikutnya, tinggal dihidupkan," katanya.  Lebih lanjut, PLN menurutnya sedang mengalami situasi sulit. Karena belum lama Direktur Utama PLN Sofyan Basir tersandung masalah hukum. Sehingga penggantinya Sripeni Inten Cahyani belum bisa mengeksekusi keputusan strategis.  "Di PLN ini seperti kehilangan komando. Akibatnya rencana jangka pendek yang sudah ada tidak bisa dieksekusi," pungkasnya.  Sekadar informasi, ‎PT PLN saat ini tengah mestabilkan aliran sinyal dari pasokan listrik. Executive Vice President Corporate Communication and CSR PLN, I Made Suprateka‎ meminta maaf kepada masyarakat atas padamnya aliran listrik di wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang dan Bekasi (Jabodetabek) yang terjadi Minggu mulai pukul 11.48 WIB.  Made menjelaskan penyebab padamnya listrik di wilayah Jabodetabek dikarenakan adanya gangguan Gas Turbin 1 sampai dengan 6 Suralaya yang mengalami trip, sementara Gas Turbin 7 saat ini dalam posisi mati (Off). Selain itu Pembangkit Listrik Tenaga Gas Turbin Cilegon juga mengalami gangguan atau trip.  Sedangkan di Jawa Barat juga terjadi gangguan pada Transmisi SUTET 500 kV yang mengakibatkan padamnya sejumlah area diantaranya Bandung, Bekasi, Cianjur, Cimahi, Cirebon, Garut, Karawang, Purwakarta, Majalaya, Sumedang, Tasikmalaya, Depok, Gunung Putri, Sukabumi dan Bogor.  Saat ini PLN sedang berupaya semaksimal mungkin memperbaiki sistemnya agar listrik di wilayah tersebut kembali normal.‎

Anggota DPR Penasaran, Pohon Sengon Jadi Penyebab Pemadaman Listrik

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/08/PLT-DIRUT-PLN-PENUHI-PANGGILAN-KOMISI-VII-DPR-Dery-Ridwansah-5.jpg" alt="Plt Direktur Utama PT PLN (Persero) Sripeni Inten Cahyani usai menggelar pertemuan dengan Komisi VII DPR RI terkait listrik padam di wilayah Jakarta dan sekitarnya, Selasa (6/8/2019). Sripeni memenuhi panggilan Komisi VII DPR terkait pembahasan tindak lan" width="100%">
<figcaption>Plt Direktur Utama PT PLN (Persero) Sripeni Inten Cahyani usai menggelar pertemuan dengan Komisi VII DPR RI terkait listrik padam di wilayah Jakarta dan sekitarnya, Selasa (6/8/2019). Sripeni memenuhi panggilan Komisi VII DPR terkait pembahasan tindak lan</figcaption>
</figure>JawaPos.com - PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) (PLN) memutar akal untuk menutupi biaya ganti rugi yang diperkirakan mencapai Rp 839,88 miliar. Kompensasi ini akan diberikan kepada sekitar 21,9 juta pelanggan terdampak pemadaman listrik total (blackout), pada Minggu (4/8).  Perusahaan setrum pelat merah itu memastikan tidak akan meminta suntikan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Direktur Pengadaan Strategis II PLN Djoko Rahardjo Abumanan mengamini, pemberian ganti rugi akan menjadi tambahan beban perseroan.  Maka guna menyiasati hal tersebut, PLN akan melakukan penghematan termasuk memangkas insentif pegawai. "Makanya harus hemat lagi, gaji pegawai dikurangi," terangnya, Selasa (6/8).  Namun, tidak semua gaji karyawan akan dikenai pemangkasan. Ia menyatakan, hanya karyawan yang berkinerja kurang baik yang gajinya dipotong oleh perseroan.  Adapun insentif yang dipotong adalah komponen yang tidak termasuk dalam gaji pokok. "Kalau kerjanya enggak bagus, potong gaji. (Namanya) P2 yang diperhitungkan. P2 ini kalau prestasi dikasih, kalau enggak? Kaya gini nih kemungkinan kena semua pegawai," bebernya.  Terkait besaran gaji yang akan dipotong, Djoko belum bisa membeberkan lebih lanjut. "Nanti lah lihat insentif kesejahteraan," pungkasnya.  Seperti diberitakan sebelumnya, PLN memastikan akan memberikan kompensasi kepada pelanggan atas insiden padamnya listrik di sebagian wilayah Jawa pada Minggu (4/8) kemarin. Kompensasi yang diberikan sesuai deklarasi Tingkat Mutu Pelayanan (TMP) denfan indikator lama gangguan.  Dari situ, diperkirakan kompensasi akan diberikan sebesar 35 persen dari biaya beban atau rekening minimum untuk konsumen golongan tarif adjustment, dan sebesar 20 persen dari biaya beban atau rekening minimum untuk konsumen pada golongan tarif yang tidak dikenakan penyesesuaian tarif tenaga listrik (Non Adjustment). Penerapan ini diberlakukan untuk rekening bulan berikutnya  Pemberian kompensasi ini merujuk dalam Permen ESDM nomor 27 tahun 2017 dan Undang-Undang nomor 30 tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan. Pada beleid pasal 29 ayat 1 huruf b, UU 30/2009, tercantum bahwa konsumen harus mendapat tenaga listrik secara terus-menerus dengan mutu dan keandalan yang baik. Sedangkan pada huruf e, konsumen bisa mendapat ganti rugi apabila terjadi pemadaman yang diakibatkan kesalahan dan/atau kelalaian oleh pemegang izin usaha.  Adapun biaya ganti rugi yang akan ditebar oleh perseroan sebesar Rp 839,88 miliar yang akan diberikan ke 21,9 juta pelanggan. Besaran kompensasi akan dapat segera diliat pada tagihan seluruh konsumen.

Insentif Karyawan PLN akan Disunat untuk Bayar Kompensasi ke Pelanggan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/08/PLT-DIRUT-PLN-PENUHI-PANGGILAN-KOMISI-VII-DPR-Dery-Ridwansah-7.jpg" alt="Plt Direktur Utama PT PLN (Persero) Sripeni Inten Cahyani usai menggelar pertemuan dengan Komisi VII DPR RI terkait listrik padam di wilayah Jakarta dan sekitarnya, Selasa (6/8/2019). Sripeni memenuhi panggilan Komisi VII DPR terkait pembahasan tindak lan" width="100%">
<figcaption>Plt Direktur Utama PT PLN (Persero) Sripeni Inten Cahyani usai menggelar pertemuan dengan Komisi VII DPR RI terkait listrik padam di wilayah Jakarta dan sekitarnya, Selasa (6/8/2019). Sripeni memenuhi panggilan Komisi VII DPR terkait pembahasan tindak lan</figcaption>
</figure>JawaPos.com - PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) (PLN) telah memenuhi panggilan Komisi VII Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI terkait insiden pemadaman listrik (blackout) pada Minggu (4/8) lalu. Lembaga legislator mendesak perusahaan setrum pelat merah tersebut menginvestigasi secara menyeluruh penyebab blackout dan mendorong pemberian kompensasi kepada konsumen.  Adapun Komisi VII DPR RI memanggil langsung Plt Direktur Utama (Dirut) PLN Sripeni Inten Cahyani yang ditemani sejumlah jajaran petinggi PLN di Gedung DPR RI, Jakarta, Selasa (6/8). Pertemuan hanya berlangsung singkat. Tak sampai satu jam, mereka keluar dari ruangan rapat dan menemui awak media.  "Agenda kami untuk memastikan permasalahan dan penyebab kejadian (blackout) tersebut. PLN harus melakukan investigasi secara menyeluruh. Juga memberikan kompensasi terhadap masyarakat," kata anggota Komisi VII DPR RI Maman Abdurahman.  DPR, kata Maman, mengapreasiasi komitmen PLN yang menyatakan telah menyiapkan kompensasi untuk pelanggannya. Besaran kompensasi dan teknisnya diminta harus tetap mengacu pada Peraturan Menteri (Permen) yang berlaku.  "Teknisnya seperti apa, PLN yang akan menindaklanjuti. Komisi VII akan melakukan pengawasan lebih lanjut," terangnya.  Ketika disinggung awak media apakah diperlukan pencopotan direksi PLN, Maman enggan menanggapi kemungkinan tersebut. Baginya, evaluasi manajemen dari perusahaan negara merupakan wewenang Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN).  "Bagi kami yang terpenting, Alhamdulillah PLN sudah memastikan semua (listrik) sudah hidup. Karena kalau terkait dengan BUMN pun kami belum bisa berbicara lebih lanjut, karena banyak pejabat BUMN masih pada naik haji. Dan Bu Menterinya juga seperti itu," tukasnya.  Di tempat yang sama, Plt Dirut PLN Sripeni Inten Cahyani meminta masyarakat tidak perlu khawatir soal kompensasi. Dia bilang, pihaknya akan menaati peraturan yang berlaku.  Inten mencatat, ada sekitar 21,9 juta pelanggan yang terdampak pemadaman listrik akibat gangguan di pembangkitan Ungaran dan Pemalang. Mereka juga telah menyiapkan anggaran hingga Rp 839 miliar untuk kompensasi tersebut.  "Besaran kompensasi sudah diatur oleh pemerintah melalui Permen ESDM dan PLN sudah menghitungnya sesuai dengan ketentuan tersebut," bebernya.  Dalam regulasi itu, kompensasi yang akan diberikan sebesar 35 persen dari biaya beban atau rekening minimum untuk konsumen golongan tarif adjustment. Selain itu, kompensasi sebesar 20 persen dari biaya beban atau rekening minimum untuk konsumen pada golongan tarif non-adjustment (yang tidak dikenakan penyesuaian tarif tenaga listrik).  Khusus untuk pelanggan prabayar, kompensasi disetarakan dengan pengurangan tagihan pada golongan tarif adjustment. Kompensasi ini akan diberikan saat pelanggan membeli token berikutnya. Khusus untuk pelanggan premium, PLN akan memberikan kompensasi sesuai Service Level Agreement (SLA) yang telah ditandatangani bersama.  "Jadi, diskonnya 35 persen sesuai Permen untuk input non-subsidi terhadap biaya beban. Kemudian 20 persen untuk subsidi terhadap biaya beban. Ini kan sangat tergantung kontrak tersambungnya. Pengurangan pada tagihan periode bulan Agustus," pungkas Inten.

DPR Serahkan soal Sanksi untuk Direksi PLN pada Rini Soemarno

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#Pemadaman Listrik Jabodetabek

Berita Terkini