<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<div dir="auto">&nbsp;</div> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/05/22/Anas-Urbaningrum-Miftahul-Hayat-8-2052650246.jpg" alt="Anas Urbaningrum saat menghadiri Halal bihalal dan Silaturahmi Nasional III Jaringan Internasional (JARI) Di Jakarta, Minggu (21/5/2023)." width="100%">
<figcaption>Anas Urbaningrum saat menghadiri Halal bihalal dan Silaturahmi Nasional III Jaringan Internasional (JARI) Di Jakarta, Minggu (21/5/2023).</figcaption>
</figure> <div dir="auto">JawaPos.com - Mantan terpidana kasus korupsi proyek Hambalang, Anas Urbaningrum merespons soal janjinya bakal digantung di Monumen Nasional (Monas) apabila terbukti terlibat dalam kasus korupsi megaproyek Hambalang.&nbsp;Anas menyebut, pernyataannya beberapa tahun silam itu hanya sebuah kiasan bahwa harapan harus digantung setinggi-tingginya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sebab, Anas pada 9 Maret 2012 silam, Anas pernah berjanji apabila dirinya terlibat korupsi kasus Hambalang maka siap digantung di Monas Jakarta. "Ya, makanya itu, harapannya adalah gantungkan harapanmu di atas langit. Di bawah langit ada Monas," kata Anas di Lapangan Silang Monas, Jakarta Pusat, Sabtu (15/7).&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Anas tak mempermasalahkan, jika ada pihak-pihak yang masih menagih janjinya tersebut. Menurutnya, pihak-pihak itu memiliki motif politik tertentu. "Tidak apa-apa, karena itu digerakkan oleh grup yang memang punya kepentingan politik tersendiri, itu hal yang silahkan saja," ucap Anas.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Namun, Anas menegaskan bahwa pihaknya tidak ingin lagi ada kezaliman hukum menimpa orang lain, sebagaimana pernah dirasakannya. "Saya tidak ingin menyebut nama karena yang penting adalah bukan orangnya, bukan namanya. Jadi, buat saya orangnya siapa namanya siapa, itu buat saya bukan sesuatu gitu," pungkas Anas.</div>

"Tidak apa-apa (kalau masih ada yang nagih), karena itu digerakkan oleh grup yang memang punya kepentingan politik tersendiri," kata Anas.

Ditagih Janji Digantung di Monas, Anas Urbaningrum: Itu Hanya Kiasan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/03/Angelina-Sondakh-Dery-Ridwansah-1-1.jpg" alt="Angelina Sondakh saat berziarah ke makam suaminya, Adjie Massaid di Taman Pemakaman Umum (TPU) Jeruk Purut, Cilandak, Jakarta Selatan, Kamis (3/3/2022). Mantan anggota DPR RI Angelina Patricia Pinkan Sondakh atau Angelina Sondakh berziarah ke makam mendia" width="100%">
<figcaption>Angelina Sondakh saat berziarah ke makam suaminya, Adjie Massaid di Taman Pemakaman Umum (TPU) Jeruk Purut, Cilandak, Jakarta Selatan, Kamis (3/3/2022). Mantan anggota DPR RI Angelina Patricia Pinkan Sondakh atau Angelina Sondakh berziarah ke makam mendia</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Mantan politikus Partai Demokrat dan anggota DPR Angelina Sondakh mengungkapkan ada dalang yang belum tertangkap dalam kasus korupsi Wisma Atlet SEA Games 2011 di Palembang. Menanggapi hal tersebut, Plt Juru Bicara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Ali Fikri meminta, kepada Angelina Sondakh dan pihak lainnya untuk bisa memberikan bukti-bukti terkait adanya dalang yang belum tertangkap di kasus mega korupsi tersebut.  "KPK mengajak pihak-pihak yang mengetahui dan memiliki bukti awal dugaan tindak pidana korupsi untuk dapat melaporkan aduannya kepada KPK," ujar Ali Fikri kepada wartawan, Selasa (5/34).  Ali menuturkan, nantinya pengaduan tersebut akan ditelaah dan divalidasi oleh lembaga antirasuah tersebut, apakah bisa diusut kembali atau tidak. "Dari pengaduan tersebut selanjutnya tim akan melakukan validasi dan telaah, apakah memenuhi unsur-unsur dugaan tindak pidana korupsi yang menjadi kewenangan KPK atau tidak," katanya.  "Bagi masyarakat yang ingin melaporkan aduan dugaan tindak pidana korupsi kepada KPK dapat mengirimkannya melalui email: pengaduan@kpk.go.id," tambahnya.  Ali juga berharap, para mantan narapidana korupsi dapat menyampaikan pesan-pesan ajakan kepada masyarakat, agar jangan sampai melakukan atau terlibat tindak pidana yang merugikan negara tersebut. "Karena hukuman pidana korupsi secara nyata memberikan efek jera tidak hanya bagi diri pelaku, tapi juga berdampak kepada keluarga, kerabat, dan lingkungan sekitar," ungkapnya.  Adapun, Angelina Sondakh telah resmi menghirup udara bebas pada Kamis (3/3), setelah 10 tahun lamanya mendekam di balik jeruji besi Lapas Pondok Bambu, Jakarta Timur. Sebelumnya, Angelina Sondakh, mengaku mengetahui siapa dalang kasus megakorupsi Wisma Atlet SEA Games 2011 di Palembang, yang ikut menyeretnya ke penjara.  Puteri Indonesia 2001 itu memastikan bahwa dia tidak seorang diri ketika melakukan korupsi. Apabila dipikirkan secara logika, wanita yang akrab disapa Angie ini menekankan, ia tidak bisa melakukan korupsi itu sendirian.  "Enggak ada orang yang bisa korupsi sendiri. Saya ini siapa? Saya hanya orang yang datang dari Manado, masuk ke politik. Dipikir secara logika, enggak akan masuk akal. Tapi ya sudah, akhiri diskusi. Pentingkah? Rasanya kan itu sudah usang juga?" ujar Angie.  Angelina Sondakh mengaku memilih bungkam soal dalang mega korupsi Wisma Atlet SEA Games Palembang karena takut keselamatan anaknya, Keanu Massaid, terancam. Perempuan yang pernah dua kali terpilih sebagai anggota DPR fraksi Partai Demokrat ini sangat meyakini kebenaran kasus itu suatu hari akan terungkap, tanpa harus dia sebut tokohnya.

KPK Minta Angie Sebut Dalang Kasus Korupsi Wisma Atlet Palembang

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/03/Ketua-Dewan-Kehormatan-Partai-Demokrat-versi-KLB-Sumut-Max-Sopacua-Dery-Ridwansah-1.jpg" alt="Ketua Dewan Kehormatan Partai Demokrat versi KLB Sumut, Max Sopacua bersama Jubir Partai Demokrat versi KLB Sumut, Rahmad memberikan keterangan kepada wartawan saat konferensi pers di Bukit Hambalang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Kamis (25/3/2021). Dalam" width="100%">
<figcaption>Ketua Dewan Kehormatan Partai Demokrat versi KLB Sumut, Max Sopacua bersama Jubir Partai Demokrat versi KLB Sumut, Rahmad memberikan keterangan kepada wartawan saat konferensi pers di Bukit Hambalang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Kamis (25/3/2021). Dalam</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Kubu Moeldoko meminta kasus korupsi Wisma Atlet Hambalang untuk dibuka lagi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Hal itu lantaran masih adanya oknum yang belum tertangkap.  Menanggapi hal tersebut, Kepala Departeman Hukum dan HAM Partai Demokrat kubu AHY, Didik Mukrianto mengatakan terlalu mengada-ada dan tidak mendasar dalam perspektif prinsip penegakan hukum. Penegakan hukum tidak akan tebang pilih, tidak akan pandang bulu, akan transparan, profesional, imparsial dan akuntable.  "Penegakan hukum tidak didasarkan kepada unsur kebencian, kedengkian, berita bohong, apalagi dengan basis-basis fitnah," ujar Didik kepada wartawan, Jumat (26/3).  Anggota Komisi III DPR ini menambahkan, korupsi Hambalang ini adalah kasus hukum. Kasus korupsi tersebut sudah diadili, inkracht dan bahkan para pelaku koruptornya sudah menjalani pidananya.  "Kasus pidana hambalang itu kan dilakukan oleh oknum atau personaliti yang nakal," katanya.  Didik mengatakan, permintaan kubu Moeldoko untuk membuka kasus tersebut hanya sebagai framing yang tujuannya untuk menebarkan kebencian, fitnah dan berita bohong. "Jadi membangun framing yang tendensius, menebar kebencian, kendengkian, berita bohong bahkan fitnah. Implikasnya bukan hanya berhadapan dengan hukum dunia, tapi dengan hukum Allah," ungkapnya.  Menurut Didik, tidak bijak mengaku berjuang di jalan politik, tapi tidak memaknai dan menjalankannya dalam perspektif yang baik. Partai politik ini adalah sarana yang bertujuan menjadi sarana pendidikan dan sosialisasi.  "Apa jadinya negara ini, jika pemimpinnya ke depan hanya mengejar ambisi kekuasaannya dengan cara-cara yang tidak beradab dan tidak bermartabat, serta inkonstitusional dengan melakukan hasutan, tekanan, dan pecah belah," tuturnya.  Sebelumnya, Ketua Dewan Kehormatan Partai Demokrat, Max Sopacua menjelaskan alasan jumpa pers di kawasan Hambalang ini lantaran menjadi momentum partai berlogo bintang mercy ini turun elektabilitasnya karena kasus korupsi Wisma Atlet Hambalang.  "Tempat inilah, proyek inilah bagian salah satu yang merontokan elektabilitas Demokrat. Inilah Hambalang awal terjadinya masalah besar yang terjadi bagi Partai Demokrat" ujar Max.  Max mengeluhkan karena masih adanya oknum-oknum yang terlibat dalam korupsi Hambalang ini namun belum tersentuh oleh hukum. Sehingga menginginkan hukum tidak tebang pilih.  Oleh sebab itu, mantan pewarta ini berharap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bisa mengunggap kembali korupsi Hambalang ini. Sebab dia menduga masih adanya orang-orang yang belum tersentuh. "Kami serukan dalam hal ini KPK untuk melanjutkan apa yang belum dilanjutkan terhadap siapa-siapa saja yang menikmati Hambalang ini," ungkapnya.

Elite Sebut Kubu Moeldoko Menebarkan Kebencian dan Berita Bohong

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/elza-syarief-sebut-nazaruddin-miliki-dendam-dengan-anas-urbaningrum_m_191679.jpeg" alt="Muhammad Nazarudin saat akan bersaksi di sidang perkara dugaan korupsi e-KTP" width="100%">
<figcaption>Muhammad Nazarudin saat akan bersaksi di sidang perkara dugaan korupsi e-KTP</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Bendahara Umum Partai Demokrat Muhammad Nazaruddin dinyatakan bebas murni pada Kamis (13/8) kemarin. Mantan koruptor kasus wisma atlet Hambalang ini mendapat potongan hukuman penjara selama empat tahun atau remisi 49 bulan dari masa hukumannya.  Ditjen PAS Kemenkumham meyakini, Nazaruddin mendapatkan justice collaboratore (JC) karena telah membantu Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam mengungkap kasus.  Namun, Wakil Ketua KPK Lili Pantauli Siregar menegaskan, Nazaruddin tidak pernah mendapatkan JC dari KPK. Dia meyakini, pimpinan KPK sebelumnya belum pernah menerbitkan status JC untuk Nazaruddin.  "KPK tidak pernah menerbitkan status JC kepada yang bersangkutan. Karena dulu juga kepada LPSK diajukan juga menolak, koordinasi kepada KPK dan tidak pernah terbitkan surat JC," kata Lili dikonfirmasi, Jumat (14/8).  Mantan Wakil Ketua LPSK ini berujar, status JC diterbitkan jika Nazaruddin masih dalam proses persidangan. Menurutnya, keringanan Nazaruddin mendapatkan remisi 49 bulan berdasarkan pada surat turut membantu KPK dalam memberantas korupsi.  Hal ini pun turut disesalkan. Dengan mengklaim mendapatkan JC dari KPK, masa kurungan Nazaruddin turut dipotong selama empat tahun. Namun, kata Lili, hal ini sepenuhnya menjadi kewenangan Ditjen PAS Kemenkumham.  "Ini yang kemudian jadi alat bagi Nazaruddin untuk ajukan permohonan dapatkan hak sebagai warga binaan," tandasnya.  Sebelumnya, Nazaruddin telah dinyatakan bebas murni setelah sebelumnya menjalani cuti menjelang bebas (CMB). Kini, masa bimbingan pemasyarakatan terhadap Nazaruddin telah berakhir.  "Iya betul hari ini, Nazzarudin telah selesai menjalankan bimbingan sebagai klien program cuti menjelang bebas," kata Kabag Humas Ditjen PAS, Rika Aprianti dikonfirmasi, Kamis (13/8).  Rika menyampaikan, terpidana korupsi wisma Hambalang itu telah bebas murni atau sudah menjalani masa penahanan. "Saat ini statusnya bebas murni," cetus Rika.  Nazaruddin mendapat pembebasan bersyarat dari Lembaga Permasyarakatan (Lapas) Sukamiskin, Bandung, Jawa Barat, sejak Minggu, 14 Juni 2020. Kebebasan Nazaruddin tertuang dalam Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Nomor PAS-738.PK.01.04.06 bertanggal 10 Juni 2020.  Untuk diketahui, terpidana kasus korupsi Muhammad Nazaruddin mendapatkan remisi 49 bulan selama menjalani masa hukumannya. Selain remisi tersebut, Nazaruddin juga mendapatkan program Cuti Menjelang Bebas (CMB) sehingga ia bisa keluar lembaga pemasyarakatan pada Minggu (14/6). Seharusnya, jika masa hukuman dikurangi remisi, Nazaruddin bebas pada 13 Agustus 2020.  Nazaruddin dipidana sebanyak dua putusan dengan akumulasi pidana penjara selama 13 tahun dan pidana denda sebesar Rp 1,3 miliar. Denda tersebut sudah dibayar lunas oleh pihak Nazarddin.

KPK Sesalkan Nazaruddin Dapat Pemotongan Kurungan Penjara 4 Tahun

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/siapkan-bukti-baru-anas-urbaningrum-ajukan-pk_m_215362.jpeg" alt="Terpidana kasus korupsi Hambalang, Anas Urbaningrum menjalani sidang PK di Pengadilan Tipikor Jakarta, Kamis (24/5)." width="100%">
<figcaption>Terpidana kasus korupsi Hambalang, Anas Urbaningrum menjalani sidang PK di Pengadilan Tipikor Jakarta, Kamis (24/5).</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Terpidana kasus korupsi Hambalang yang juga mantan Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum mengajukan peninjauan kembali (PK) dan menjalani sidang pertama PK di Pengadilan Tipikor Jakarta kemarin (24/5). Dalam persidangan, Anas menyatakan, upaya PK dilakukan karena dirinya merasa dirugikan dalam proses peradilan. Mulai di pengadilan negeri, pengadilan tinggi, hingga pengadilan kasasi di <a href="https://www.jawapos.com/read/2017/07/06/142469/terbukti-korupsi-hambalang-choel-mallarangeng-divonis-35-tahun" target="_blank">Mahkamah Agung</a>. Bahkan, dalam sidang kasasi, dia menilai majelis hakim mengesampingkan fakta hukum. "Hanya mengejar waktu dan popularitas sehingga memutuskan lebih kepada ingin memuaskan segelintir orang," kata&shy;nya. PK yang diajukannya sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam KUHP. Yakni, disyaratkan adanya bukti hukum baru atau <a href="https://www.jawapos.com/read/2017/08/16/151249/mantan-gubernur-bi-ungkap-pembicaraan-prabowo-di-hambalang" target="_blank">novum</a>. Terkait apa novum yang disampaikan, pria kelahiran Blitar itu menyebutkan, ada testimoni dari tiga orang yang akan menjadi bukti. Yaitu, mantan petinggi PT Adhi Karya Teuku Bagus M. Noer, mantan Direktur PT Mahkota Negara Marisi Matondang, dan staf M. Nazaruddin, Yulianis. Seperti diberitakan, awalnya <a href="https://www.jawapos.com/read/2017/07/31/147782/usai-pertemuan-cikeas-gerindra-mau-undang-sby-ke-hambalang" target="_blank">Anas</a> divonis 8 tahun penjara pada 24 September 2014. Tak terima, Anas mengajukan banding ke pengadilan tinggi. Hukumannya pun dikurangi menjadi tujuh tahun. Masih belum puas, dia mengajukan kasasi ke MA. Bukannya berkurang, oleh hakim Artidjo Alkotsar, masa hukuman Anas malah ditambah menjadi 14 tahun.&nbsp;

Siapkan Bukti Baru, Anas Urbaningrum Ajukan PK

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/anas-pede-pengajuan-pk-nya-dikabulkan-majelis-hakim_m_215149.jpeg" alt="Anas Urbaningrum (baju koko berkacamata) saat tiba di PN Jakarta Pusat, Kamis (24/5)" width="100%">
<figcaption>Anas Urbaningrum (baju koko berkacamata) saat tiba di PN Jakarta Pusat, Kamis (24/5)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Terpidana kasus korupsi wisma atlet Hambalang, Jawa Barat, Anas Urbaningrum meyakini pengajuan peninjauan kembali (PK) dapat dikabulkan oleh majelis hakim. Hal itu lantaran, ia menganggap putusan hukum yang menjeratnya selama 14 tahun tidak berdasarkan fakta hukum. "Saya bismillah, saya yakin karena sekali lagi kalau dibaca dengan jernih dan objektif ya harusnya ada putusan yang adil," kata Anas di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Kamis (24/5). Anas meyakini, ia mempunya dasar yang kuat untuk mengajukan PK atas perkara hukum yang melilitnya. Sehingga, dasar tersebut ia yakini berkekuatan hukum. Kendati demikian, ia tidak mau berandai-andai terkait putusan hakim yang menjatuhkan pidana terhadap dirinya selama 14 tahun. "Saya tidak menbayangkan terlalu jauh buat saya, yang paling pokok sekarang adalah konsentrasi untuk mencari keadilan," urai Anas. Oleh karena itu, ia menganggap menjadi orang yang manfaat di negeri ini bukan hanya menjadi politisi, melainkan tugas lainnya yang juga dapat bermanfaat untuk sesama masyarakat. "Poin saya adalah ikhtiar untuk mendapat putusan yang adil, ini bukan melawan siapa-siapa, tetapi ini adalah ikhtiar yang halal dan sah untuk mendapatkan keadilan," pungkasnya. Sebelumnya diketahui, PN Jakarta Pusat menggelar sidang Peninjauan Kembali (PK) terhadap terpidana kasus korupsi wisma atlet Hambalang, Jawa Barat, Anas Urbaningrum. Sidang tersebut akan dipimpin oleh Ketua Majelis Hakim Supeno. Untuk diketahui, Mahkamah Agung (MA) menolak kasasi terhadap Anas atas perkara korupsi yang menjeratnya. Hukuman pidana Anas diperberat menjadi 14 tahun atas putusan MA tersebut. Majelis hakim yang memutus kasasi terhadap Anas yakni Artidjo Alkostar, MS Lumme dan Krisna Harahap.

Anas Pede Pengajuan PK nya Dikabulkan Majelis Hakim

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/04/kpk-kurang-suka-dengan-cara-andi-mallarangeng-bebas_m_125177.jpeg" alt="Mantan Menteri Pemuda dan Olahraga, Andi Malaranggeng" width="100%">
<figcaption>Mantan Menteri Pemuda dan Olahraga, Andi Malaranggeng</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Kebebasan mantan Menteri Pemuda dan Olahraga Andi Alfian Mallarangeng, Jumat (21/4) kemarin ditanggapi dingin oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Apalagi, terpidana kasus korupsi Hambalang itu bebas setelah mendapatkan Cuti Menjelang Bebas (CMB) dari Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Ditjen PAS) Kementerian Hukum dan HAM. Juru Bicara KPK, Febri Diansyah mengatakan, kebebasan Andi Mallarangeng dari Lapas Sukamiskin, Bandung, Jawa Barat bukan lagi domain KPK. Meski demikian, sebenarnya, Andi baru bisa bebas dari lapas pada 19 Juli 2017 mendatang. KPK lantas berharap Ditjen PAS tak leluasa memberikan cuti, bebas bersyarat, maupun remisi kepada terpidana kasus korupsi. "Kami berharap peraturan-peraturan yang memberikan kelonggaran seperti cuti jelang bebas, pembebasan bersyarat atau remisi terhadap terpidana kasus korupsi tidak perlu diberikan lagi," kata Febri saat dikonfirmasi, Sabtu (22/4). Terpisah, Kepala Lapas Sukamiskin Dedi Handoko mengatakan, kebebasan Andi sudah sesuai dengan aturan. Andi bebas setelah mendapatkan CMB selama tiga bulan. "Ya sudah haknya," ujar Dedi.&nbsp; Sebelumnya, Kasubag Publikasi Humas Ditjen PAS Kemenkum HAM Syarpani aturan soal bebas bersyarat termaktub dalam Peraturan Menteri (Permen) Hukum dan HAM Nomor 21 Tahun 2013. Yakni Tentang Syarat dan Tatacara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas (CMB), dan Cuti Bersyarat.&nbsp; CMB adalah Program Pembinaan untuk mengintegrasikan Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakan kedalam kehidupan masyarakat setelah memenuhi persyaratan yang telah ditentukan. Terpidana kasus korupsi atau pidana khusus, yang mendapatkan CMB harus memenuhi syarat antara lain sudah menjalani paling sedikit dua pertiga masa pidana, dengan ketentuan dua pertiga tersebut tidak kurang dari sembilan bulan. Kemudian berkelakuan baik paling sedikit sembilan bulan, dihitung dari tanggal dua pertiga masa pidana. Dan lama CMB sebesar remisi terakhir yaitu paling lama tiga bulan.(put/jpg)

KPK Kurang Suka dengan Cara Andi Mallarangeng Bebas

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/02/ajukan-justice-collaborator-choel-malaranggeng-siap-buka-bukaan_m_111149.jpeg" alt="Ilustrasi KPK" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi KPK</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Andi Zulkarnaen Mallarangeng atau Choel akan bekerja sama dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk membongkar&nbsp;pelaku lain dalam kasus dugaan korupsi proyek pembangunan Pusat Pelatihan, Pendidikan dan Sekolah Olahraga Nasional (P3SON) di Hambalang, Bogor&nbsp;tahun anggaran 2010-2012.&nbsp; Pasalnya, adik mantan Menteri Pemuda dan Olahraga Andi Mallarangeng ini telah mengajukan diri sebagai justice collaborator&nbsp;atau saksi pelaku yang bekerja sama dengan penegak hukum. "Tersangka AZM (Andi Zulkarnaen Mallarangeng) mengajukan JC pada Desember 2016 lalu," kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah kantornya, Senin (20/2). Febri mengatakan, dengan pengajuan JC itu, Choel mesti berkomitmen membantu KPK untuk membongkar keterlibatan pihak lain atau mengungkap&nbsp;perkara lain yang lebih besar. Menurut Febri, KPK masih mempertimbangkan untuk memberikan status JC kepada Choel. "Kami mempertimbangkan JC yang diajukan. Ada syarat-syarat tertentu untuk memberikan status ini, yakni mengakui perbuatan, memberikan keterangan&nbsp;seluas-luasnya terkait indikasi keterlibatan pihak lain atau aktor yang lebih besar atau kasus lain," papar Febri. Dalam fakta persidangan sejumlah terdakwa perkara ini sebelumnya, terungkap sejumlah nama lain yang terlibat. Salah satunya adalah, mantan pimpinan&nbsp;Badan Anggaran (Banggar) DPR RI, Olly Dondokambey.&nbsp; Politikus PDI Perjuangan yang kini menjabat sebagai Gubernur Sulawesi Utara itu disebut turut menerima uang sebesar Rp 2,5 miliar dari proyek Hambalang. Dalam sidang dengan terdakwa Mahfud Suroso beberapa waktu lalu, mantan petinggi PT Adhi Karya, Teuku Bagus M Noor menyebut pemberian uang itu&nbsp;dibuktikan dengan adanya kuitansi. Febri mengatakan, pihaknya akan melihat keterangan-keterangan baru yang akan diungkap Choel terkait kasus ini. "Ada di fakta persidangan. Di putusan Andi Mallarangeng misalnya. Kalau ada tersangka yang ajukan JC tentu kita lihat apakah ada informasi baru yang&nbsp;signifikan untuk diungkap karena sebagian sudah muncul di fakta persidangan sebelumnya. Penanganan perkara ini kan sudah berjalan sejak beberapa tahun&nbsp;lalu," pungkasnya. (Put/jpg)

Ajukan Justice Collaborator, Choel Malaranggeng Siap Buka-bukaan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/02/usut-dugaan-aliran-korupsi-proyek-hambalang-kpk-bidik-gubernur-sulut_m_107832.jpeg" alt="Ilustrasi" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus mendalami kasus dugaan korupsi terkait proyek pembangunan Pusat Pelatihan dan Pendidikan Sekolah Olahraga Nasional (P3SON) Hambalang. Salah satunya, mengenai dugaan aliran uang korupsi proyek Hambalang ke mantan Wakil Ketua Badan Anggaran DPR RI, Olly Dondokambey. "&lrm;Ini sama seperti perkara lainnya, jadi ada sejumlah nama yang jadi concern tim KPK untuk didalami lebih lanjut," kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah saat dikonfirmasi, Selasa (7/2). Sebelumnya, tersangka Andi Zulkarnaen Mallarangeng alias Choel menyebut ada oknum yang sekarang menjabat gubernur, turut menerima uang korupsi Hambalang. Namun, Choel tak menyebut dengan gamblang nama oknum tersebut. Hal itu diutarakan Choel sebelum ditahan penyidik KPK, Senin (6/2) kemarin. Nama Olly yang sekarang menjabat Gubernur Sulawesi Utara diketahui pernah masuk pertimbangan majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta . Yakni saat memvonis terdakwa mantan Kepala Divisi Konstruksi I PT Adhi Karya, Teuku Bagus Mokhamad Noor terkait kasus Hambalang.&nbsp; Dalam pertimbangan putusan dan barang bukti yang tercantum, ada pembelian dan pemberian mebel atau furniture senilai sekitar Rp 2,5 miliar dari PT Adhi Karya untuk Olly. Ketika itu, Olly masih duduk sebagai anggota Komisi XI dan Wakil Ketua Banggar DPR dari Fraksi PDIP 2009-2014. Mebel itu kemudian disita KPK pada September 2013 dari rumah Olly Dondokambey yang beralamat di Jalan Reko bawah, Desa Kolongan, Kecamatan Kalawat, Kabupaten Minahasa Utara, Sulawesi Utara. &nbsp; Febri menegaskan bahwa fakta dalam pertimbangan putusan itu tidak akan dibiarkan saja oleh penyidik. Dia juga tak menampik pihaknya sudah membuka penyelidikan baru terkait proyek Hambalang.&nbsp; "Kami berharap pengusutan AZM (Choel) membuat firm bukti-bukti yang dimiliki KPK. Tetapi untuk penyelidikan ini kami tidak bisa sebutkan (dulu), apalagi sebutkan nama orang. Kami baru sampaikan ke publik apabila naik ke tingkat penyidikan nanti," pungkasnya.(put/jpg)

Usut Dugaan Aliran Korupsi Proyek Hambalang, KPK Bidik Gubernur Sulut

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2018/12/67968_87142_22766_40822_19980_37983_KPK-ILUSTRASI.jpg" alt="Ilustrasi" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali memanggil Andi Zulkarnain Malaranggeng.&nbsp; Choel -sapaannya- diperiksa sebagai tersangka kasus dugaan korupsi proyek&nbsp;sarana prasarana pusat pendidikan dan sekolah olahraga di Hambalang tahun anggaran 2010-2012.&nbsp; &nbsp; Adik dari mantan Menteri Pemuda dan Olahraga Andi Alfian Mallarangeng itu sebelumnya diperiksa pada 24 November 2016. Namun, Choel mangkir dengan alasan sakit. &quot;(Kemarin) enggak enak badan,&quot; kata Choel saat keluar dari KPK usai menjalani pemeriksaan, Kamis (1/12). Kuasa hukum Choel, Luhut Pangaribuan mengatakan, penyidik tidak mengajukan banyak pertanyaan kepada Choel. Karena itu, pemeriksaan berjalan sangat singkat. Menurut Luhut, kliennyaa pun berharap penyidikan kasus dapat segera selesai. &quot;Ini menunjukkan kooperatif dalam kasus Hambalang ini. Jadi semua terungkap dengan baik,&quot; ujar Luhut. Menurut Luhut, Choel sudah menjabarkan semua hal kepada penyidik. Termasuk, mengembalikan uang yang telah dia terima terkait proyek Hamalang kepada KPK. &quot;Kemudian dia bersaksi untuk lima-enam terdakwa. Termasuk bersaksi untuk saudara kandungnya sendiri. Pak Andi Alfian mallarangeng, kan,&quot; papar dia. &nbsp; &quot;Jadi memang kooperatif. Dan dari dulu sebenarnya juga begitu,&quot; imbuhnya. KPK menetapkan Choel sebagai tersangka pada 16 Desember 2015 lalu.&nbsp; Dia diduga melakukan perbuatan melawan hukum untuk memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi terkait pembangunan atau pengadaan atau peningkatan sarana prasarana pusat pendidikan dan sekolah olahraga di Hambalang tahun anggaran 2010-2012. Dalam dakwaan Andi Mallarangeng, Choel disebut sebagai perantara pemberian uang 550 ribu dolar AS kepada Andi dari mantan Kepala Biro Keuangan dan Rumah tangga Kementerian Pemuda dan Olahraga sekaligus Pejabat Pembuat Komitmen Kemenpora, Deddy Kusdinar. Uang itu diberikan secara bertahap sebesar Rp 2 miliar diterima oleh Choel Mallarangeng di kantornya dari PT Global Daya Manunggal, Rp1,5 miliar diterima oleh Choel Mallarangeng dari PT Global Daya Manunggal melalui mantan Sekretaris Menteri Pemuda dan Olahraga Wafid Muharam, dan Rp500 juta diterima Choel Mallarangeng dari PT Global Daya Manunggal melalui Mohammad Fakhruddin. PT Global Daya Manunggal adalah salah satu perusahaan subkontraktor yang mengerjakan proyek Hambalang sedangkan M Fakhruddin adalah staf khusus Andi Mallarangeng. Uang itu digunakan untuk keperluan operasional Menpora, pembayaran tunjangan Hari Raya untuk protokoler Menpora, pembantu dan pengawal di rumah dinas menpora dan rumah kediaman Andi serta akomodasi dan pembelian tiket pertandingan sepak bola piala AFF di Senayan dan Malaysia serta pertandingan tim Manchester United untuk rombongan Menpora serta anggota Komisi X DPR.(Put/jpg)

Diperiksa KPK, Choel Mallarangeng Mengaku Kooperatif

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#korupsi hambalang

Berita Terkini