<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari, Candra Mega SariAsisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga, Novia Herawati&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Jatu Rahendarto, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Karir&nbsp;</h1><h1>Selalu Ada yang Baru!</h1>Selamat datang di situs resmi Rekrutmen Jawa Pos&nbsp;Jawa Pos merupakan perusahaan media massa terbesar di Indonesia. Memiliki lebih dari 200 media yang tersebar di seluruh Nusantara. Berbasis di Surabaya dengan sirkulasi lebih dari 400 ribu eksemplar per hari, Jawa Pos telah menjadi media massa yang kreatif, mencetak tren baru, serta mendapatkan berbagai penghargaan nasional dan internasional.&nbsp;Di 2016, Jawa Pos (PT Jawa Pos Koran) untuk kali pertama dalam sejarah membuka rekrutmen secara online. Situs resmi Rekrutmen Jawa Pos ini dapat diakses sepanjang tahun. Berbagai posisi yang tersedia dapat dilihat updatenya di situs ini. Berbagai pengumuman terkait program rekrutmen juga akan hadir. Tim rekrutmen Jawa Pos hanya akan memproses lamaran yang diajukan secara online. Let’s join us!&nbsp;Beberapa posisi telah dibuka! Buruan cek!

karir

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Muhammad Ridwan

KPK mengamankan Bupati Rejang Lebong dalam OTT di Bengkulu. Tim menangkap pelaku dan menyita uang tunai.

Sabik Aji Taufan

KPK Gelar OTT di Bengkulu, Bupati Rejang Lebong Fikri Thobari Diamankan

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/ma-hanya-kabulkan-dua-pemohon-pkpu-eks-koruptor-nyaleg_m_.jpg" alt="Gedung Mahkamah Agung" width="100%">
<figcaption>Gedung Mahkamah Agung</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Mahkamah Agung (MA) telah memutus 12 gugatan uji materi Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 20/2018 tentang larangan eks narapidana korupsi, bandar narkoba, dan kejahatan seksual anak untuk mendaftar sebagai calon legislatif. Dari 12 gugatan, MA hanya menerima dua permohonan atas nama Lucianty dan Jumanto. &ldquo;Jadi dari 12 gugatan itu hanya dua yang diterima, sedangkan 10 sisanya ditolak,&rdquo; kata Kepala Biro Hukum dan Humas MA Abdullah di gedung MA, Jakarta Pusat, Senin (17/9). Meski ditolak, kata Abdullah, putusan MA yang membolehkan eks napi korupsi mendaftar caleg tetap berlaku dan mengikat untuk seluruh pemohon. Abdullah menjelaskan, gugatan uji materi itu umumnya ditolak bukan karena persoalan substansi melainkan telah diputuskan dalam perkara sebelumnya dan ada kesalahan objek permohonan. &ldquo;Karena yang dibatalkan aturannya (PKPU) maka ini tetap berlaku pada yang lain,&rdquo; tegasnya. Kendati meloloskan eks koruptor untuk nyaleg, Abdullah mengklaim MA tetap konsisten dalam isu pemberantasan korupsi. Hal ini, menurutnya, terlihat dari sejumlah putusan perkara korupsi yang hukuman pidananya rata-rata dinaikkan dalam tingkat kasasi. &ldquo;Ini membuktikan bahwa MA tetap komitmen. Hanya saja persoalan ini kan menyangkut hak asasi warga negara untuk dipilih dan memilih,&rdquo; urainya. Abdullah menyebut, alasan MA mengabulkan gugatan pemohon lantaran aturan PKPU itu bertentangan dengan UU 7/2017 tentang Pemilu. &ldquo;Secara substansi MA sependapat dengan KPU, tapi secara norma harus diatur dalam UU, bukan di pelaksanaan (PKPU),&rdquo; jelasnya. Larangan soal eks napi korupsi mendaftar caleg digugat oleh 12 pemohon. Selain Lucianty dan Jumanto, larangan itu juga digugat oleh Wa Ode Nurhayati, M Taufik, Djekmon Amisi, Abdulah Puteh, Mansyur Masie Abunawas, Abdul Gani Aup, Usman Effendi, dan Ririn Rosyana.

MA Hanya Kabulkan Dua Pemohon PKPU Eks Koruptor Nyaleg

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/pdip-komitmen-eks-koruptor-tak-boleh-nyaleg_m_.jpg" alt="Sekjen PDI-P Hasto Kristiyanto (tengah) saat diwawancara awak media beberapa waktu lalu" width="100%">
<figcaption>Sekjen PDI-P Hasto Kristiyanto (tengah) saat diwawancara awak media beberapa waktu lalu</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Pasal 4 ayat (3), Pasal 7 huruf g Peraturan KPU Nomor 20 Tahun 2018 terkait larangan mantan narapidana kasus korupsi, bandar narkoba, kejahatan seksual terhadap anak, menjadi bacaleg dalam Pemilu 2019, akhirnya dibatalkan oleh Mahkamah Agung (MA). &lrm;Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Hasto Kristiyanto mengaku sudah membuat keputusan bagi mantan narapidana kasus korupsi tidak bisa bisa menjadi caleg dari partai berlogo partai berlogo banteng ini. "Keputusan tersebut tidak akan menjadi jalan bagi mereka yang berstatus tersangka atau koruptor untuk menjadi caleg dari PDIP," ujar Hasto dalam keterangan tertulis yang diterima JawaPos.com, Sabtu (15/9). Tidak bakal mengikut sertakan caleg eks koruptor ini&lrm; lantaran, menjadi pemimpin nasional, termasuk anggota legislatif, presiden dan wakil presiden harus memiliki rekam jejak yang jelas. Memiliki landasan moral yang kuat dan menjunjung tinggi watak dan karakter sebagai pemimpin untuk rakyat. "Semua pemimpin harus bersih dari rekam jejak pelanggaran hukum, termasuk bebas dari mahar politik," tegasnya. Oleh sebab itu, menjadi pemimpin nasional itu harus bersih, dimulai dari keluarganya, rekam jejak kepemimpinannya, dan cara mencari uang juga menjadi kriteria yang penting. Jadi itulah prinsip yang dipegang oleh PDIP. Karenanya sejak awal pihaknya memastikan caleg mantan napi korupsi tak ada di dalam daftar caleg. "Prinsip itupun kami pegang saat pengajuan capres-cawapres. PDIP percaya, bahwa dengan mencalonkan pemimpin berpengalaman dan merakyat seperti Pak Jokowi, dipadukan dengan sosok ulama sebagai pengayom seperti Kiai Ma&rsquo;ruf Amin, maka Indonesia dipastikan semakin jauh lebih baik," pungkasnya.&lrm; Sekadar informasi, MA membatalkan Pasal 4 ayat (3), Pasal 7 huruf g Peraturan KPU Nomor 20 Tahun 2018 terkait larangan mantan narapidana kasus korupsi, bandar narkoba, kejahatan seksual terhadap anak, menjadi bacaleg dalam Pemilu 2019. Dengan adanya putusan dari MA tersebut, maka mantan narapidana kasus korupsi diperbolehkan menjadi caleg DPR dan DPRD Kabupaten/Kota. "Peraturan KPU tentang larangan mantan narapidana (korupsi) menjadi caleg telah diputus MA pada Kamis, (13/9) kemarin. Permohonan para permohon dikabulkan dan Peraturan KPU tersebut telah dibatalkan MA,&rdquo; kata Suhadi. Majelis hakim yang menyidangkan permohonan ini terdiri dari tiga hakim agung dari kamar tata usaha negara, mereka yakni Irfan Fachrudin dengan anggota Yodi Martono dan Supandi. Tak hanya itu, sambung Suhadi, materi kedua Peraturan KPU tersebut, bertentangan dengan Putusan MK No. 71/PUU-XIV/2016, yang telah memperbolehkan mantan narapidana menjadi calon anggota legislatif, sepanjang yang bersangkutan mengumumkan kepada publik bahwa dirinya merupakan mantan terpidana. Adapun permohonan uji materi PKPU ini diajukan sekitar 12 pemohon. Diantaranya dimohonkan oleh Muhammad Taufik, Djekmon Ambisi, Wa Ode Nurhayati, Jumanto, Masyhur Masie Abunawas, Abdulgani AUP, Usman Effendi, dan Ririn Rosiana. Mereka memohon pengujian Pasal 4 ayat (3), Pasal 7 huruf g Peraturan KPU No. 20 Tahun 2018 dan Pasal 60 huruf j Peraturan KPU No. 26 Tahun 2018 yang dinilai bertentangan dengan Pasal 240 ayat (1) huruf g UU Pemilu.

PDIP Komitmen Eks Koruptor Tak Boleh Nyaleg

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/komnas-ham-jangan-memilih-orang-yang-punya-latar-belakang-korupsi_m_.jpg" alt="Gedung Mahkamah Agung" width="100%">
<figcaption>Gedung Mahkamah Agung</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Ketua Komnas HAM Ahmad Taufan Damanik menyebut putusan MA yang memperbolehkan mantan napi korupsi maju dalam caleg 2019 tidak seperti yang diharapkan publik. Namun, lembaganya tetap menghormati putusan tersebut sebagai keputusan hukum yang sah. Meski menghormati, menurut Taufan, ada cara baik yang dinilainya bisa membuat publik tak kecewa dengan putusan tersebut. Salah satunya seperti memperkuat pakta integritas dengan mendorong partai agar tak mencalonkan mantan napi nyaleg. "Sebaiknya KPU yang ingin agar calon bersih dari mantan napi memperkuat pakta integritas dengan parpol," ujarnya saat dikonfirmasi JawaPos.com, Sabtu (15/9). "Dengan mendorong parpol mencegah sendiri dari internal masing-masing parpol untuk tidak mencalonkan mantan napi. Komunikasi lah dengan parpol masing-masing," tambahnya. Sedangkan, Komisioner Penelitian dan Pengkajian Komnas HAM, Mohammad Choirul Anam meminta publik agar tak memilih caleg yang memiliki latar belakang korupsi. "Masyarakat jangan memilih orang yang punya latar belakang korupsi," tukasnya. Walau, kata Anam dalam negara hukum memang putusan itu harus tetap dipatuhi. Namun demikian, putusan tersebut menjadi tuntutan partai politik untuk bisa mendaftarkan anggotanya sebagai calon legislatif yang bebas dari latar belakang korupsi. "Dalam konteks kepemiluan ini refleksi agar pemberantasan korupsi di Indonesia bisa lebih baik," tutupnya. Sebelumnya, Mahkamah Agung (MA) membatalkan Pasal 4 ayat (3), Pasal 7 huruf g Peraturan KPU Nomor 20 Tahun 2018 terkait larangan mantan narapidana kasus korupsi, bandar narkoba, kejahatan seksual terhadap anak, menjadi bakal calon anggota legislatif (bacaleg) dalam Pemilu 2019. Dengan begitu, mantan narapidana dalam kasus tersebut diperbolehkan nyaleg. "Peraturan KPU tentang larangan mantan narapidana (korupsi) menjadi caleg telah diputus MA pada Kamis, (13/9) kemarin. Permohonan para permohon dikabulkan dan Peraturan KPU tersebut telah dibatalkan MA,&rdquo; kata Suhadi saat dikonfirmasi awak media, Jumat (14/9). Majelis hakim yang menyidangkan permohonan ini terdiri dari tiga hakim agung dari kamar tata usaha negara. Mereka yakni Irfan Fachrudin dengan anggota Yodi Martono dan Supandi. Tak hanya itu, sambung Suhadi, materi kedua Peraturan KPU tersebut, bertentangan dengan Putusan MK No. 71/PUU-XIV/2016, yang telah memperbolehkan mantan narapidana menjadi calon anggota legislatif, sepanjang yang bersangkutan mengumumkan kepada publik bahwa dirinya merupakan mantan terpidana. &ldquo;Karena itu, Peraturan KPU dibatalkan. Namun, salinan putusan belum dapat diunggah di Direktorat Putusan MA karena masih dalam tahap minutasi,&rdquo; jelas Suhadi. Sebelumnya, permohonan uji materi Peraturan KPU ini diajukan sekitar 12 pemohon. Di antaranya dimohonkan oleh Muhammad Taufik, Djekmon Ambisi, Wa Ode Nurhayati, Jumanto, Masyhur Masie Abunawas, Abdulgani AUP, Usman Effendi, dan Ririn Rosiana. Mereka memohon pengujian Pasal 4 ayat (3), Pasal 7 huruf g Peraturan KPU No. 20 Tahun 2018 dan Pasal 60 huruf j Peraturan KPU No. 26 Tahun 2018 yang dinilai bertentangan dengan Pasal 240 ayat (1) huruf g UU Pemilu. (IPP)

Komnas HAM: Jangan Memilih Orang yang Punya Latar Belakang korupsi!

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/ketum-pemuda-muhammadiyah-ma-abai-pertimbangkan-etika-publik_m_.jpg" alt="Ketum Pemuda Muhammadiyah Dahnil Anzar Simanjuntak saat diwawancara awak media" width="100%">
<figcaption>Ketum Pemuda Muhammadiyah Dahnil Anzar Simanjuntak saat diwawancara awak media</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Ketua Umum Pimpinan Pusat Pemuda Muhammadiyah, Dahnil Anzar Simanjuntak angkat bicara perihal keputusan&nbsp;Mahkamah Agung (MA) yang membatalkan Peraturan KPU (PKPU) Nomor 20/2018, terkait larangan mantan narapidana kasus korupsi, bandar narkoba, kejahatan seksual terhadap anak menjadi bakal calon legislatif.&nbsp; Menurut Dahnil, MA telah&nbsp;abai dalam mempertimbangkan etika publik yang menginginkan sistem berdemokrasi secara bersih.&nbsp;"Saya kira MA abai pertimbangan etika publik yang menghendaki input demokrasi yang bersih, keinginan publik yang mau menyeleksi sejak awal caleg-caleg yang pernah tersangkut kasus korupsi," ungkapnya saat dikonfirmasi JawaPos.com, Jumat (14/9). Menurut Dahnil, penyeleksian sejak awal itu penting, untuk mencegah kambuhnya praktik korupsi di bidang legislatif. Karena caleg yang tersandung korupsi cenderung berpeluang mengulangi perbuatannya. "Untuk membantu mereka menjauhi kemungkinan itu terjadi, aturan pelarangan koruptor tersebut justru sebenarnya menyelamatkan mereka, dan tentunya yang utama menyelamatkan publik," tandasnya. Kendati demikian, sebutnya, apapun yang sudah ditetapkan oleh MA, dirinya akan tetap menghormati keputusan tersebut sebagai keputusan hukum. Namun, untuk membendung langkah hukum terhadap para mantan napi koruptor, maka baginya perlu mengingatkan sikap etik partai-partai politik untuk menunjukkan komitmen moralnya. "Dengan cara menarik saja caleg-caleg mantan koruptor itu, karena partai-partai tersebut sudah menandatangani pakta integritas terkait hal tersebut sebelumnya bersama KPU dan Bawaslu," tutupnya. Sebelumnya, Mahkamah Agung (MA) membatalkan Pasal 4 ayat (3), Pasal 7 huruf g Peraturan KPU Nomor 20 Tahun 2018 terkait larangan mantan narapidana kasus korupsi, bandar narkoba, kejahatan seksual terhadap anak, menjadi bakal calon anggota legislatif (bacaleg) dalam Pemilu 2019. Dengan begitu, mantan narapidana dalam kasus tersebut diperbolehkan nyaleg. "Peraturan KPU tentang larangan mantan narapidana (korupsi) menjadi caleg telah diputus MA pada Kamis, (13/9) kemarin. Permohonan para permohon dikabulkan dan Peraturan KPU tersebut telah dibatalkan MA,&rdquo; kata Suhadi saat dikonfirmasi awak media, Jumat (14/9). Majelis hakim yang menyidangkan permohonan ini terdiri dari tiga hakim agung dari kamar tata usaha negara. Mereka yakni Irfan Fachrudin dengan anggota Yodi Martono dan Supandi. Tak hanya itu, sambung Suhadi, materi kedua Peraturan KPU tersebut, bertentangan dengan Putusan MK No. 71/PUU-XIV/2016, yang telah memperbolehkan mantan narapidana menjadi calon anggota legislatif, sepanjang yang bersangkutan mengumumkan kepada publik bahwa dirinya merupakan mantan terpidana. &ldquo;Karena itu, Peraturan KPU dibatalkan. Namun, salinan putusan belum dapat diunggah di Direktorat Putusan MA karena masih dalam tahap minutasi,&rdquo; jelas Suhadi. Sebelumnya, permohonan uji materi Peraturan KPU ini diajukan sekitar 12 pemohon. Di antaranya dimohonkan oleh Muhammad Taufik, Djekmon Ambisi, Wa Ode Nurhayati, Jumanto, Masyhur Masie Abunawas, Abdulgani AUP, Usman Effendi, dan Ririn Rosiana. Mereka memohon pengujian Pasal 4 ayat (3), Pasal 7 huruf g Peraturan KPU No. 20 Tahun 2018 dan Pasal 60 huruf j Peraturan KPU No. 26 Tahun 2018 yang dinilai bertentangan dengan Pasal 240 ayat (1) huruf g UU Pemilu.

Ketum Pemuda Muhammadiyah: MA Abai Pertimbangkan Etika Publik

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/eks-koruptor-diperbolehkan-nyaleg-perludem-ditunggu-komitmen-parpol_m_.jpg" alt="Ilustrasi: Mahkamah Agung" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi: Mahkamah Agung</figcaption>
</figure>JawaPos.com&nbsp;- Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Titi Anggraini merasa prihatin atas putusan Mahkamah Agung (MA) yang membatalkan Peraturan KPU (PKPU) Nomor 20/2018 terkait larangan mantan narapidana kasus korupsi, bandar narkoba, kejahatan seksual terhadap anak menjadi bakal calon legislatif. &ldquo;Kami terkejut dan kaget (MA membatalkan PKPU 20/2018),&rdquo; kata Titi dalam keterangannya, Jumat (14/9). Menurut Titi, sejumlah pihak yang mendukung PKPU 20/2018 pada awalnya memilki harapan besar kepada lembaga peradilan untuk dapat menyetujui para mantan terpidana tersebut tidak ikut dalam kontestasi Pemilu 2019. &ldquo;Tadinya kami punya harapan besar MA akan progresif dan mampu melihat secara utuh semangat dan ruh PKPU ini dalam upaya mewujudkan pemilu yang bersih dan antikorupsi,&rdquo; paparnya. Kendati MA membatalkan aturan tersebut, kata Titi, pihaknya mengapresiasi sikap KPU yang sudah berupaya maksimal mewujudkan pemilu bersih dengan memastikan caleg mantan napi korupsi tidak dicalonkan oleh partai politik. &ldquo;Bolanya sekarang ada di parpol. Kalau pun caleg mantan napi korupsi dapat karpet merah dari MA dan diloloskan Bawaslu, maka selama parpol komitmen tidak akan mencalonkan mereka, maka mereka pun tidak akan bisa jadi caleg dan muncul di surat suara apalagi sampai menang pemilu,&rdquo; paparnya. Oleh karena itu, Titi berharap parpol dapat komitmen tidak mnecalonkan napi mantan koruptor. Ini semata agar Indonesia bersih dari perkara koupsi. &ldquo;Jadi saatnya pemilih menagih dan menilai komitmen parpol yang sudah mereka sepakati dalam pakta integritas mereka dengan KPU ataupun Bawaslu,&rdquo; pungkasnya. Sebelumnya, MA membatalkan Pasal 4 ayat (3), Pasal 7 huruf g Peraturan KPU Nomor 20 Tahun 2018 terkait larangan mantan narapidana kasus korupsi, bandar narkoba, kejahatan seksual terhadap anak, menjadi bakal calon anggota legislatif (bacaleg) dalam Pemilu 2019. Dengan begitu, mantan narapidana dalam kasus tersebut diperbolehkan nyaleg. "Peraturan KPU tentang larangan mantan narapidana (korupsi) menjadi caleg telah diputus MA pada Kamis, (13/9) kemarin. Permohonan para permohon dikabulkan dan Peraturan KPU tersebut telah dibatalkan MA,&rdquo; ujar Suhadi saat dikonfirmasi, Jumat (14/9).

Eks Koruptor Diperbolehkan Nyaleg, Perludem: Ditunggu Komitmen Parpol

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/ma-perbolehkan-eks-terpidana-korupsi-nyaleg_m_.jpg" alt="Ilustrasi: Mahkamah Agung" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi: Mahkamah Agung</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Mahkamah Agung (MA) membatalkan Pasal 4 ayat (3), Pasal 7 huruf g Peraturan KPU Nomor 20 Tahun 2018 terkait larangan mantan narapidana kasus korupsi, bandar narkoba, kejahatan seksual terhadap anak, menjadi bakal calon anggota legislatif (bacaleg) dalam Pemilu 2019. Dengan begitu, mantan narapidana dalam kasus tersebut diperbolehkan nyaleg. "Peraturan KPU tentang larangan mantan narapidana (korupsi) menjadi caleg telah diputus MA pada Kamis, (13/9) kemarin. Permohonan para permohon dikabulkan dan Peraturan KPU tersebut telah dibatalkan MA,&rdquo; kata Suhadi saat dikonfirmasi awak media, Jumat (14/9). Majelis hakim yang menyidangkan permohonan ini terdiri dari tiga hakim agung dari kamar tata usaha negara. Mereka yakni Irfan Fachrudin dengan anggota Yodi Martono dan Supandi. Tak hanya itu, sambung Suhadi, materi kedua Peraturan KPU tersebut, bertentangan dengan Putusan MK No. 71/PUU-XIV/2016, yang telah memperbolehkan mantan narapidana menjadi calon anggota legislatif, sepanjang yang bersangkutan mengumumkan kepada publik bahwa dirinya merupakan mantan terpidana. &ldquo;Karena itu, Peraturan KPU dibatalkan. Namun, salinan putusan belum dapat diunggah di Direktorat Putusan MA karena masih dalam tahap minutasi,&rdquo; jelas Suhadi. Sebelumnya, permohonan uji materi Peraturan KPU ini diajukan sekitar 12 pemohon. Di antaranya dimohonkan oleh Muhammad Taufik, Djekmon Ambisi, Wa Ode Nurhayati, Jumanto, Masyhur Masie Abunawas, Abdulgani AUP, Usman Effendi, dan Ririn Rosiana. Mereka memohon pengujian Pasal 4 ayat (3), Pasal 7 huruf g Peraturan KPU No. 20 Tahun 2018 dan Pasal 60 huruf j Peraturan KPU No. 26 Tahun 2018 yang dinilai bertentangan dengan Pasal 240 ayat (1) huruf g UU Pemilu.

MA Perbolehkan Eks Terpidana Korupsi Nyaleg

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/ma-paling-lambat-30-hari-ke-depan_m_.jpg" alt="Gedung Mahkamah Agung" width="100%">
<figcaption>Gedung Mahkamah Agung</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Mahkamah Agung (MA) telah membentuk majelis hakim untuk memutus gugatan uji materi Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) 20/2018 tentang larangan mantan napi koruptor maju sebagai calon legislatif (caleg). "Ya sudah dibentuk, kita tinggal tunggu saja bagaimana keputusan majelis yang bersangkutan," kata Juru Bicara MA Suhadi saat dihubungi JawaPos.com, Selasa (11/9). Menurut Suhadi, majelis hakim yang memutus PKPU 20/2018 dibentuk dari kamar tata usaha negara. Nanti mereka menilai apakah mantan koruptor tetap tidak diperbolehkan menjadi caleg pada Pemilu 2019. "Itu kewenangan majelis untuk membahasnya," ujarnya. Kendati demikian, MA akan memutus selambat-lambatnya 30 hari sesudah dibentuknya tim majelis hakim. "Paling lambat 30 hari setelah terbentuknya majelis. Sebelumnya, MA telah menerima sejumlah laporan dari eks narapidana korupsi yang menggugat PKPU setelah diresmikan oleh Kemenkumham. PKPU itu digugat oleh enam orang mantan narapidana korupsi ke MA, antara lain Wa Ode Nurhayati (kasus korupsi Dana Penyesuaian Infrastruktur Daerah), lalu Sarjan Tahir (kasus korupsi alih fungsi hutan Banyuasin, Sumatera Selatan). Kemudian Darmawati Dareho (korupsi pembangunan dermaga di kawasan Indonesia Timur), juga Patrice Rio Capella (kasus suap Gubernur Sumatra Utara), Al Amin Nur Nasution (kasus korupsi alih fungsi lahan dan peralatan Departemen Kehutanan) dan Muhammad Taufuk (kasus korupsi di KPUD DKI Jakarta). Bahkan para mantan napi koruptor itu pun mengambil langkah lain untuk menentukan nasibnya. Seperti M. Taufik melakukan gugatan ke Bawaslu dan akhirnya lolos sebagai peserta caleg. Namun keputusan Bawaslu masih tertahan hingga menunggu putusan MA.

MA: Paling Lambat 30 Hari ke Depan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/eks-koruptor-nyaleg-wiranto-kpu-dan-bawaslu-tidak-ada-yang-salah_m_.jpg" alt="Menkopolhukam Wiranto saat diwawancarai awak media beberapa waktu lalu" width="100%">
<figcaption>Menkopolhukam Wiranto saat diwawancarai awak media beberapa waktu lalu</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Menteri Kordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam), Wiranto bersama penyelenggara Pemilu telah bersepakat menunggu keputusan Mahkamah Agung (MA) terkait aturan mantan narapidana korupsi menjadi calon legislatif (caleg). Hal ini dikatakan usai melakukan rapat koordinasi menyikapi polemik eks koruptor lolos jadi bacaleg. Terkait adanya ketidakselarasan antara Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Wiranto enggan menyalahkan salah satu pihak. Sebab keduanya dianggap memiliki argumentasi kuat. "Setelah mendengar beberapa pihak KPU atau Bawaslu, memang tidak ada yang salah dari mereka. Tapi apa landasan KPU dan Bawaslu mengambil keputusan itu? Ternyata mereka memiliki argumentasi yang cukup sahih," uhar Wiranto di Kemenko Polhukam Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Selasa (4/9). Sementara itu terkait adanya kabar bahwa PKPU berlawanan dengan Undang-undang Wiranto enggan berkomentar lebih jauh. Ia menyerahkan hal itu kepada proses judicial review di MA. "Terkait bertentangan dengan Undang-undang itu beda lagi," jelasnya. Lebih jauh mantan Panglima TNI itu menegaskan baik penyelenggara pemilu maupun pemerintah dipastikan tetap satu semangat melawan korupsi. Meski demikian proses hukum yang tengah berjalan pun harus dipatuhi. "Kita juga tentu seluruhnya sangat anti korupsi, yang penting semangat itu masih ada baik dari lembaga penyelenggara pemilu maupun pemerintah," pungkas Wiranto.

Eks Koruptor Nyaleg, Wiranto: KPU Dan Bawaslu Tidak Ada yang Salah

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/psi-jika-loloskan-eks-koruptor-bawaslu-lestarikan-praktik-korupsi_m_.jpg" alt="Ketua Umum PSI, Grace Natalie. Grace menyebut jika KPU membiarkan eks koruptor nyaleg, sama saja melestarikan praktik korupsi." width="100%">
<figcaption>Ketua Umum PSI, Grace Natalie. Grace menyebut jika KPU membiarkan eks koruptor nyaleg, sama saja melestarikan praktik korupsi.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Ketua Umum Partai Solidaritas (PSI) Grace Natalie menegaskan, sikap Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) yang meloloskan sejumlah mantan napi korupsi menjadi caleg, tidak mendukung gerakan memberantas korupsi. Tetapi sama saja melanggengkan praktik rasuah. "Jadi kalau Bawaslu meloloskan caleg-caleg korupsi sama saja Bawaslu melestarikan praktik-praktik korupsi," kata Grace saat dihubungi JawaPos.com, Selasa (4/9). Grace menyebut, KPU dan Bawaslu sebagai penyelenggara pemilu seharusnya dapat bekerjasama untuk tidak meloloskan para mantan koruptor. Ini berdasar pada Peraturan KPU Nomor 20/2018. Terlebih publik dikejutkan dengan penetapan 41 orang anggota DPRD Kota Malang sebagai tersangka kasus suap dan gratifikasi. "Jadi makin kelihatan betapa pentingnya seluruh stake holder, baik itu dari segi partai yang melakukan rekruitmen maupun juga penyelenggara dalam hal ini KPU dan Bawaslu. Mari kita bahu membahu melarang dan mencegah secara bersma-sama dan sistematis untuk tidak diajukan kembali (mantan koruptor nyaleg)," paparnya. Oleh karena itu, diakui Grace, PSI menyarankan agar adanya transparansi."Cerminan politik Indonesia saat ini.Nggak ada keterbukaan, nggak ada transparansi, nggak ada pertanggung jawaban kinerja ke publik," pungkasnya.

PSI: Jika Loloskan Eks Koruptor, Bawaslu Lestarikan Praktik Korupsi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/m-taufik-ancam-gugat-kpud-jika-tak-ikuti-putusan-bawaslu-dki_m_.jpg" alt="M Taufik Caleg dari Partai Gerindra." width="100%">
<figcaption>M Taufik Caleg dari Partai Gerindra.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Setelah lolos dari peraturan KPU 20/2018 yang melarang mantan narapidana korupsi maju menjadi calon legislatif, polemik M Taufik terus berlanjut. Ketua DPD Gerindra DKI itu mengancam akan menggugat kembali KPU DKI jika tidak mengikuti putusan badan pengawas pemilu (Bawaslu) DKI. "Kalau dia (KPU DKI) enggak melaksanakan ya kita gugat lagi ke DKPP (Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum) terus saja kita gugat," ujar Taufik di gedung DPRD DKI Jakarta, Senin (3/9). Menurut dia, gugatan tersebut bukan hanya untuk memastikan dirinya bisa berlaga pada Pileg 2019 mendatang. Melainkan juga untuk membuktikan bahwa yang PKPU itu bertentangan dengan Undang-Undang (UU) Pemilu 7/2017 yang berada di atasnya. Wakil Ketua DPRD DKI itu menilai KPU telah ditekan oleh berbagai pihak untuk bertindak berdasarkan opini, bukan UU. &ldquo;Ini saya kira kalau institusi negara ini bekerja berdasarkan pertimbangan opini tanpa mengindahkan UU saya kira rusak ini," tandasnya. Sementara itu, batas waktu KPU DKI untuk memutuskannya hingga esok hari, Rabu (5/9). Hal itu mengingat majelis sidang ajudikasi memberikan tenggat tiga hari kerja sejak pututusan pada Jumat (31/8). &ldquo;Memberi tanda bagi KPU DKI untuk melaksanakan putusan ini demikian diputuskan melalui rapat pleno Bawaslu tanggal 30 Agustus 2018,&rdquo; ujar Ketua Majelis Sidang Ajudikasi Puadi dalam persidangan di kantor Bawaslu DKI, Sunter, Jakarta Utara, Jumat (31/8). Dengan demikian, Taufik mengalahkan PKPU 20/2018 tentang Pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota yang melarang mantan koruptor untuk mencalonkan diri itu. Dia dapat melanjutkan proses penetapan daftar caleg sementara (DCS) hingga daftar caleg tetap (DCT). Sebagai informasi, Taufik sendiri, merupakan mantan narapidana kasus korupsi. Saat itu, dirinya menjabat sebagai Ketua KPU DKI lalu divonis 18 bulan penjara pada 27 April 2004 lalu. Dia dinilai merugikan uang negara sebesar Rp 488 juta dalam kasus korupsi pengadaan barang dan alat peraga Pemilu 2004.

M Taufik Ancam Gugat KPUD Jika Tak Ikuti Putusan Bawaslu DKI

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#bacaleg eks koruptor

Berita Terkini