Ilham Safutra

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2023/01/pak_lurah.jpg" alt="ILUSTRASI BUDIONO/JAWA POS" width="100%">
<figcaption>ILUSTRASI BUDIONO/JAWA POS</figcaption>
</figure>Kekuasaan di level apa pun selalu rawan disalahgunakan.  KEPALA desa atau yang di Jawa biasa dipanggil lurah bukan hanya simbol kekuasaan dan politik di level desa, tapi juga simbol kultural dalam masyarakat Indonesia. Sejak dulu jabatan kepala desa selalu dikelilingi mitos-mitos, cerita yang turun-temurun dipercaya warga desa. Dalam jabatan kepala desa melekat aroma magis yang mengalahkan jabatan presiden, gubernur, atau bupati. Ketika mitos dan magis bersanding, yang biasanya menjadi kepala desa adalah orang yang dianggap punya karisma, punya kaitan dengan sejarah panjang desa, punya garis keturunan dengan lurah sebelumnya. Kewibawaan jabatan kepala desa salah satunya terlihat dari panggilan Mbah Lurah atau Lurah Dongkol pada para mantan lurah.  Mitos dan magis juga selalu mewarnai proses pemilihan kepala desa. Dalam setiap pemilihan kepala desa (pilkades) masih dipercaya bahwa rumah calon yang akan terpilih akan didatangi pulung, cahaya dari langit yang serupa meteor atau bintang jatuh. Tak ada yang pernah bisa membuktikan seperti apa pulung itu dan apakah benar pulung akan mendatangi calon pemenang. Namun, kepercayaan pada pulung masih terawat hingga kini.  Penggunaan ilmu gaib dan keterlibatan dukun juga hal yang biasa dalam proses pilkades. Ada calon yang konon menyantet calon lain, ada calon yang datang ke dukun untuk minta ajian pengasih agar warga nurut dan nyoblos dirinya, ada calon yang menggunakan ajian sirep hingga membuat saingan-saingannya selalu ngantuk dan tertidur sejak sore. Sebagai bagian dari wong ndeso yang sejak lahir sudah hidup di desa, situasi sosiokultural pilkades seperti ini bukan hanya saya baca dari laporan penelitian, tapi betul-betul saya alami.  Pesta demokrasi yang paling nyata dirasakan masyarakat adalah saat pilkades. Ketika selama 32 tahun Orde Baru, presiden dipilih MPR dan pemilu hanya serupa basa-basi belaka, pilkades adalah kontestasi nyata kekuatan demokrasi sekaligus sisi terburuk demokrasi. Dalam pilkades, suara rakyat betul-betul berharga. Proses perhitungan yang dilaksanakan terbuka, bisa ditonton siapa saja, dan selesai saat itu juga tidak memberi ruang untuk memanipulasi angka perolehan masing-masing calon.  Dalam proses pilkades ini pula praktik politik uang bekerja tanpa basa-basi dan sudah serupa tradisi. Demokrasi hadir dengan wajah terburuknya. Awalnya serupa hukum rimba: siapa yang memberi amplop dengan isi yang paling banyak akan mendapat suara. Kalau satu keluarga ada dua calon pemilih, ya amplopnya harus dua. Namanya juga hukum rimba, setiap calon adu strategi, bahkan adu fisik tanpa ada aturan. Banyak-banyakan uang amplop hanyalah salah satu metode, tapi metode lain seperti intimidasi dan bentrokan fisik juga jadi jalan mencapai tujuan.  Seiring waktu, calon-calon lurah ini mulai berpikir, bagaimana caranya agar bisa menang pilkades tanpa harus habis-habisan uang, tanpa harus ada intimidasi dan bentrokan fisik. Di sisi lain, semuanya sadar bahwa amplop berisi uang sudah telanjur jadi tradisi. Tanpa ada amplop, warga tak akan mau berangkat ke tempat coblosan sebab mereka tak merasa diuntungkan apa-apa. Menerima amplop bukan lagi dianggap sebagai jual beli suara, tapi ganti rugi atas waktu dan tenaga yang diberikan untuk mencoblos. Sebab, gara-gara mencoblos, mereka jadi tak bisa ke sawah atau melakukan pekerjaan-pekerjaan yang bisa mendatangkan upah.  Para calon pun kemudian bersiasat. Mereka tak lagi berlomba-lomba membeli suara, tapi bekerja sama untuk menanggung bersama jatah amplop untuk warga. Walaupun di banyak tempat masih saja ada calon-calon culas yang sengaja memakai jurus serangan fajar dengan mengeluarkan amplop tambahan untuk membeli suara. Pilkades juga tak lengkap tanpa kehadiran botoh-botoh. Para penjudi yang memasang taruhan untuk kemenangan satu calon tertentu. Karena mereka punya kepentingan agar calonnya menang, para botoh pun akan ikut berupaya untuk memenangkan calonnya. Di level nasional, botoh-botoh ini serupa dengan pemodal, pengusaha-pengusaha kakap yang bertaruh ratusan miliar bahkan triliunan untuk memenangkan calon-calon yang didukungnya.  Di masa Orde Baru, hajatan desa ini digelar 8 tahun sekali. Pada awal reformasi, undang-undang mengatur jabatan kepala desa lamanya 5 tahun untuk maksimal dua periode –sebagaimana jabatan presiden, gubernur, bupati, dan wali kota. Tahun 2004 ada perubahan aturan sehingga jabatan kepala desa menjadi 6 tahun dan maksimal dua periode.  Kini kepala desa se-Indonesia sedang berjuang agar masa jabatan diperpanjang jadi 9 tahun. Tuntutan yang kabarnya sudah mendapat persetujuan dari Presiden Jokowi. Tak cukup hanya di situ, para Kades juga meminta agar bisa menjabat maksimal untuk tiga periode alias 27 tahun. Alasannya karena pilkades menciptakan konflik di desa. Dengan masa jabatan 6 tahun, konflik yang belum reda itu akan kembali terulang. Enam tahun juga dianggap tak cukup untuk melaksanakan program-program yang direncanakan. Alasan yang mengada-ngada dan salah kaprah.  Bayangkan jika alasan yang sama digunakan untuk memperpanjang masa jabatan presiden. Bukankah gesekan sosial dan polarisasi masyarakat juga nyata terjadi gara-gara pilpres? Alasan untuk menjalankan program juga pernah dilontarkan pendukung ide perpanjangan masa jabatan presiden. Ketika akuntabilitas pemimpin harus dipertanggungjawabkan secara berkala, 5 atau 6 tahun masa jabatan lalu bisa dipilih maksimal sekali lagi adalah sebuah mekanisme yang adil dan masuk akal.  Dari level kepala desa hingga presiden, gagasan untuk memperpanjang masa jabatan hanyalah upaya untuk mengamankan kepentingan pribadi dan melanggengkan kekuasaan. Untuk ini, hanya ada satu jawaban: tolak. (*)  ---  <a href="https://www.jawapos.com/tag/okky-madasari/">OKKY MADASARI</a>, Sastrawan dan akademisi

Pak Lurah, Rakyat Dongkol

head

top_banner

skyscrapper

half_page

leaderboard1

leaderboard2

rectangle1

rectangle2

bottom_banner

interstitial

amp_top_banner

amp_rectangle1

amp_rectangle2

amp_rectangle3

amp_rectangle4

amp_rectangle5

amp_native

amp_bottom_banner

<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari, Candra Mega SariAsisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga, Novia Herawati&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Jatu Rahendarto, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Karir&nbsp;</h1><h1>Selalu Ada yang Baru!</h1>Selamat datang di situs resmi Rekrutmen Jawa Pos&nbsp;Jawa Pos merupakan perusahaan media massa terbesar di Indonesia. Memiliki lebih dari 200 media yang tersebar di seluruh Nusantara. Berbasis di Surabaya dengan sirkulasi lebih dari 400 ribu eksemplar per hari, Jawa Pos telah menjadi media massa yang kreatif, mencetak tren baru, serta mendapatkan berbagai penghargaan nasional dan internasional.&nbsp;Di 2016, Jawa Pos (PT Jawa Pos Koran) untuk kali pertama dalam sejarah membuka rekrutmen secara online. Situs resmi Rekrutmen Jawa Pos ini dapat diakses sepanjang tahun. Berbagai posisi yang tersedia dapat dilihat updatenya di situs ini. Berbagai pengumuman terkait program rekrutmen juga akan hadir. Tim rekrutmen Jawa Pos hanya akan memproses lamaran yang diajukan secara online. Let’s join us!&nbsp;Beberapa posisi telah dibuka! Buruan cek!

karir

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

Pak Lurah, Rakyat Dongkol

Tags

Artikel Terkait

Download Aplikasi JawaPos.com