JawaPos.com - Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera merespons pernyataan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang ingin ikut campur alias cawe-cawe pada gelaran Pemilu 2024. Menurutnya, jika seorang kepala negara ikut campur dalam penyelenggaraan pesta demokrasi sangat membahayakan iklim demokrasi di Indonesia.
"Pernyataan Pak Jokowi yang ingin cawe-cawe berbahaya sekali. Presiden mesti netral imparsial," kata Mardani kepada wartawan, Selasa (30/5).
Ia mengimbau Presiden Jokowi agar tak perlu merasa paling pintar dalam penyelenggaraan pemilu. Karena sudah ada lembaga pengawasnya tersendiri.
"Presiden jangan merasa sok tahu apalagi merasa menjadi pengawal utama proses pemilu. Biarkan rakyat mengambil perannya, biarkan para ketua umum partai politik membuat ijtihad," tegas Mardani.
Baca Juga: Transaksi Capai Rp 1,12 T, Gubernur Khofifah Dorong Perluasan Serapan UMKM lewat E-Purchasing
Ia pun meminta Presiden Jokowi memastikan Pemilu 2024 berlangsung bersih, jujur dan adil. Ia meminta Presiden Jokowi tak ikut campur urusan capres-cawapres.
"Tidak perlu ada skenario satu dua pasang tiga pasang, biarkan mengalir saja. Setiap zaman itu ada orangnya. Pak Jokowi fokus aja untuk khusnul khotimah, karena itu sudah berat," papar Mardani.
Baca Juga: Halimah Yacob Merasa 6 Tahun Sudah Cukup jadi Presiden Singapura, Putuskan Tak Calonkan Lagi
Selain itu, kata dia, apabila Presiden Jokowi netral dan memastikan seluruh aparatur negara bekerja sesuai koridor itu adalah keputusan yang baik.
"Kami yakin ketika Presiden netral dan bekerja dalam koridor yang benar justru kita akan mendapatkan Presiden yang lebih baik ketimbang saat ini," tegas Mardani.
Sebelumnya, Deputi Bidang Protokol, Pers, dan Media Setpres RI Bey Triadi Machmudin mengakui Presiden Jokowi memang kerap melakukan cawe-cawe jelang gelaran Pemilu 2024.
Baca Juga: Rohmadi Dieksekusi Suyono di Toko Mebel, Motifnya Karena Dendam dan Ingin Menguasai Hartanya
Menurutnya, kepala negara ingin pemimpin nasional ke depan bisa melanjutkan program staregis nasional seperti pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN), hilirisasi dan transisi energi bersih.
"Presiden ingin pemimpin nasional ke depan dapat mengawal dan melanjutkan kebijakan-kebijakan strategis seperti pembangunan IKN, hilirisasi, transisi energi bersih," ucap Bey kepada wartawan, Senin (29/5).
Ia mengklaim, ikut campurnya kepala negara pada penyelenggaraan pesta demokrasi nanti agar pemilu berjalan secara demokratis, jujur dan adil.
"Presiden ingin memastikan Pemilu serentak 2024 dapat berlangsung secara demokratis, jujur dan adil," pungkasnya.