JawaPos.com – Anak-anak muda, yang memiliki suara determintif pada Pilpres mendatang, semakin memiliki kesadaran terkait isu krisis iklim, termasuk permasalahan transisi energi.
Karena besarnya suara anak muda pada demokrasi elektoral mendatang saat Pilpres 2024, maka para Capres-cawapres berlomba-lomba mendekati generasi Z dan Millenial.
Menurut Komisi Pemilihan Umum (KPU) dikutip dari Antara, suara anak muda pada pilpres mendatang mencapai 55 persen atau 108 juta orang.
Lantas bagaimana komitmen ketiga pasangan Capres-cawapres untuk menangani isu krisis iklim yang semakin disorot oleh anak muda?
Baca Juga: Megawati Diberi 2 Buku Dari Paus Fransiskus, Isinya tentang Krisis Iklim
Komitmen Anies-Muhaimin
Menurut Juru Bicara Muda Anies-Muhaimin Grady Nagara pada Rabu (20/12) dikutip dari Youtube Indonesia Cerah, pasangan Capres-Cawapres 01 memberikan solusi dan komitmen untuk mengatasi krisis iklim berdasarkan lima pilar.
Pertama adalah tata kelola yang holistik dan berkesinambungan, artinya pemerintah pusat dan daerah harus bersama-sama terlibat dalam menangani isu krisis iklim dan transisi energi.
“Komitmen kami ketika nanti Pak Anies dan Pak Muhaimin terpilih itu adalah, bagaimana kebijakan itu bisa sinkron antara pusat sampai level daerah,” kata Grady Nagara.
Kedua adalah pemberian insentif dan disinsentif pemerintah pusat kepada pemerintah daerah terkait kinerja dalam menangani isu krisis iklim dan transisi energi.
“Misalnya, ada pejabat-pejabat publik di daerah yang sudah diberikan KPI (Key Performance Indicator), sudah diberikan komitmen, terutama terkait penanganan dan mitigasi krisis iklim dan transisi energi, itu kalau dia tidak melaksanakan itu dipotong tukinnya (tunjangan kinerja),” terang Grady.
Yang ketiga adalah kolaborasi dengan cara demokrasi data tentang kondisi krisis iklim dan energi terbarukan, sehingga bisa diakses oleh para stakeholder dan ahli di bidang terkait.
Baca Juga: Anies Berencana Buat Tim Khusus Untuk Kawal Proyek Atasi Krisis Iklim di Indonesia
Kubu Anies-Muhaimin mengakui bahwa pemerintahlah yang memiliki otoritas dan kebijakan, tetapi ada expert di luar pemerintah atau pihak swasta yang harus dirangkul demi menangani isu iklim ini.
Swasta itu nantinya akan diberikan insentif dan pembiayaan untuk mendukung perusahaan-perusahaan yang memiliki komitmen mereduksi emisi karbon, sehingga mendorong lahirnya diversifikasi solusi yang tetap menghasilkan revenue.
“Kita tahu potensi carbon credit kita itu besar, tapi potensi ini belum diolah dengan baik. Nah caranya nanti perangkap pimpinan di masa depan itu harus mampu membangun diplomasi terkait carbon pricing ini,” tuturnya.
Yang keempat terkait dengan transisi energi berkeadilan. Menurut kubu Anies-Muhaimin, sektor energi adalah penyebab utama krisis iklim, sehingga Indonesia harus bertransisi ke energi terbarukan yang ramah lingkungan.
Namun, proses transisi energi ini harus adil, dalam arti memberikan dampak yang inklusif kepada masyarakat dan semua kalangan, seperti reskilling pekerja pertambangan dan memberdayakan masyarakat lokal.
Yang kelima adalah intervensi pada sisi supply-demand pada kebutuhan energi. Artinya, Grady mengatakan, optimalisasi energi hijau harus dilakukan, dan juga kawasan-kawasan urban di Indonesia harus diatur ulang (di-reurbanisasi) tata ruangnya.
Baca Juga: Conference on Religion and Climate Change 2023: Membahas Peran Agama dalam Mengatasi Krisis Iklim
Reurbanisasi tata ruang wilayah akan mengintervensi pemborosan energi.
Komitmen Ganjar-Mahfud
Berdasarkan penjelasan Juru Bicara Ganjar-Mahfud, Diska Resha Putra, pada Rabu (20/12), komitmen krisis iklim adalah salah satu dari 8 visi-misi capres 03, yaitu ‘mempercepat perwujudan lingkungan hidup yang berkelanjutan melalui ekonomi hijau dan biru menuju Indonesia unggul’.
Untuk mengatasi isu krisis iklim, kubu Ganjar-Mahfud memiliki lima komitmen. Yang pertama, penguatan pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan.
Baca Juga: Dukung Pemerintah Tanggulangi Krisis Iklim, Tingkatkan Efisiensi Energi 30 persen pada 2025
Hal tersebut diwujudkan dengan cara meningkatkan transportasi publik berbasis listrik, 30% ruang terbuka hijau di perkotaan, dan mengimplementasikan green building.
Selain itu, juga meningkatkan penegakan hukum atas tindakan perusakan lingkungan, menerapkan kebijakan pengendalian polusi udara, mewajibkan penggunaan teknologi bersih dalam pemanfaatan energi fosil, dan mendorong aksi kolektif untuk menyadarkan masyarakat tentang pola konsumsi yang efisien.
Kedua, penguatan mitigasi dan penanganan perubahan iklim serta bencana, dengan cara memasukkan kurikulum yang memuat isu krisis iklim agar peserta didik tahu cara mitigasi risiko krisis iklim.
Selain itu, pasangan Ganjar-Mahfud juga berkomitmen membuat Kampung Sadar Iklim (kadarklim) dan penerapan desa mandiri energi, serta mengatasi dampak sosial-ekonomi dari krisis pangan, kemiskinan, hingga potensi konflik sosial.
Ketiga, percepatan secara konsisten transisi energi terbarukan untuk ketahanan energi, dengan cara menutup dan mengurangi PLTU Batu Bara, dan mengakselerasi Energi Baru Terbarukan sebesar 25-30% pada tahun 2029.
Baca Juga: Greenpeace Indonesia Ingin Petani Bertahan di Tengah Krisis Iklim dengan Pertanian Berkelanjutan
Keempat, penguatan ekosistem ekonomi hijau, dengan cara penerapan transisi energi bersih untuk semua sektor, dan menerapkan kebijakan insentif dan disinsentif ekonomi hijau, serta pengembangan ekologi industri pada aspek sirkuler atau prinsip 5R.
Selain itu, juga akan menekankan riset dan inovasi khususnya material organik untuk menggantikan bahan yang sulit didaur ulang, serta menjalankan program ‘limbah jadi berkah’ (waste to cash).
Kelima, pembangunan ekonomi biru (kelautan) secara berkelanjutan, dengan cara meningkatkan produktivitas yang berfokus pada 5 produk yaitu lobster, kepiting, udang, rumput laut, dan tilapia.
Baca Juga: Krisis Iklim Ancam Produksi Beras, Perlukah Mitigasi Pertanian?
Selain itu juga akan dilakukan hilirisasi sumber daya kelautan, dan mengoptimalkan air laut kepulauan Indonesia sebagai pusat ekonomi maritim.
Komitmen Prabowo-Gibran
Berdasarkan penjelasan Komandan TKN Fanta Earth Prabowo-Gibran, Muhammad Hidayat, pada Rabu (20/12), di visi-misi kubu 02 dijelaskan ada tantangan strategi bangsa 2024/2029, nomor satunya adalah perubahan iklim.
Untuk memitigasi dampak perubahan iklim, kubu Prabowo melalui asta cita yang ke-2 akan membentuk swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau dan biru.
Baca Juga: Ancaman Krisis Iklim Harus jadi Pelecut Semangat Optimalisasi EBT
“Khusus pangan, jadi memang karena kita pernah di 1984 mendapatkan penghargaan FAO terkait swasembada beras, sehingga itu yang diyakini oleh Prabowo-Gibran, kita harus melakukan swasembada lagi,” kata Hidayat.
Kemudian cara yang ditempuh selanjutnya adalah, merevisi semua tata aturan yang menghambat untuk meningkatkan investasi di sektor energi baru dan terbarukan, serta mempensiunkan pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) berdasarkan asas keberlanjutan dan keadilan.
Selain itu, kubu Prabowo juga akan melanjutkan program biodisel dan bioavtur dari kelapa sawit, serta mengembangan sumber energi hijau alternatif terutama energi air, angin, matahari, dan panas bumi.
Terkait swasembada energi, kubu 02 akan berkomitmen memperbaiki skema insentif untuk mendorong aktivitas temuan cadangan sumber energi baru dan terbarukan.
Kemudian dalam asta cita ke-8 Prabowo-Gibran dijelaskan penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya. “Di sini menjelaskan penguatan kelembagaan, salah satunya penanganan bencana,” tutur Hidayat.
Komitmen selanjutnya, menjamin pelestarian lingkungan hidup, seperti penurutan jejak carbon (footprint) dan water footprint, serta memanfaatkan bioplastic, lalu percepatan komitmen Net Zero Emission sebelum 2060.