JawaPos.com - Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmen pemerintah untuk terus memperkuat peran koperasi sebagai ujung tombak distribusi dan pemasaran hasil produksi masyarakat, khususnya dari sektor pertanian dan perikanan.
Hal itu disampaikan Prabowo dalam Forbes Global CEO Conference 2025 yang digelar di St. Regis Jakarta, Rabu (15/10) malam.
Dalam sesi dialog yang dipandu langsung oleh Chairman dan Editor-in-Chief Forbes Media, Steve Forbes, Prabowo memaparkan arah kebijakan ekonomi Kabinet Merah Putih.
Termasuk transformasi koperasi desa merah putih menjadi pusat distribusi pangan nasional.
“Koperasi tidak hanya wadah simpan pinjam, tetapi juga lembaga distribusi pangan dan kebutuhan dasar masyarakat,” kata Prabowo.
“Kami sudah membangun 81.000 koperasi desa, masing-masing dilengkapi gudang, cold storage, mini supermarket, apotek desa, dan klinik," sambungnya.
Prabowo menambahkan, setiap koperasi akan diperkuat dengan armada transportasi sendiri untuk memastikan hasil panen petani dan tangkapan nelayan terserap pasar secara optimal.
“Tiap koperasi diberi pembiayaan dua truk. Semua hasil dikirim ke pasar. Tak ada lagi cerita panen busuk tak terserap,” ujarnya.
Selain memperkuat koperasi, Prabowo juga menyinggung kebijakan penghapusan utang lama bagi petani dan pelaku UMKM yang selama puluhan tahun tidak dapat mengakses pinjaman baru, karena masih tercatat memiliki tunggakan.
“Banyak petani datang dan berkata, ‘Pak, kami tak bisa dapat pinjaman baru karena utang 25 tahun lalu masih tercatat.’ Setelah saya pelajari, sebagian besar sebenarnya sudah write off di pembukuan bank,” ungkapnya.
Prabowo mengakui ada resistensi dari sebagian kalangan perbankan yang menilai langkah itu berisiko. Namun, pemerintah perlu bersikap realistis dan berpihak pada rakyat kecil.
“Mereka tidak bisa bayar karena cuaca buruk, bencana alam, dan lain-lain. Tidak mungkin mereka melunasi. Maka harus ada keberanian untuk menghapus utang,” tutur Prabowo.
Lebih lanjut, Prabowo menekankan bahwa kebijakan ini diharapkan dapat memperkuat ekonomi kerakyatan di setiap daerah.
“Kebijakan ini bukan sekadar keringanan, tapi strategi menyeluruh untuk menghidupkan kembali ekonomi rakyat kecil," pungkasnya.