JawaPos.com – Perkumpulan Usaha Air Minum Dalam Kemasan Nusantara (Amdatara) belum lama ini menyelenggarakan Rapat Kerja Nasional (Rakernas) pertama. Forum strategis ini dilakukan untuk mendorong pertumbuhan industri Air Minum Dalam Kemasan (AMDK) yang sehat, berdaya saing, dan berkelanjutan.
Ketua Umum Amdatara, Karyanto Wibowo menyatakan dalam satu setengah bulan berdiri, pihaknya sudah melakukan dialog dengan berbagai pemangku kepentingan terkait yang strategis seperti Kementerian lingkungan hidup (KLH), Kementerian Perindustrian (Kemenperin), Kementerian Perhubungan (Kemenhub), dan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM).
“Alhamdulillah kita mendapat dukungan dari Pemerintah selaku mitra strategis kami,” ujar Karyanto.
Karyanto mengklaim, pihaknya juga sudah memperkuat jaringan DPD sebagai bagian jenis struktur organisasi DPW. Menurutnya, ini sangat penting untuk memberikan layanan ke anggota untuk menjalani kolaborasi dengan pemerintah daerah
“Karena sebagian besar perusahaan AMDK berada di daerah sehingga memang sangat penting bagi kita untuk memperkuat jaringan kita di daerah,” ucap Karyanto.
Karyanto meneruskan, sebagai organisasi yang berdiri sejak 2025 dan kini menaungi lebih dari 80 perusahaan dengan lebih dari 150 merek AMDK di Indonesia, pihaknya menegaskan posisinya sebagai rumah bersama bagi pelaku industri dalam membangun ekosistem usaha yang profesional, inklusif, dan bertanggung jawab.
Utamakan Lingkungan dan Masyarakat
Terpisah, Anggota Komisi VII DPR, Novita Hardini menegaskan bahwa industri Air Minum Dalam Kemasan (AMDK) harus mengutamakan keselamatan lingkungan dan kesehatan masyarakat.
Demikian dia sampaikan dalam rapat Panitia Kerja bersama Kementerian Perindustrian di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu, dikutip dari ANTARA.
Ia menilai hingga kini belum ada pemaparan yang transparan dan terukur terkait tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan-perusahaan AMDK yang tercatat di Kementerian Perindustrian.
Padahal, industri itu memanfaatkan sumber daya alam secara masif, terutama penggunaan air tanah, yang di sejumlah daerah telah memicu kekeringan dan krisis air bersih.
"Negara harus tahu dan berani membuka data. Setiap tahun, apa kontribusi sosial dan lingkungan industri AMDK? Jangan sampai eksploitasi air berjalan, tapi tanggung jawabnya nihil," ucapnya.
Selain soal lingkungan, ia juga menyoroti celah serius dalam pengawasan pascaproduksi (post-market). Ia mengungkapkan bahwa penurunan kualitas air kerap tidak terjadi di pabrik, melainkan di tingkat distribusi.
Galon air yang disimpan dan dijemur terlalu lama di bawah terik matahari berpotensi memicu migrasi zat kimia dari plastik ke air sehingga membahayakan kesehatan konsumen.
"Air yang awalnya layak konsumsi bisa berubah menjadi ancaman kesehatan karena lemahnya pengawasan distribusi. Ini tidak boleh dianggap sepele," ujarnya.
Menurutnya, kondisi tersebut menunjukkan absennya standar disiplin yang ketat dan pengawasan berkelanjutan dari pemerintah terhadap rantai pasok industri AMDK.
Ia meminta Kementerian Perindustrian tidak cukup hanya mengawal produksi, tetapi harus hadir penuh hingga ke tahap distribusi dan konsumsi.
Ia pun mendesak agar pelaku industri AMDK meningkatkan kesadaran dan kepatuhan terhadap prinsip keberlanjutan lingkungan dan perlindungan kesehatan publik. Sementara, pemerintah diminta memperkuat regulasi, transparansi data serta sanksi tegas bagi pelanggaran.
"Industri boleh tumbuh, tetapi keselamatan lingkungan dan kesehatan masyarakat tidak boleh dikorbankan. Di sini lah negara harus berdiri tegas," kata dia.